Berdasarkan survei kepuasan masyarakat oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, tercatat bahwa masing-masing menunjukkan angka kepuasan sebesar 80,9% dan 79,3%. Tingginya angka ini menunjukkan kesan bahwa Prabowo-Gibran dianggap sebagai figur populis. Namun, penilaian berbeda datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios), yang memberikan skor 5/10 untuk Prabowo dan 3/10 untuk Gibran. Skor ini didasarkan pada berbagai faktor seperti belum optimalnya capaian program kerja, kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan publik, tata kelola anggaran yang lemah, serta janji politik yang dinilai setengah hati.
Dalam aspek pemberantasan korupsi, kinerja pemerintah juga dinilai belum memuaskan. Berdasarkan data dari LawJustice.co, tingkat kepuasan hanya mencapai 69,9%, menandakan bahwa sektor ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski beberapa kasus besar seperti korupsi PT ANTAM, Pertamina, dan PT Timah berhasil diungkap, sebagian publik justru menilai langkah ini sebagai upaya pengalihan isu dan pencitraan “heroik” terhadap pemerintah baru.
Sementara itu, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap kali menuai kritik. Beberapa laporan menyebutkan adanya inkonsistensi distribusi, makanan yang tidak layak konsumsi, kasus alergi dan keracunan, serta belum jelasnya formulasi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Kritik ini diperparah oleh wacana efisiensi anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp 750 triliun, di mana Rp 70 triliun dialokasikan untuk MBG, dan Rp 325 triliun diinvestasikan ke lembaga superholding baru, Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bhima Yudhistira dari Celios menyatakan bahwa efisiensi anggaran bisa berdampak negatif pada serapan tenaga kerja dan mengancam berbagai program penting, seperti pemangkasan anggaran BMKG sebesar 50% yang tentu berdampak pada mitigasi bencana.
Program Food Estate, warisan dari era Jokowi, juga menuai kritik karena dinilai gagal. Alih-alih memperkuat ketahanan pangan, program ini justru menyebabkan deforestasi, lahan terbengkalai, dan emisi karbon akibat konversi lahan yang tidak tepat sasaran.
Dalam sektor kesehatan, akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas masih menjadi tantangan. Jaminan sosial seperti BPJS belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pengobatan. Menteri Kesehatan sendiri mengakui bahwa iuran BPJS yang rendah menjadi penghambat layanan optimal, bahkan membuka wacana kenaikan iuran di tahun 2026. Ini memperbesar kesenjangan antara pengguna layanan kesehatan mandiri, asuransi swasta, dan BPJS.
Realisasi janji-janji kampanye ini, yang tampak setengah hati dan penuh kompromi, mengulang kembali sejarah panjang politik demokrasi kapitalis di negeri ini. Janji pemilu kerap hanya manis di atas panggung, namun kenyataannya terjerat oleh kepentingan elite dan pragmatisme kekuasaan. Dalam sistem ini, relasi antara penguasa dan pengusaha kian erat, membuat kepentingan rakyat kerap kali terpinggirkan.
Hal ini sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, di mana penguasa adalah perisai (junnah) yang melindungi rakyat dan pengurus (ra’in) yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Maka, problematika multidimensi yang menimpa rakyat tidak sekadar bersumber dari ketidakmampuan individu pemimpin, tetapi juga dari sistem kepemimpinan yang dijalankan setelah mereka berkuasa.
Wallahu a’lam bishawab
No comments:
Post a Comment