Oleh : Siti Nurjanah
(Aktivis Dakwah)
Berita keracunan MBG gratis tengah senter dikalangan masyarakat, seperti yang dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia -- Jumlah korban keracunan diduga akibat dari mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah menjadi 210 orang, berdasarkan kasus hingga 9 Mei 2025.
"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara komulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).
Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis mencapai 99,99%, meski terdapat kasus keracunan di berbagai daerah. Prabowo beralasan korban keracunan akibat MBG kisaran 200 orang, masih sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah penerima MBG yang mencapai 3 juta orang.
Mengapa keracunan MBG bisa terjadi? Tak lain semua ini terjadi akibat industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat khusunya anak-anak, sehingga tidak melihat kualitas bahan pangan yang akan di jadikan MBG.
Pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo merupakan klaim berbahaya, dan juga menjadi penegas bahwa negara tidak perduli terhadap kemaslahatan publik dalam kebutuhan pangan dan gizi. Melihat jumlah korban yang menurutnya hanya "sedikit" semakin menunjukkan bahwa negara berlepas tangan terhadap warganya.
Padahal setiap individu berhak untuk terbebas dari ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa dari bahaya pangan beracun. Negara bertanggung jawab penuh dan tidak boleh melalaikannya sedikitpun, meski hanya satu orang, apalagi sampai saat ini ada 200 orag lebih. Jika memang pemerintah tulus bermaksud untuk mewujudkan generasi emas, maka seharusnya konsep yang mendasari program pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi MBG yang menjamin hak setiap individu publik, tanpa ada yang di abaikan meski hanya satu orang.
Negara yang menerapkan Kapitalisme gagal menjamin kualitas gizi genersi, karena pasar bebas membiarkan produk-produk berbahaya dari luar negeri beredar luas tanpa kontrol ketat dari pemerintah. Jika di amati, sejatinya bukan MBG yang menjadi solusi bagi warga negara yang kurang gizi, tetapi tersedianya lapangan pekerjaan bagi setiap kepala keluarga, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan gizi anggota keluarganya.
Namun didalam sistem demokrasi kapitalis, sudah menjadi hal yang biasa jika penguasa tidak meriayah urusan masyarakat. Berbeda dengan sistem Islam, negara khilafah akan mengatur semua urusan masyarakat dan memberikan solusi yang hakiki, memgatur ekonomi dan kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.
Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat, bukan malah diserahkan kepada mekanisme pasar atau koorporasi, karena pemimpin adalah raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi masyarakat. Setiap yang di urusnya akan dimintai pertanggung jawaban di yaumil akhir. Rasulullah saw. bersabda : “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatny (yang digembalakannya)”. (HR. Bukhari)
Khilafah menjamin terbukanya lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. Sumber daya alam dikelola langsung oleh negara, bukan dikelola oleh individu/swasta. Oleh karena itu kesejahteraan akan semakin mudah di raih, bukan hanya wacana seperti didalam sistem demokrasi kapitalis.
Wallahu'alam bishowwab.
No comments:
Post a Comment