Kapatalisme Akar Masalah korupsi

Oleh: Lina Herlina 

Ibu rumah tangga 

 Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi yang merugikan negara.Prabowo mengatakan, tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.Ia memastikan akan mengerahkan segala kekuatan negara untuk membasmi korupsi.

"Menurut dia (korupsi) adalah akar dari semua kemunduran di sektor -sektor."

Sektor yang terdampak korupsi mulai dari sektor pendidikan hingga penelitian dan pengembangan.

 Prabowo yakin komitmennya memberantas korupsi mendapatkan dukungan dari banyak pihak.

Sayangnya pernyataannya tidak sejalan dengan kenyataan dilapangan.Akar masalahnya bukan terletak pada amoralnya individu pejabat melainkan pada sistem yang diterapkan.

Realitanya negara ini menerapkan sistem Kapitalisme yang orientasi kepemimpinannya meraih keuntungan materi sebanyak -banyaknya, konsep seperti ini membuka peluang terjadinya korupsi secara sistematik dari berbagai bidang, level jabatan, serta para pemilik modal yang mendapat proyek dari negara.

Sistem ini mengadopsi sistem politik Demokrasi secara konsep kedaulatan hukum ada di tangan manusia sehingga para pejabat bisa mengotak-atik hukum yang dibuat sesuai kepentingan.sedangkansecara praktek sistem Demokrasi adalah sistem politik yang mahal. Demokrasi meniscayakan membuka peluang para oligarki memodali pemilihan wakil rakyat dan pejabat sehingga siapapun yang menjadi pemimpin pasti akan tunduk pada pemilik modal.yang akhirnya negara lemah dihadapan para oligarki semua kebijakan negara dibuat untuk menguntungkan para pemilik modal sementara pejabat negara memanfaatkan kekuasaan untuk mengembalikan modal dengan cara yang licik seperti korupsi.

Berbeda dengan sistem Islam dalam memberantas korupsi melalui institusi negara, DAULAH KHILAFAH mampu menutup rapat -rapat celah korupsi.,hal tersebut diawali dengan mekanisme sistem politik Islam itu sendiri.

Sistem politik Islam tidak mahal dan sangat sederhana kekosongan posisi Khalifah maksimal 3 hari 3 malam.kepemimpinan sistem Islam bersifat tunggal pengangkatan dan pencopotan pejabat negara menjadi kewenangan Khalifah, konsep politik seperti ini tidak akan memunculkan persekongkolan mengembalikan modal dan keuntungan kepada cukong politik.

Inilah yang mencegah adanya politik korupsi,serta kualifikasi rekrutmen pegawai negara wajib berdasarkan profesionalitas dan integritas bukan berasaskan koneksitas, nepotisme atau praktek balas budi.Para pegawai negara wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (Syakhsiyyah Islamiyyah).

Nabi Shalallahu alaihi wassalam bersabda:

"Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,maka tunggulah Hari Kiamat."(HR.Bukhari)

Untuk mendapatkan kualifikasi pegawai yang demikian khilafah menerapkan sistem pendidikan Islam.Sistem pendidikan Islam ini bertujuan membentuk generasi ber-syakhsiyyah Islamiyyah,pola pikir dan pola sikap mereka berlandaskan syariat Islam dengan begitu generasi akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri agar menjauhi kemaksiatan seperti tidak amanah dalam jabatan, melakukan korupsi,dan sebagainya.

Khilafah wajib memberikan gaji yang dan fasilitas yang layak kepada para pegawainya .

Khalifah menetapkan kepada para pegawai negara haram' menerima suap dan hadiah.selain itu juga memiliki kebijakan untuk menelusuri pegawainya tidak terlibat tindak korupsi.khilafah akan melakukan perhitungan kekayaan bagi para pegawai negara diawal dan di akhir jabatannya,dan melakukan pembuktian terbalik jika ditemukan penambahan harta yang tidak wajar jika masih ada pegawai yang korup maka khilafah akan memberikan sanksi ('Uqubat).

"Uqubat bersifat jawabir (penebus dosa bagi pelaku) dan bersifat zawajir (pencegah agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama).

Harta hasil korupsi menjadi harta ghulul yang akan diambil negara dan dimasukkan kedalam pos kepemilikan negara di Baitul Maal.hanya dengan sistem islamlah korupsi dapat diberantas.

Wallahu a'lam bi ashshawab