Oleh: Revista Rizky Rahmanniar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program kerja andalan pemerintah presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka yang secara pelaksanaannya telah menjangkau hampir seluruh jenjang pendidikan disemua wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Sesuai janji pilkada yang dulu pernah disampaikan, bahwa pemberian MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gizi bagi anak sekolah.
Alih-alih meningkatkan kualitas generasi melalui gizi, justru mendatangkan problem baru dan banyaknya kritikan dari masyarakat akibat lauk pauk yang tersedia menyebabkan keracunan pada beberapa sekolah. Seperti yang telah terjadi pada 36 orang terdiri dari pelajar SD, SMA, bahkan guru Sekolah Bosowa Bina Insani Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilarikan ke sejumlah rumah sakit diduga mengalami keracunan makanan (tirto.id, 23/05/2025).
*Peningkatan Kualitas Generasi*
Meski pasangan presiden dan wakil presiden mengklaim akan memperbaiki dan meningkatkan gizi anak melalui program MBG tetap saja beberapa kasus yang telah terjadi menimbulkan pertanyaan besar, akankah program ini dapat menjamin gizi rakyat dapat terpenuhi?. Merujuk dari program MBG tersebut ada beberapa hal yang perlu di kritisi:
Pertama, anggaran MBG yang dulu diproyeksikan sebesar Rp15.000 per porsi, kini dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi. Dengan porsi harga sekian, mungkinkah nutrisi dan gizi rakyat dapat terpenuhi?.
Kedua, adanya polemik susu sapi diganti susu ikan banyak disorot masyarakat. Pasalnya susu ikan merupakan susu analog hasil Hidrolisat Protein Ikan yang diolah dengan proses hidrolisis enzim protein ikan yang membutuhkan biaya mahal serta proses panjang. Tidak hanya itu, dalam proses hidrolisis dibutuhkan pemanasan bersuhu tinggi untuk menghasilkan bubuk HPI. Proses pemanasan ini berpotensi mengurangi kandungan vitamin dan nutrisi pada ikan sehingga lebih baik mengonsumsi ikan utuh atau ikan olahan.
Beberapa pakar gizi dan kesehatan juga menyarankan agar program MBG jangan sampai mengeliminasi tujuan memperbaiki kualitas gizi generasi. Ini karena wacana pemberian susu ikan merupakan produk makanan yang terkategori ultra process food. Jika makanan yang disajikan berkurang kandungan gizinya, akan memunculkan masalah penyakit seperti obesitas, diabetes, jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Alih-alih mengonsumis makanan sehat dan bergizi, generasi malah mengonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan.
Ketiga, kebijakan mengganti susu sapi dengan susu ikan menunjukan pemerintah berlepas diri dari tanggung jawabnnya dalam memenuhi gizi generasi, sebab ini secara langsung memberi kesempatan bagi korporasi untuk meraup keuntungan. Pasalnya saat ini tidak banyak industri dalam negeri yang memproduksi bubuk HPI (susu ikan) sehingga ada peluang bagi industri susu atau penyedia pangan dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia, seperti Jepang dan Australia yang merespon positif program ini. Apalagi sebelumnya Indonesia merupakan salah satu negara ekspor produk susu terbesar ketika bagi Australia dengan nilai sekitar 130 juta dolar AS per tahun. Tidak menutup kemungkinan peluang besar ini akan direalisasikan Australia dalam program susu ikan gratis. Sebagai gambaran, untuk memenuhi kebutuan pangan 82.9 juta anak sekolah selama satu hari saja dibutuhkan 4 juta kiloliter susu segar. Maka tidak dapat dibayangkan seberapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh para korporasi dari produksi ikan ini.
Keempat, pemerintah mengklaim program MBG termasuk susu ikan gratis akan membantu petani kecil dan produsen pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, perluasan sektor pangan dengan adanya program ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kebanyakan, produksi pangan yang dikelola oleh korporasi menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah harganya. Untuk efisiensi, negara tentu mempertimbangkan memilih produk pangan dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Sudah pasti petani dan produsen lokal pasti terkena dampaknya. Disamping itu secara kualitas produksi pertanian yang dimiliki petani lokal masih jauh dari standar. Kekalahan dalam modal dan kecanggihan alat pertanian juga kerap membuat kualitas produk petani lokal lebih rendah daripada produk pertanian milik korporasi. Alhasil petani lokal kalah bersaing dengan produsen pemilik modal besar (kapitalis) dari aspek harga dan kualitas produk.
