Pendidikan Berkualitas Melahirkan Generasi Cerdas Oleh : Ummu Nazba

 Pendidikan Berkualitas Melahirkan Generasi Cerdas

Oleh : Ummu Nazba 

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan kompetitif. Di balik keberhasilan individu yang berkontribusi besar terhadap kemajuan suatu negara, terdapat sistem pendidikan yang kuat sebagai pondasinya. Pendidikan yang bermutu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter melalui keterampilan hidup dan nilai-nilai yang menguatkan mentalitas individu. Lebih dari sekadar membaca, menulis, dan berhitung, pendidikan yang ideal juga mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan dalam menghadapi dinamika zaman. Hal ini membuat lulusan pendidikan mampu menjadi inovator dan pemecah masalah di lingkungannya.

Namun, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa per tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun atau setara dengan tingkat SMP. Fakta ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional, dan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan.

Selain rendahnya lama sekolah, ketimpangan akses pendidikan juga menjadi persoalan besar. Masih terdapat kesenjangan yang nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Ditambah lagi, sistem pendidikan saat ini cenderung dikomersialisasi, mengikuti paradigma kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis. Akibatnya, hanya kalangan berduit yang bisa menikmati fasilitas pendidikan terbaik, sedangkan mereka yang kurang mampu kian terpinggirkan. Ini tentu bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem pendidikan.

Bahkan, peran pendidikan untuk mencerdaskan bangsa kini mulai kehilangan makna sejatinya. Lembaga pendidikan lebih mirip pabrik yang mencetak tenaga kerja sesuai dengan permintaan industri, tanpa memberikan ruang untuk pengembangan pemikiran yang kritis dan mandiri.

Masalah semakin kompleks dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran APBN hingga Rp 306,7 triliun. Sektor pendidikan pun terkena imbas pemangkasan anggaran. Kemendikdasmen mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp 8 triliun, sedangkan Kemendiksaintek dipangkas hingga Rp 14,3 triliun yang mencakup tunjangan dosen dan bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini tentu memperberat langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berbeda halnya dengan sistem Islam yang diterapkan dalam Khilafah, di mana pendidikan dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang merata dan gratis, dengan tujuan mencetak generasi yang bertakwa, cerdas, dan terampil. Dalam sistem ini, pembiayaan pendidikan bersumber dari Baitul Mal melalui pos-pos seperti fai’, kharaj, dan kepemilikan umum, dan dikelola langsung oleh negara tanpa keterlibatan swasta.

Pendidikan gratis namun berkualitas bukan sekadar idealisme. Sejarah mencatat bahwa pada masa kejayaan Khilafah, pendidikan kelas dunia berhasil diwujudkan dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan bermutu dan merata bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan dalam sistem Islam.

Wallahu a’lam.