Banjir: Butuh Solusi Sistemis, Bukan Pragmatis!

 

Oleh Tinie Andryani

Aktivis Muslimah

Di awal tahun ini, sebagian umat muslim menjalani bulan Ramadan dengan nestapa. Betapa tidak, memasuki bulan penuh agung ini bencana banjir kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan di beberapa tempat terjadi banjir bandang yang diikuti bencana longsor. Selain melanda wilayah Jabodetabek, bencana banjir juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Di Kabupaten Sukabumi, banjir tidak hanya menggenangi beberapa kecamatan tetapi terjadi pula pergerakan tanah serta longsor. Selain itu, bencana banjir pun melanda beberapa titik di kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung, Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat banjir dari Senin 10 Maret sampai Minggu 23 Maret 2025. Hal tersebut dilakukan usai 13 kecamatan dan 33 desa di Kabupaten Bandung diterjang banjir.

Tingginya curah hujan pada hari Jumat, 7 Maret menyebabkan air sungai Citarum dan Cikapundung meluap hingga merendam rumah warga di kawasan bojongsoang, dayeuhkolot, dan baleendah dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir pun telah memutus akses jalan penghubung antar kecamatan yakni Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot dan Baleendah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal telah meninjau dan melihat langsung kondisi warga yang terdampak banjir di Kampung Bojongasih Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, selasa 11 Maret 2025 (detikjabar). Dalam kunjungannya, Cucun ahmad menjanjikan di wilayah tersebut untuk segera dibangun kolam retensi. Dalam penuturannya, pihaknya telah menyampaikan pembahasan tentang rencana pembangunan kolam retensi kepada Pemkab Bandung, dan rencana ini sudah di planing olehnya. Nantinya kolam retensi tersebut akan dibangun di dekat aliran sungai Citarum. Di antaranya wilayah Rancaekek, Tegalluar, dan solokan jeruk. "Wilayah itu yang menampung untuk dari Majalaya, kemudian di wilayah wilayah yang menjadi penyangga sungai," jelasnya.

Menurutnya, perencanaan pembangunan kolam retensi tersebut harus direncanakan dengan baik, sehingga tata kelola dan permasalahan banjir di Bandung selatan dapat terselesaikan pungkasnya.

Selain kiriman air dari wilayah majalaya, permasalahan banjir juga kerap terjadi ketika air kiriman dari Kota Bandung turut meluap ke permukiman warga. Kondisi ini berasal dari aliran Sungai Cikapundung yang bermuara ke Sungai Citarum.

Meski bukan yang pertama, tetapi banjir yang terjadi sejak Jumat (7 Maret) malam begitu besar dan merata. Banjir kali ini bahkan lebih besar dibanding banjir yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya.

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali Jawa Barat. Bencana banjir bukanlah perkara baru. Nyaris setiap musim penghujan, bencana banjir pasti jadi langganan. Risiko ekonomi dan sosial yang ditimbulkan pun sudah tidak terhitung lagi. Sementara masyarakat dipaksa menerima keadaan, dengan dalih semua terjadi karena faktor alam.

Bencana banjir di berbagai wilayah di Tanah Air memang salah satunya disebabkan faktor alam, yaitu tingginya curah hujan. Tetapi jika mitigasinya bagus, maka dampaknya pun bisa diminimalkan, baik korban jiwa, harta benda, maupun infrastruktur. Sayangnya, mitigasi bencana di Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya negara melakukan mitigasi bencana membuat masyarakat terkena imbasnya. Tidak hanya kerugian materil, tetapi juga kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka terganggu.

Adapun upaya pemerintah untuk menangulangi bencana banjir yakni melakukan normalisasi sungai serta pembangunan kolam retensi. Wacana pembangunan kolam retensi selalu jadi opini publik saat ini. Beberapa tahun lalu, Pemda setempat pun telah mengungkapkan hal serupa, tapi sayangnya hingga saat ini proyek tersebut belum jua terealisasi. Ketidakseriusan pemerintah terlihat dari beberapa wilayah daerah langganan banjir tanpa ada tindakan nyata untuk mengatasinya.

Alih-alih berencana membangun kolam retensi tambahan, nyatanya hal tersebut hanya "guyonan" belaka, realitasnya sampai saat ini pun pembangunan ini hanya sebatas wacana. Pemerintah malah sibuk dengan pembangunan infrastruktur serta mengubah tatanan kota agar bernilai estetik demi penggenjotan sektor pariwisata, tetapi lupa melakukan tugas utamanya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, salah satunya mengantisipasi bencana yang terencana dan terukur. Inilah bukti kelalaian pemerintah yang mengakibatkan bencana banjir selalu terulang disetiap tahunnya.

Perlu di garis bawahi, apakah pembangunan kolam retensi cukup efektif untuk menanggulangi bencana banjir? Jawabannya jelas tidak! Pembangunan kolam retensi hanya bisa meminimalisir banjir di satu titik wilayah saja, sedangkan titik lainnya masih terdampak dengan ketinggian air yang berbeda.