Kelima, program MBG akan sulit mewujudkan generasi berkualitas sebab masalah stunting dan gizi buruk hanyalah persoalan cabang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi akibat pendapatan rakyat lebih rendah disbanding pengeluaran. Sementara itu, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat. Jika kondisi ini terus terjadi secara berkelanjutan, maka angka kemiskinan bisa meningkat sehingga memengaruhi tingkat stunting dan gizi buruk pada rakyat.
*Pemimpin Demokrasi Minim Layanan*
Ditinjau dari sisi gizi, masalahnya bukan program makan bergizi gratis melainkan kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi sehat dan berkualitas. Sistem demokrasi kapitalisme menyebabkan tingkat kemiskinan makin meningkat, pendapatan masyarakat rendah, lapangan kerja sempit, dan tingginya kenaikan harga pangan bergizi bagi keluarga. Alhasil kondisi ekonomi yang serba sulit mendorong peningkatan stunting dan gizi buruk. Dalam sistem demokrasi kapitalisme negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai ra’in (pelayan rakyat).
Demokrasi yang katanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, praktiknya berbeda dari teorinya. Sebagai contoh, program MBG mempertontonkan inkosistensi ucapan penguasa. Hari ini bilang gratis, besok mungkin diminta iuran. Hari ini susu sapi gratis, besoknya diganti susu ikan. Dalam sistem kapitalisme demokrasi sejatinya tidak akan bisa melayani sepenuh hati. Contohnya saja program makan bergizi gratis cenderung beraroma bisnis ketimbang memperhatikan gizi generasi. Budaya sistem kapitalisme, satu kebijakan yang dibuat melahirkan peluang bagi korporasi mengambil alih peran negara. Dalam program makan bergizi gratis terindikasi menjadi program industrialisasi korporasi dan investasi dalam sektor pangan. Negara harusnya menyediakan layanan terbaik di semua bidang. Sayangnya sistem demokrasi kapitalisme membuat peran tersebut termarginalkan. Dari semua kebijakan penguasa, sektor strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kerap dikomersialisasi, seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan.
*Cara Islam Menjamin Kualitas Generasi*
Membangun sebuah negara besar tentu membutuhkan modal yang sangat besar diantaranya sistem pemerintahan yang bersih dari kepentingan individu atau golongan, anggaran yang cukup, dan generasi berkualitas.
Hadirnya generasi berkualitas tentu menjadi syarat utama membangun peradaban manusia yang unggul. Oleh karenanya, negara Khilafah akan memperhatikan setiap kebijakan agar peradaban Islam yang mulia dapat terwujud. Pertama, menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyat yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan, negara harus memberikan kemudahan bagi rakyat dalam mengaksesnya seperti harga tanah, rumah, dan pangan yang murah. Negara akan memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang bertransaksi dengan curang, menipu, dan mematok harga.
Disamping itu, negara juga menjamin kesehatan, pendidikan dan keamanan pada rakyat secara gratis tanpa dipungut biaya. Negara wajib menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai agar layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan bisa berjalan dengan baik. Sistem pendidikan harus berbasis akidah Islam untuk membentuk kepribadian Islam peserta didik. Sistem kesehatan harus berbasis pelayanan prima, seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pemberian makanan bergizi kepada balita dan anak-anak.
Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh dalam mempermudah rakyat mendapatkan akses makanan bergizi, seperti harga pangan terjangkau dan distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan disalah satu wilayah. Seperti pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis sudah diterapkan dalam bentuk pendirian imaret (dapur umum) berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke-14 sampai abad ke-19. Imaret pertama kali didirikan di Iznik Mekece oleh Sultan Orhan. Seluruh Imaret diminta untuk menyiapkan makanan untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti pengurus masjid, guru, murid, sufi, pelancong, dan penduduk lokal yang membutuhkan.
Dalam Islam, khilafah juga mengalokasikan anggaran negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Didalam baitulmal terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai dan kharaj yang meliputi ganimah, anfal, fai, khumus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dlaribah (pajak). Kedua, kepemilikan umum meliputi tambang minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk kepentingan khusus, semisal sarana publik seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan lainnya. Ketiga, zakat yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat hewan ternak (unta, sapi, dan kambing).
Dengan mekanisme ini, negara tidak akan kebingungan mencanangkan program dan kebijakan untuk rakyat karena penguasa melakukan fungsinya sebagai ra’in dengan sangat baik. Sistem Islam kaffah tidak akan membiarkan rakyat memiliki fisik dan psikis lemah. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda, “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan."
Wallahu’alam bishawab
No comments:
Post a Comment