Oleh : Ajeng Sri Utami, S.Pd
Aktivis BMI Community Jambi
Kebijakan MBG menimbulkan banyak problematika, mulai dari pendanaan, makanan yang tidak berkualitas/membahayakan, sasaran, dan lain-lain. Pada hakikatnya, kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah kekurangan gizi dan stunting. MBG tampaknya lebih sebagai proyek pencitraan yang akan membebani rakyat, serta tidak direncanakan dengan matang. Dan terbukti justru menguntungkan korporasi. Semakin jelas bahwa program ini hanya sebuah program populis.
Dari awal pelaksanaan makan bergizi gratis ini mengundang pro kontra baik di masyarakat maupun kalangan atas. Hal utama yang menjadi faktor pemicu yaitu dari pendanaan makan bergizi gratis ini, dimana dikabarkan Presiden Prabowo menjalin kerjasama dengan china ataupun negara lain terkait salah satunya untuk mensukseskan program beliau yaitu makan bergizi gratis (MBG). Anggaran dari negara pun tidak akan cukup untuk mendanai program MBG ini. Apalagi belum meratanya di setiap daerah terkait pemasokan makanan bergizi gratis ini khususnya di daerah timur sana yaitu papua. Apalagi banyaknya keluhan terkait makan bergizi gratis ini, yang mana seperti yang diwawancarai oleh CNN Indonesia kepada siswa SD yang mengatakan bahwa ada sayur nya yang kecut, tidak enak, dagingnya keras bahkan ada beberapa siswa di SDN Dukuh 03 yang keracunan akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis ini. Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait program MBG ini baik dalam kualitas, pendistribusian makanan dan higienis makanan tersebut.
Anak yang diwawancarai tersebut juga mengatakan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis itu merasakan mual dan pusing. Mereka mengatakan bahwa makanan tersebut seperti ayam nya seperti sudah basi. Hal itu langsung ditindaklanjuti oleh pihak puskesmas dan dilakukan screening terkait makanan tersebut. Belum lagi pro kontra terkait pendanaannya yang mana ketua DPD RI mengusulkan untuk dana yang diambil untuk MBG bisa berasal dari uang zakat, infaq atau sedekah. Masyarakat harus juga ikut berpartisipasi dalam program ini. Banyak plus minus dalam makanan bergizi gratis ini sehingga perlu penindakan dan perencanaan secara matang terkait program Prabowo-Gibran ini. Negara juga harus memiliki dana atau anggaran yang cukup besar terkait program ini karena jumlah penduduk di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah yang lumayan banyak. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Prabowo dan Gibran dalam menyikapi hal ini. Jangan pula ujung-ujungnya malah akan membebani rakyat kembali. Dan juga akan berdampak pada hutang luar negeri indonesia makin meningkat karna pasti akan adanya kerjasama Presiden Prabowo bersama negeri lain yang mana akan menambah hutang Indonesia. Hal yang mesti diubah juga dalam hal ini adalah sistem pemerintahan dan kehidupan kita yang sebenarnya sekuler sehingga memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan agama serta kapitalisme dalam sistem negara kita. Solusi yang baik dan benar adalah menegakkan negara khilafah yang mana sistem pemerintahannya yang mengutamakan rakyat daripada segalanya dan menyejahterakan seluruh kalangan tanpa terkecuali.
Dalam Islam, pembangunan negara khilafah memberi titik tekan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dan kesehatan generasi menjadi prioritas negara (Muslimah news, 31 Desember 2024).
No comments:
Post a Comment