Pertamax Oplosan Belum Reda, Terbitlah Minyakita Oplosan

 

Oleh Kiki Ariyanti 

Aktivis Muslimah

Belum reda dengan skandal Pertamax oplosan yang membuat rakyat merasa terluka karena tertipu dan dirugikan, kini muncul kembali skandal yang lagi-lagi membuat heboh publik. Baru-baru ini minyak goreng kemasan Minyakita tengah menjadi sorotan. Pasalnya telah terjadi oplosan atau kecurangan pada takaran yang isinya tidak sesuai dengan yang tertera di label kemasan.

Dikutip dari tirto.id, 9/3/2025, Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menyelidiki temuan adanya minyak goreng kemasan bermerek Minyakita, yang dijual di pasaran, yang isinya tak sesuai takaran di label. Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut pihaknya, usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk Minyakita dalam inspeksi yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Dilakukan pengukuran terhadap tiga merek Minyakita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ditemukan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara, dalam label tercantum 1 liter, tetapi ternyata hanya berisikan 700—900 mililiter," katanya ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (9/3/2025), seperti dilansir dari Antara.

Adanya dua kasus seperti ini sejatinya menunjukkan bahwa negara gagal mengatasi kecurangan para korporat yang orientasinya hanya pada keuntungan. Ini membuktikan jika distribusi kebutuhan pangan ada di tangan korporasi. Sedangkan negara yang seharusnya bertugas menjamin segala kebutuhan rakyat namun hari ini negara hadir hanya untuk menjamin  atau melancarkan bisnis yang kondusif bagi para kapital.

Adapun hukuman yang diberikan negara kepada perusahaan yang melakukan kecurangan tidak sampai membuat mereka menjadi jera. Akibatnya kasus seperti ini terus saja berulang. Sama sekali tidak ada tegasnya negara di hadapan para korporat. Bahkan negara selalu memberikan keistimewaan kepada mereka. Dengan alasan agar bisa membuka peluang investasi untuk kebutuhan rakyat, tapi sebenarnya mereka hanya ingin menguasai rantai distribusi kebutuhan rakyat apapun itu termasuk kebutuhan pangan.

Paradigma kapitalis menjadikan negara abai terhadap tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pelayan umat. Akan tetapi peduli terhadap para penguasa dan pemilik modal. Negara hanyalah sebagai regulator dan fasilitator. Jika sudah terjadi kasus seperti ini baru negara akan bertindak, tetapi tindakan itu pun hanyalah sebuah formalitas tetap saja nantinya pemilik modal yang akan berkuasa karena negara sudah memberikan hak penuh agar bisnis mereka berjalan lancar.

Dari sinilah, kita bisa melihat mengapa skandal seperti ini terus saja berulang. Sumber permasalahannya karena hari ini negara kita mengadopsi sistem bathil yaitu sistem kapitalis dengan asasnya liberalis. Sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai kebebasan dengan tujuan mencari untung atau materi sebanyak-banyaknya. Alhasil rakyat terus yang menjadi korban dari kecurangan dan kedzaliman para penguasa dan pemilik modal.

Butuh solusi efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Dan hanya kembali kepada Islam adalah sebuah solusi yang tepat. Karena Islam adalah agama sekaligus sistem kehidupan yang mampu menyelesaikan seluruh problematika umat. 

Islam menetapkan pengaturan hajat hidup rakyat berada di bawah kendali pemerintah. Sebab pemimpin adalah raa’in atau pengurus umat. Paradigma dalam mengurus rakyat adalah pelayanan, bukan bisnis atau keuntungan. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan menjadi tanggung jawab negara dengan berbagai mekanisme sesuai syariat. Tidak boleh diserahkan kepada korporasi, hulu hingga hilir.

Selain menjaga pasokan produk pangan seperti Minyakita, negara wajib mengawasi rantai distribusi dan menghilangkan segala penyebab distorsi pasar. Negara juga akan menugaskan Qadhi hisbah untuk melakukan inspeksi pasar. Apabila ditemukan kecurangan dalam bentuk apapun yang sampai merugikan rakyat seperti kasus Minyakita oplosan. Maka, negara akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang bersifat jawabir dan jawazir. Selain diberi sanksi pelaku juga bisa dilarang melakukan usaha produksi hingga perdagangan.

Demikianlah Islam dengan segala aturan-aturannya selalu punya solusi tepat dalam menyelesaikan semua permasalahan kehidupan. Sehingga terwujudlah kesejahteraan dalam masyarakat. Wallahualam bissawab