KDM dan Fenomena Kebijakan Populis

 Pristria Dini Aranti

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan gaya kepemimpinan yang mencolok dan kontroversial. Banyak pihak menyebutnya mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan menuduhnya sebagai jiplakan, karena mengambil gaya kepemimpinan yang populis.

KDM adalah fenomena politik yang mencuri perhatian nasional. Gaya kepemimpinannya di Jawa Barat bukan hanya unik, tetapi juga mengguncang norma-norma birokrasi dan protokol politik yang telah lama mapan. Ia lebih memilih terjun langsung ke lapangan, membongkar beton sungai yang menyebabkan banjir, merapikan jalan-jalan dari pedagang liar, hingga membersihkan pasar induk dari tumpukan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Ia melakukan semua itu tidak hanya dengan tangan besi, tetapi dengan hati. Ia membantu pedagang terdampak dan bahkan menggunakan uang pribadinya untuk mendanai tindakan kemanusiaan.

Pendekatan populis yang selama ini melekat pada Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan. Gubernur Jawa Barat itu kerap tampil langsung di tengah masyarakat, namun sejumlah kebijakan yang diambil justru dinilai kontroversial. 

Salah satu kebijakan yang menuai kritik tajam adalah program pelatihan militer untuk remaja yang dianggap nakal. Meski disebut bertujuan mendisiplinkan, pendekatan tersebut dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang mengedepankan kasih sayang. 

Masyarakat pun langsung mempertanyakan efektivitas solusi seperti ini dalam jangka panjang. 

Kontroversi lainnya muncul ketika Dedi mengusulkan vasectomy bagi pria miskin sebagai syarat menerima bantuan sosial. Meski niatnya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, usulan ini dianggap melanggar hak asasi manusia dan memunculkan kekhawatiran soal etika kebijakan publik. 

Sejumlah pihak menilai bahwa pendekatan populis Dedi lebih menonjolkan citra daripada substansi. Kebijakan yang bersifat simbolik, ditambah dengan aktivitas intens di media sosial, dinilai hanya untuk menarik atensi, tanpa menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat. 

Populisme adalah wajah modern politik teatrikal. Kepemimpinan dikonstruksi bukan lewat dialektika kritis. Kepemimpinan populis melampaui batas etika dan estetika di balik senyuman, pelukan, dan kompensasi recehan kaum populis terdapat jebakan berbahaya. 

Di saat kesenjangan kaya miskin makin melebar akibat praktik kapitalisme, tampilnya sosok yang  peduli rakyat jelata dan banyak menebar bantuan tunai dan kenaikan gaji seolah memenuhi kriteria pemimpin idaman. 

Kriteria yang lebih mendasar tentang pola pikir dan sikapnya terhadap kekuasaan dan pemerintahan nyaris luput dari perhatian.. Pemimpin beginilah yang dikenal sebagai sosok populis. 

Bahaya Kepemimpinan Populis Otoriter

Terkait hal ini, Pippa Norris dan Ronald Inglehart sempat juga menerbitkan tulisan di Cambridge University pada 2019 berjudul Cultural Backlash. Menurutnya, gaya populis otoriter ini telah mengganggu politik di banyak masyarakat, khususnya di dunia Barat. Sayang, ia tidak mampu menemukan akar persoalan karena ia menyebut bahwa yang terancam adalah sistem demokrasi liberal.

Norris dan Inglehart rupanya belum menyadari bahwa munculnya berbagai gaya dalam kepemimpinan, termasuk populis otoriter, justru lahir dari sistem demokrasi liberal yang sepaket dengan sistem sekuler kapitalisme yang ditegakkan selama berabad-abad oleh masyarakat Barat. Sistem ini telah menjadikan para pemilik modal sebagai sentral kepentingan, lalu dengan kekuatan modalnya mereka mengooptasi sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal karena dukungan rakyat dalam demokrasi bertumpu pada iklan, propaganda, dan pencitraan.

Dalam sistem sekuler liberal, tidak dikenal prinsip halal-haram. Peran agama disingkirkan dari kehidupan. Apa pun bisa dilakukan demi meraih kekuasaan, termasuk dengan menipu, berbohong, berkhianat, dan sejenisnya. Alih-alih menjadi alat untuk mengurus dan melayani rakyat, kekuasaan/kepemimpinan dalam sistem ini justru menjadi buruan karena menjadi alat meraih keuntungan. Tidak sedikit para pemilik modal yang siap menghamburkan uang demi meraih kekuasaan atau menyokong salah seorang kandidat saat pemilihan sebagaimana meja perjudian. Tidak heran jika kekuasaan yang diraih pun menjadi ajang bancakan bagi para pemilik modal.

Lalu saat berkuasa, berbagai kebijakan pun diatur sedemikian sehingga tidak tampak zalim terhadap rakyatnya, bahkan pro kepentingan rakyat. Ketika kezaliman itu sedikit demi sedikit terbongkar dan penguasa terbuka kedoknya sebagai “si raja tega”, rakyat pun kadung lelah dan apatis pada harapan akan adanya perubahan hakiki. Mereka sudah lama dibuat “ikhlas menerima keadaan” meski sebetulnya mengalami penderitaan. Mereka dibiarkan merasa cukup dengan perbaikan-perbaikan parsial. Mereka terjebak dalam narasi memilih pemimpin yang “mendingan”, daripada memilih jalan lain yang dipandang penuh ketidakpastian.

Rakyat diberi hiburan sesaat agar lupa bahwa semua kesempitan hidup yang mereka alami bukan terjadi dengan sendirinya. Rakyat dibuat lupa bahwa  kemiskinan yang mendera, sulitnya lapangan kerja, harga-harga yang melambung tinggi, mahalnya biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan, rusaknya mental dan moral anak-anak mereka, dan hilangnya rasa aman di tengah-tengah mereka adalah akibat kebijakan struktural dan penerapan sistem hidup rusak, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal yang dijalankan para penguasa mereka.

Mereka benar-benar dibuat lupa bahwa sistem yang terus dipertahankan dari masa ke masa inilah yang justru menjadikan para pemilik modal leluasa merampok kekayaan alam yang sejatinya merupakan milik mereka dan merusak kehidupan mereka dengan berbagai kebijakan yang pro kepentingan mereka, termasuk kapitalisasi layanan publik yang membuat rakyat menderita

Apakah rakyat tidak menyadari bahwa adanya pemimpin hakikatnya memang untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Maka kalau ia tak dekat dengan rakyat, bagaimana bisa merasakan sudah terpenuhinya kebutuhan rakyat. Kalau tidak dengan menaikkan gaji pegawai negara secara layak bagaimana bisa mematok kinerja profesional para pegawai tersebut untuk melayani rakyat sepenuh hati, dengan layanan optimal. 

Mestinya standar di atas dituntut oleh rakyat kepada pemimpinnya, Bukan hanya melihatnya sebagai keistimewaan yang langka. Karena begitulah syariat Islam mewajibkan. Maka pemimpin yang amanah dlm menjalankan  fungsinya dia benar-benar menyadari :

“Sayyidul Qaumi Khadimuhum”

 “Pemimpin suatu kaum sejatinya adalah pelayan mereka”