Berkaca dari wilayah Baleendah dan Andir, di masing masing wilayah ini terdapat kolam retensi, tapi banjir masih saja terus terjadi walaupun dengan ketinggian air yang rendah. Pun dengan mobilitas keseharian mereka, warga masih saja tersendat aksesnya akibat terjadi banjir dimana mana.

Semestinya pemerintah tidak hanya fokus pada solusi di hilir saja, sementara persoalan besar yang ada di hulu tidak tersentuh sama sekali. Contoh penebangan hutan secara berlebihan. Hutan yang ditebang secara terus menerus merupakan faktor utama penyebab terjadinya banjir. Selain itu, alih fungsi lahan pun menjadi faktor penunjang terjadinya kerusakan alam sekitar yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya debit air tidak tertampung secara normal, sampah sampah yang menumpuk pun turut memperburuk kondisi lingkungan. Keserakahan manusia dalam sistem kapitalis ini menggeser kestabilan alam. Hal ini diperparah oleh kebijakan kapitalistik yang hanya mengedepankan materi saja. Apapun dilakukan demi meraup keuntungan, sekalipun merusak lingkungan.

Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini banyak sekali dijumpai alih fungsi daerah resapan menjadi perumahan, gedung mall dan hotel yang bertingkat tinggi, serta menjamurnya tempat tempat wisata. Tentu maraknya alih fungsi lahan tersebut karena adanya restu dari penguasa kepada pemilik modal (kaum kapital) sehingga tata kelola yang dibangun berdasarkan keinginan kaum pemilik modal, bukan atas dasar kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah hanya peduli pada penggenjotan ekonomi tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan, dan negara pun hanya mementingkan pendapatan negara dari pajak yang disetorkan oleh pengusaha. Parahnya lagi, ditambah oknum oknum aparat yang menjadi beking perusakan lingkungan demi mencari keuntungan pribadi berupa uang pelicin. Alhasil, kebijakan pembangunan eksploitatif ini menjadikan negeri ini langganan bencana.

Tengoklah, di beberapa wilayah perkotaan, kaum kapitalis hadir dalam bisnis perumahan yang katanya bebas banjir serta pemandangan asri dengan embel embel hunian masa depan.

Pembangunan yang katanya "ramah lingkungan" ini justru bersifat eksklusif. Perumahan elite yang bebas banjir dengan fasilitas publik yang mereka sebut ramah lingkungan justru berdampak pada rusaknya lahan penduduk di sekitarnya. Bisa saja banjir tidak melanda hunian elite tersebut, namun daerah sekitarnyalah yang terdampak buah dari ambisi mewujudkan "perumahan bebas banjir".

Hunian ramah lingkungan ini pun semacam privilese yang hanya terjangkau golongan elite, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah harus puas bertaruh dikawasan rawan banjir atau terdampak banjir.

Inilah potret buruknya pembangunan kapitalistik yang kerap kali meninbulkan kesenjangan sosial. Negara tidak berfungsi dalam melayani urusan umat, negara hanya menjadi pelayan bagi kaum bermodal.

Berbeda dengan Islam. Dalam sistem Islam, pembangunan adalah bentuk pelayanan terhadap umat.

Negara akan memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan umat, yang apabila pembangunannya ditunda akan mengakibatkan dharar (bahaya) bagi umat.

Pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kestabilan alam. Negara tidak akan sembarangan melakukan alih fungsi lahan apalagi demi kepentingan segelintir orang demi meraih materi belaka. Dalam membangun, negara harus mempertimbangkan prinsip prinsip pengelolaan lahan yang bersifat universal.

Kondisi alam memang tidak dapat di intervensi manusia. Jika bencana terjadi secara alami, kondisinya tidak akan mempengaruhi kestabilan alam. Oleh karenanya, manusia dilarang untuk melakukan aktivitas yang mengganggu keseimbangannya.

Sebaliknya, bencana terjadi saat keseimbangan alam terganggu oleh aktivitas manusia.

Allah swt.berfirman "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar" (QS Ar Rum ayat 41).

Salah satu pembangunan ramah lingkungan yang dilakukan oleh Sistem Islam saat itu adalah pembangunan bendungan dengan berbagai bentuk seperti yang terdapat di Turki dan Iran yang berfungsi untuk menampung air hujan dari aliran sungai dengan debit air yang besar. Selain untuk mencegah banjir, bendungan ini juga berfungsi sebagai sumber irigasi. Negara juga melakukan pengerukan sungai sungai dan aliran air secara berkala untuk mencegah terjadinya pendangkalan.

Adanya pembangunan dalam Sistem Islam terbukti memberikan dampak baik bagi umat serta lingkungan.

Tidak hanya kestabilan alam yang dirasakan tetapi juga keberkahan hidup karena berada dalam naungan sistem yang shahih sesuai Al Qur'an dan As Sunah.

Jadi, keberadaan Sistem Islam adalah solusi yang komprehensif dalam menangulangi masalah banjir yang sering terjadi agar tidak kembali terulang.

Mitigasi secanggih apapun apabila dilakukan di sistem kapitalis ini tidak akan efektif dalam menanggulangi bencana banjir, sebab sistem ini terbukti gagal merumuskan akar permasalahan terjadinya banjir sehingga akan selalu gagal pula dalam penanganannya.

Wallahualam bissawab