Oleh: Rifdah Reza Ramadhan, S.Sos.
Korupsi di tengah masyarakat tidaklah berkesudahan. Di berbagai tingkat pemerintahan termasuk daerah korupsi teruslah terjadi, salah satunya di Purwakarta.
Beberapa waktu lalu polisi telah menetapkan mantan Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Acep Djuhdiana Wireja. Beliau terjerat kasus tindak pidana korupsi yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan tunai (BLT) yang seharusnya diterima oleh 120 keluarga penerima manfaat (KPM). Lilik Ardiansyah mengatakan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp707.444.429 (Tribun Jabar, 30/1/2025)
Kaporles menyebut, Dana Desa Pangkalan Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dari APBN Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp1.042.646.000. Sebagian besar uang dikorupsi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. (Dejurnal.com, 30/1/2025).
Tidak hanya kasus di atas, sebelumnya tahun 2023 dugaan korupsi yang merugikan negara pun terjadi pada Dinas Peternakan di Purwakarta. Namun ironisnya, hingga akhir Januari 2025 ini pihak kejaksaan belum juga melakukan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan senilai Rp2,3 miliar pada tahun 2023 tersebut. (Metro Jabar, 31/1/2025).
Fakta di atas menunjukkan kasus korupsi bukanlah persoalan sepele dan atas permasalahan individu semata. Bila ditelisik lebih dalam, ada permasalahan terstruktur yang menghasilkan berbagai tindakan korupsi baik di Purwakarta maupun di daerah dan tingkat pemerintahan lainnya. Lantas apa saja masalahnya?
Pertama, demokrasi dan biaya politik yang amat tinggi. Dalam sistem demokrasi politik tidaklah murah, untuk menduduki suatu jabatan politisi dituntut untuk mempunyai dana yang tidak sedikit. Hal itu untuk praktik kampanye dan berbagai hal lainnya guna melobi kepentingan politik. Atas hal ini, tidak jarang para pejabat terpilih berusaha untuk "balik modal" dan salah satu caranya adalah dengan korupsi. Sungguh miris!
Kedua, sistem yang memproduksi koruptor. Di dalam sistem demokrasi kapitalis hari ini keuntungan materi menjadi tujuan. Maka, bukan hanya memproduksi koruptor, namun juga mereproduksi mereka secara terus menerus. Tak heran, setiap pergantingan kepemimpinan kita memandangi pemerintahan yang tak kunjung bersih, sebab sistem kotornya masihlah melekat.
Ketiga, korupsi menjadi budaya yang melekat bukan hanya di pusat namun juga hingga daerah. Mirisnya jabatan kepala desa sekalipun yang mana paling dekat dengan masyarakat sangat amat memungkinkan menjadi ladang korupsi. Mengapa ini terus menerus terjadi? Sebab, pengawasan yang amat lemah, hukum yang tidak membuat jera, dan ditutupnya kuping pemegang amanah untuk memprioritaskan rakyat. Amanah menjadi tempat dagang untuk meraih keuntungan, sedang rakyat terus menerus merasakan kesusahan.
Atas hal itu, kerusakan ini sudah amat merasuk di setiap struktur pemerintahan. Tidak ada cara lain untuk menghentikannya kecuali dengan mengkritisi landasannya. Sebab, landasan yang benar tidak mungkin mengantarkan dan melanggengkan kerusakan.
Ternyata Islam sudah sedari awal menyiapkan solusi untuk permasalahan ini. Apa sajakah itu?
Pertama, pentingnya sistem kepemimpinan Islam. Dengan sistem kepemimpinan Islam, maka landasan pemilihan pemimpin tidak bersandar pada biaya kampanye yang melangit. Namun, pemimpin adalah ia yang layak dan amanah sesuai syariat. Sudah pasti seleksi pemimpin akan ketat dan bertujuan demi kepentingan rakyat, bukan atas nama untung.
Kedua, sistem ekonomi dan keuangan yang transparan. Dalam Islam, amanah adalah keharusan untuk mengelola harta negara. Bukan hanya itu, sanksi yang tegas juga akan diberikan pada siapa saja yang melanggar, yaitu pada pejabat yang terbukti korupsi. Sanksi sesuai syariat-Nya akan memberikan efek jera dan inilah yang amat penting untuk menghentikan angka kasus korupsi.
Ketiga, pengawasan berbasis akidah dan ketakwaan. Di dalam Islam pemimpin sudah pasti dipilih berdasarkan pada ketakwaannya pula, sama sekali bukan sekadar popularitas, kekayaan, dan hal-hal non-urgensi lainnya seperti di sistem demokrasi hari ini.
Atas dasar ketakwaan, pemegang amanah akan memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Ia akan sadar bahwa segala macam yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban kelak.
Luar biasanya Islam tidak berhenti di situ, penerapan Islam akan menghasilkan masyarakat yang kritis pula. Masyarakat menyadari bahwa ia mempunyai peran penting sebagai mengontrol pemerintah dan menyadari urgensi beramar ma'ruf nahi munkar.
Dengan demikian hendaknya kita memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang sistemik atas landasan sistem demokrasi, bukan sekadar masalah individu. Demokrasi kapitalis hanya akan menyumbangkan kesuburan bagi lahirnya koruptor.
Penerapan Islamlah adalah langkah meraih solusi hakiki. Sebab solusi diraih bukan dari penindakan dari kasus satu ke yang lainnya semata. Namun, butuh menelisik dan mengubah sistem politik yang menjadi biang permasalahannya.
Islam adalah sistem ideal yang mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Sebab aturannya datang dari Dzat yang Maha Segalanya. Lantas masihkah kita meragu dan berdiam pada sistem yang lemah hari ini?
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment