Nyawa Murah di Negara Sendiri

Oleh: Jelvina Rizka

Di negeri ini, nyawa rakyat seolah tak lebih berharga dari kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Kecelakaan transportasi terus berulang, infrastruktur tak kunjung aman, dan standar keselamatan kerap diabaikan demi efisiensi biaya. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung utama, justru kerap lepas tangan atau hanya memberi solusi tambal sulam setelah tragedi terjadi. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus menjadi korban?

Terbaru dari Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, pada Selasa (4/2/2025) malam. Kecelakaan tersebut menewaskan delapan orang dan menyebabkan 11 lainnya mengalami luka berat dan ringan. Menurut Dasco, salah satu penyebab utama kecelakaan adalah rem blong, yang bisa terjadi pada kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan niaga seperti truk dan bus. Untuk itu, Dasco menekankan perlunya pengecekan rutin untuk memastikan keselamatan.

Kecelakaan Bukan Sekedar Takdir

Kecelakaan yang merenggut nyawa delapan orang di Gerbang Tol Ciawi bukan sekadar takdir yang harus diterima begitu saja. Faktor teknis seperti rem blong menunjukkan bahwa banyak kecelakaan terjadi akibat kelalaian manusia entah itu dalam perawatan kendaraan, pengawasan standar keselamatan, atau kebijakan transportasi yang longgar. Jika negara serius dalam menjamin keselamatan rakyat, seharusnya ada sistem yang ketat dan preventif, bukan sekadar reaksi setelah tragedi terjadi. Islam memandang keselamatan sebagai tanggung jawab penuh negara, bukan sekadar urusan individu atau nasib belaka.

Namun, dalam sistem kapitalisme yang mendominasi saat ini, keselamatan sering kali hanya menjadi prioritas jika sejalan dengan keuntungan. Perawatan kendaraan yang seharusnya menjadi standar wajib justru diabaikan oleh banyak pihak karena biaya yang tinggi, sementara regulasi pemerintah cenderung longgar demi menjaga kepentingan bisnis transportasi. Industri otomotif dan transportasi lebih fokus pada efisiensi ekonomi daripada investasi serius dalam keamanan, sementara pemerintah hanya bereaksi setelah terjadi korban, bukan dengan langkah preventif yang tegas.

Lebih parahnya, negara yang seharusnya menjadi pelindung justru bersikap abai, membiarkan pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan menentukan sendiri standar keselamatan mereka. Pemimpin yang terjebak dalam sistem kapitalis tidak benar-benar memiliki dorongan untuk menjamin keamanan transportasi secara menyeluruh, karena kebijakan yang mereka buat sering kali mempertimbangkan kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat. Alhasil, kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi, menunjukkan betapa sistem ini gagal memberikan jaminan keselamatan yang hakiki. Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme hanya menempatkan keselamatan rakyat sebagai urusan sekunder, sementara dalam Islam, keselamatan adalah bagian dari tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar-tawar.

Salah satu contoh nyata bagaimana Islam menjamin keselamatan transportasi dapat dilihat pada masa Kekhilafahan Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam aspek infrastruktur dan transportasi.

Saat itu, Umar bin Khattab memerintahkan pembangunan jalan-jalan yang aman bagi para musafir dan kafilah dagang. Tidak hanya itu, beliau juga memastikan adanya pos-pos istirahat yang dilengkapi dengan sumber air dan tempat perlindungan bagi para pelintas. Jika ditemukan jalan yang rusak atau membahayakan, beliau segera memerintahkan perbaikan agar tidak membahayakan perjalanan rakyatnya.

Bahkan, ada satu kisah terkenal yang menunjukkan betapa besar tanggung jawab negara dalam Islam terhadap keselamatan rakyat. Umar bin Khattab pernah berkata, "Seandainya ada seekor keledai yang terperosok di Irak, maka aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam sistem Islam, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab setelah terjadi kecelakaan, tetapi harus memastikan pencegahan sejak awal agar tidak ada korban.

Bandingkan dengan kondisi saat ini, di mana kecelakaan terus berulang dan nyawa rakyat seakan tidak lebih dari angka statistik. Pemerintah hanya sibuk mencari kambing hitam setiap kali tragedi terjadi, tanpa ada perbaikan sistematis yang nyata. Jelaslah bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini tidak memiliki mekanisme yang benar-benar menjamin keselamatan rakyat, berbeda dengan Islam yang menempatkan keselamatan sebagai bagian dari kewajiban negara yang tidak boleh diabaikan.

Sistem Islam Hadir dengan Pencegahan Nyata

Islam sebagai sistem kehidupan telah menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan rakyatnya, termasuk dalam aspek transportasi dan infrastruktur. Rasulullah ﷺ bersabda, "Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam tidak boleh lepas tangan dalam urusan keselamatan, melainkan wajib memastikan langkah-langkah preventif untuk melindungi rakyatnya. Dalam sistem khilafah, negara tidak akan menyerahkan keselamatan kepada mekanisme pasar sebagaimana dalam kapitalisme, melainkan akan mengelola sektor transportasi dengan aturan yang tegas dan berbasis syariat.

Negara Islam akan memastikan adanya pengawasan ketat terhadap kendaraan, jalan raya, dan sistem transportasi publik dengan standar yang tidak bisa dikompromikan demi kepentingan ekonomi. Inspeksi rutin terhadap kendaraan dan infrastruktur akan menjadi kewajiban negara, bukan sekadar imbauan kepada individu atau perusahaan. Jika ada kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, maka negara akan bertindak cepat dengan menegakkan hukum Islam yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang keselamatan transportasi juga akan menjadi bagian dari kebijakan negara, bukan hanya sekadar kampanye musiman setelah terjadi kecelakaan.

Lebih dari itu, dalam Islam, pemimpin bukan sekadar regulator, tetapi juga pengurus yang akan memastikan anggaran negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar aman bagi rakyat. Tidak seperti dalam sistem kapitalisme yang sering kali memprioritaskan proyek-proyek demi keuntungan segelintir elit, khilafah akan mengelola sumber daya dengan prinsip keadilan dan kepentingan umat. Dengan demikian, sistem Islam tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi hadir dengan mekanisme pencegahan yang nyata, memastikan bahwa keselamatan rakyat bukan lagi sekadar janji, melainkan sebuah kepastian yang diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan konkret.

Wallahu A'lam Bissawab