MBG Berujung Keracunan, Islam Solusinya

Oleh: Sri Yana, S.Pd.I

(Pegiat Literasi) 

Program makan bergizi gratis (MBG) digulirkan sesuai Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 lalu. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat terutama siswa PAUD, SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini pun memiliki peran untuk mengurangi kasus stunting yang ada di Indonesia. Sebab, tidak dimungkiri angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, angka stunting mencapai 21,5%, turun sedikit dari 21,6% pada tahun 2022. Pemerintah menargetkan menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2025.

Program MBG seolah menjadi angin segar bagi rakyat. Namun, kenyataan berbicara, program MBG tersebut menimbulkan masalah di sejumlah daerah. Di Kota Bogor misalnya, 210 siswa dari delapan sekolah diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG yang didapatkan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sama (CNNIndonesia.com, 11/5/2025).

Tragedi keracunan akibat MBG memang dilematis. Alih-alih memenuhi gizi rakyat dengan makanan sehat nan bergizi, malah berujung masuk rumah sakit. Kejadian ini pun bukan pertama kali, sebelumnya pun pernah terjadi saat uji coba MBG di Sukoharjo, pada hari Kamis,16 Januari 2025, sebanyak 40 siswa keracunan makanan setelah mengonsumsi ayam tepung dimarinasi. Alasan keracunan tersebut karena kesalahan teknis pengolahan, tetapi tidak dijelaskan secara rinci (kompas.id, 17/1/2025).

Sudah ada korban keracunan, tetapi program MBG terus saja berjalan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, keracunan yang terjadi di sejumlah daerah telah menunjukkan perencanaan program MBG yang tidak matang. Seharusnya program yang memiliki anggaran besar ini diawali dengan penelitian yang mendalam tentang kebutuhan dan kapasitas distribusi. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti makanan tidak layak (basi), karena distribusi makanan yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu penyimpanan, kualitas bahan baku, dan keamanan pengolahan. Ironisnya, alih-alih mendapatkan gizi terbaik, malah mual dan muntah bahkan dirawat. 

Selain itu, MBG seharusnya mempertingkan pula kesiapan dan dana yang sangat besar karena diambil dari APBN. Banyak keluhan dari pengusaha katering yang bekerja sama dengan BGN (Badan Gizi Nasional) yang merugi karena harga yang minim, tetapi kualitas gizi dituntut tinggi. Sehingga dapur umum terus-menerus menjadi ladang sukarela tanpa bayaran yang sesuai dan ada yang hampir tutup. Di Kalibata, Jakarta Selatan polemik tunggakan Rp1 Miliar pun mengemuka ke publik. Pemilik dapur menuntut pembayaran selama dua bulan yang belum dibayarkan sama sekali.

Penunggakan dana pembayaran katering MBG ini jelas menjadikan distribusi MBG tidak lancar. Sehingga muncul pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah dananya tersendat atau adanya penyunatan sehingga dananya kurang? Padahal pemerintah siap menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp100 triliun untuk menyukseskan program ini dengan harapan targetnya menjadi lebih luas (cnbcindonesia.com, 12/2/2025). 

Beginilah jika sistem yang diadopsi adalah kapitalisme. Polemik-polemik akan banyak terjadi karena memang sistem yang sudah rusak akan menghasilkan program yang rusak pula. Oleh karena itu, perlu menggantinya dengan sistem yang sejatinya berasal dari Allah SWT, yaitu Islam. Sebuah sistem paripurna yang telah sukses mewujudkan kesejahteraan manusia. 

Dalam paradigma Islam, negaralah yang wajib menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan rakyat. Dengan demikian, pangan menjadi hal urgen yang harus dipenuhi oleh negara. Sehingga tanpa adanya MBG pun, menjadi kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan pangan yang layak dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sehingga pangan terdistribusikan dengan merata, sebagaimana diceritakan bahwa Amirul Mukminin, Umar bin Kattab Ra, telah mengantarkan sekarung gandum kepada janda miskin dengan tangannya sendiri dan sampai membantu memasak untuk anak-anaknya.

Sungguh mulianya bilamana Islam diterapkan secara komprehensif dalam naungan negara. Khalifah sebagai panutan memiliki keimanan dan ketakwaan yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT andai lalai terhadap tanggung jawabnya yang besar kepada umat yang dipimpinnya. Keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh para pejabat negara juga menjadi benteng untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat negara. Mereka pun siap dikoreksi oleh rakyat yang ingin memberikan aspirasi. 

Alhasil, sistem yang sahih dan pejabat yang amanah dalam naungan Islam ini niscaya mampu melindungi umat dari masalah kelaparan dan gizi buruk, termasuk dari kasus keracunan yang berlarut-larut. Wallahu'Alam bissawab.