Oleh Reni Rosmawati
Pegiat Literasi Islam Kafah
Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan mudik lebaran 1446 H, Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan sejumlah kebijakan. Di antaranya penetapan Tunjangan Hari Raya (THR), diskon tiket mudik, hingga mudik gratis. Prabowo juga mengapresiasi kerjasama pihak swasta dan pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13%, tarif tol 20%, dan kereta api 25%. (Sindonews,22/3/2025)
Meskipun demikian, menjelang mudik lebaran 2025 berbagai persoalan kembali terjadi di tanah air, khususnya dalam bidang transportasi. Mulai dari kemacetan, kecelakaan, hingga menjamurnya travel gelap. Liputan6.com (23/3/2024), mewartakan membeludaknya arus mudik telah memicu fenomena maraknya travel gelap. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menilai kejadian tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata bagi rakyat hingga ke setiap pelosok daerah. Djoko mengingatkan kewajiban pemerintah dalam menyediakan angkutan umum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Sementara itu, beredar di media sosial aksi bagi-bagi jamu gratis yang dilakukan brand minuman beralkohol ‘Anggur Orang Tua’ kepada para pemudik di sejumlah posko mudik. Diduga minuman jamu tersebut mengandung 14,7% alkohol. Video ini pertama kali mencuat di laman Instagram dam TikTok. (Radarsolo.com, 27/3/2025)
Jaminan Keamanan Mudik Wajib Dilakukan Negara
Di Indonesia, merayakan lebaran tanpa mudik memang kurang afdal. Mudik merupakan tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari perayaan Idul Fitri. Karena itu, keamanan dan kenyamanan mudik amatlah penting. Semestinya pemerintah sudah bisa mengantisipasi berbagai persoalan mudik yang akan terjadi dari jauh-jauh hari. Apalagi faktanya hal tersebut senantiasa berulang setiap tahunnya. Namun tentunya tak cukup hanya dengan memberikan diskon tarif transportasi dan mudik gratis. Karena nyatanya hal tersebut hanyalah solusi tambal sulam, tidak dapat mengatasi persoalan mudik secara menyeluruh. Bahkan, ada masalah lain yang justru muncul seperti travel gelap dan aksi bagi-bagi jamu beralkohol yang luput dari perhatian.
Jika ditelusuri sebenarnya ada berbagai faktor yang memicu terus terjadinya persoalan mudik lebaran. Antara lain: tidak maksimalnya mitigasi serta kurangnya pengawasan negara terhadap tempat, makanan, situasi, dan kondisi masyarakat yang akan mudik; minimnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi; tidak meratanya infrastruktur juga fasilitas umum yang menjadikan rakyat bekerja dan menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya, tradisi mudik menjadi tak terelakkan; serta kurangnya transportasi umum antar daerah, sementara banyak rakyat yang membutuhkan terutama saat mudik lebaran. Akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh travel gelap untuk mencari keuntungan.
Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mudik lebaran maka negara harus membuat langkah komprehensif seperti: memperbaiki mitigasi dan pengawasan ketat terhadap tempat, situasi, dan kondisi para pemudik; melakukan razia terhadap makanan/minuman haram serta memastikan tiap posko mudik bersih lagi aman dari hal-hal sejenisnya; memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana transportasi; membangun infrastruktur, menyediakan lapangan pekerjaan, juga fasilitas umum secara merata di tiap daerah agar rakyat bisa mencari penghidupan di daerahnya masing-masing, tak perlu merantau ke kota; menyediakan transportasi umum antar daerah secara rata dan menyeluruh sehingga di manapun rakyat berada dapat mengakses moda transportasi dengan mudah.
Sayangnya, selama negara masih mengemban sistem demokrasi kapitalisme hal demikian mustahil maksimal dapat dilakukan. Berbagai persoalan dalam sarana transportasi terlebih pada masa mudik (mulai dari kemacetan, kecelakaan, maraknya travel gelap, hingga bagi-bagi minuman haram) tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasaskan demokrasi kapitalisme.
Dalam pandangan kapitalisme, transportasi menjadi jasa komersial karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Sementara negara hanya berperan sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha. Alhasil, mudik lebaran pun tak ubahnya sebagai ajang bisnis bagi para korporasi.
Islam Menjamin Mudik Aman, Transportasi Nyaman
Menurut pandangan Islam, negara dan penguasa wajib melayani seluruh kebutuhan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: “Seorang imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus), ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Itulah mengapa negara yang berlandaskan Islam akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya dalam segala aspek. Dalam hal mudik lebaran, maka negara akan melakukan berbagai mitigasi serta persiapan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan, kecelakaan, munculnya travel gelap, dan mencegah adanya hal-hal yang membuat warganya tergelincir pada dosa. Negara akan melakukan razia besar-besaran juga memastikan semua posko mudik aman, nyaman, dan bersih dari makanan/minuman serta hal haram.
Negara akan membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, efisien, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi. Itu karena Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang wajib dipenuhi negara. Ia pun tidak boleh dikomersialkan. Dari itu, meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.
Dikarenakan transportasi merupakan kebutuhan publik, maka anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak berasal dari kas negara yang sumber pemasukan dari jizyah, fa'i, kharaj, ghanimah, dan seluruh harta kepemilikan umum. Dengan sumber pemasukan yang banyak dan beragam tersebut, maka akan dibangun infrastruktur termasuk dalam transportasi yang baik, aman, dan nyaman, sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah serta kualitas terbaik.
Di sisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara akan membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan. Negara pun akan membangun lapangan pekerjaan yang luas di tiap daerah. Sehingga masyarakat tidak akan ada rakyat yang berbondong meninggalkan kampung halamannya demi mengundi nasib di kota. Dengan begitu, maka mudik lebaran tidak akan menuai masalah seperti hari ini.
Demikianlah beberapa metode komprehensif yang ditempuh negara yang berlandaskan Islam dalam mengatasi mudik lebaran. Sungguh, hanya sistem Islamlah satu-satunya yang mampu melahirkan penguasa yang benar-benar memosisikan dirinya sebagai pelayan rakyat yang mengurusi dengan segenap jiwa. Bukan hanya sekadar mencari keuntungan apalagi mencari muka ataupun mengambil simpati dengan memanfaatkan situasi dan kondisi. Karena itu, adalah kerugian jika umat muslim enggan kembali kepada sistem ini.
Wallahu a'lam bi ash-shawwab.
No comments:
Post a Comment