Oleh Ummi Nissa
Pegiat literasi
Program MBG (makan bergizi gratis) yang dicanangkan untuk mengatasi masalah stunting kini menjadi polemik. Bagaimana tidak, ratusan siswa penerima manfaat program tersebut menjadi korban yang diduga akibat keracunan makanan setelah mengonsumsi MBG.
Sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com, 11 Mei 2025, dinyatakan bahwa sejumlah siswa menjadi korban keracunan yang diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor. Jumlah korban bertambah menjadi 210 orang dari sebelumnya yang dilaporkan ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, siswa yang diduga menjadi korban keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka mendapat MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama. Sebelumnya terhitung sejak Januari sampai April, kejadian serupa berupa gejala keracunan selepas mengonsumsi MBG juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Komersialisasi Keamanan Pangan
Merespon beberapa kejadian keracunan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program ini akan mendapat proteksi asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa sejumlah asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG. Mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan, sampai pendistribusian kepada konsumen. Ia juga menyampaikan bahwa telah diidentifikasi sejumlah risiko yang kemungkinan dapat dijamin melalui asuransi, seperti risiko keracunan pada penerima MBG, termasuk anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Keracunan MBG merupakan salah satu bukti nyata dampak negatif dari praktek industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan materi dibandingkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dalam sistem ini efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan kerap menjadi prioritas utama dibanding aspek keselamatan kerja. Kontrol kualitas dan dampak lingkungan kerap diabaikan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya dilindungi, justru menjadi korban dari kelalaian dan keserakahan perusahaan.
Kapitalisme Sistem yang Merugikan Rakyat
Maraknya kasus keracunan ini mencerminkan bagaimana sistem ekonomi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat menimbulkan krisis kesehatan yang serius dan merugikan banyak pihak. Negara sendiri justru terkesan berlepas tangan dalam menghadapi kasus keracunan MBG ini. Alih-alih memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, ironisnya, yang diusulkan justru skema asuransi. Ini semakin memperjelas kecenderungan negara untuk mengomersialisasi risiko kesehatan masyarakat.
Pendekatan ini tentu bukanlah solusi preventif yang bertujuan mencegah kejadian serupa di masa depan, melainkan sekedar memindahkan beban risiko kepada individu seolah-olah masyarakat harus menanggung akibat dari kelalaian industri.
Kondisi ini menunjukkan bagaimana logika pasar setelah masuk ke dalam kebijakan publik akhirnya mengaburkan tanggung jawab negara sebagai pelindung rakyat.
Negara yang menganut sistem kapitalisme terbukti gagal dalam menjamin kualitas gizi generasi bangsa. Dalam kerangka pasar bebas, produk-produk pangan dibiarkan beredar luas tanpa pengawasan dan regulasi yang ketat, termasuk pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga keamanan pangan menjadi barang dagangan bukan hak dasar warga negara. Inilah sistem kapitalisme yang lebih mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, sistem kapitalisme juga gagal dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Tak heran jika kebutuhan gizi generasi tidak terpenuhi akibat banyaknya kepala keluarga yang tidak mendapatkan akses pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem gizi tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan tata kelola negara secara menyeluruh.
Solusi Sistemik hanya dengan Aturan Islam
Dalam mengatasi masalah keamanan pangan inilah sistem Islam (Khilafah Islamiyah) hadir sebagai solusi sistemik. Sistem ini mampu menyelesaikan problem gizi secara menyeluruh. Khilafah bukan hanya sistem pemerintahan melainkan struktur kepemimpinan yang mengatur seluruh aspek kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam.
Dalam aturan Islam, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi setiap individu adalah kewajiban negara bukan tanggung jawab pasar atau korporasi. Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat dengan memastikan hanya makanan yang halal toyib dan bergizi. Hal ini dapat direalisasikan melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas.
Allah Swt. berfirman "Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang Makruf. " (QS. Al-Baqarah: 233) dalam ayat ini dinyatakan seorang ayah wajib memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya. Berarti seorang ayah yang mampu secara finansial wajib memastikan anak-anak dan istrinya mendapatkan asupan gizi yang layak dan kebutuhan hidup yang terpenuhi.
Adapun khalifah sebagai kepala negara wajib menjamin terbukanya lapangan kerja yang luas. Peluang kerja ini dapat dibuka melalui pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung dikelola oleh negara, serta pembangunan sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, dan perdagangan.
Dengan demikian, rakyat tidak hanya diberi bantuan tetapi juga diberi akses pada penghidupan yang layak. Sistem ini membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada bantuan sesaat dan mendorong kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Peran negara dalam penyediaan lapangan kerja ini adalah implementasi dari sabda Rasulullah saw. "Pemimpin (khalifah) adalah penggembala atau raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang digembalakannya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Semua amanah khalifah ini dilakukan bukan demi keuntungan tetapi bentuk riayah (pengurusan) seorang kepala negara demi kemaslahatan atas kehidupan umat. Dengan sistem Khilafah, problem gizi generasi dapat diselesaikan secara fundamental dan menyeluruh (sistemik).
Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment