Nusantaranews.net, Limapuluh Kota - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota yang hampir mencapai 2 abad.
Sidang Paripurna Istimewa DPRD kabupaten Lima Puluh Kota digelar secara khidmat dan meriah di gedung DPRD setempat. Minggu, 13 April 2025.
Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh 35 anggota DPRD, Bupati H. Safni, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta Direktur Advokasi BNN RI Brigjen Pol Drs. Jafriedi, MM.
Ketua DPRD Lima Puluh Kota, Doni Ikhlas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun jati diri dan menata fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
“Sesuai tema tahun ini, ‘Dengan Semangat Hari Jadi, Mari Kita Bertransformasi Menuju Lima Puluh Kota Bangkit’, kita diajak untuk tidak hanya merayakan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Dikatakannya bahwa untuk ke depan, DPRD Lima Puluh Kota akan memfokuskan kinerja dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, UMKM, dan infrastruktur.
Menurutnya, peningkatan kualitas pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melalui kerja kolaboratif antara legislatif, eksekutif, dan seluruh lapisan masyarakat.
Doni juga menyampaikan bahwa perayaan tahun ini bertepatan dengan momentum Idul fitri, yang diharapkan mampu memberikan angin segar dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah.
“Lonjakan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan seperti Lembah Harau, serta kembalinya perantau, membawa efek positif terhadap permintaan produk UMKM dan komoditas lokal,” katanya.
Ia menambahkan, diperlukan wadah komunikasi yang lebih aktif dengan para perantau agar kontribusi mereka bisa lebih terarah dan berkelanjutan.
“Dengan membentuk organisasi atau forum yang menjembatani kontribusi para perantau, pembangunan dapat lebih terintegrasi dan berdampak nyata bagi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Safni menekankan pentingnya paradigma baru pembangunan yang bersifat kolaboratif lintas sektor.
Ia mengajak masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemuda untuk ikut serta dalam mewujudkan Limapuluh Kota yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.
“Transformasi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Jika kita tidak berubah, kita akan tertinggal,” tegasnya.
Safni juga menambahkan bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai identitas lokal.
“Nilai budaya adalah fondasi. Kemajuan tanpa identitas hanya akan membuat kita kehilangan arah,” ujarnya di hadapan para tokoh dan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Pol Jafriedi turut memberikan apresiasi terhadap tema hari jadi tahun ini, yang menurutnya sangat relevan dengan tantangan zaman.
“Transformasi bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan keberanian untuk menjemput masa depan. Kita perlu memperkuat sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata budaya agar potensi lokal bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan akan ancaman global seperti krisis ekonomi dan potensi PHK massal.
Oleh sebab itu, penguatan SDM dan sinergi lintas sektor menjadi strategi penting untuk menghadapi tekanan global secara bijak.
Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen hari jadi ini sebagai ajang evaluasi terhadap capaian daerah.
“Ini bukan sekadar seremonial, melainkan saat yang tepat untuk merefleksi: sudah sejauh mana kita melayani masyarakat dan memenuhi harapan mereka,” ungkapnya.
Dikatakannya, inovasi dalam menggali potensi daerah saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita perlu mulai memikirkan konsep pemerintahan yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga berorientasi pada pendapatan. Saatnya menerapkan prinsip ‘Reinventing Government’ di tingkat lokal,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya penggalian potensi PAD menjadi salah satu penyebab rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang berdampak pada lambannya percepatan pembangunan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif, efisien, dan berdampak dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Kita harus jujur mengakui bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal dan berimbas pada lambatnya percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya. (****)
No comments:
Post a Comment