Oleh: Tresna Mustikasari, Muslimah Penggiat Literasi
Sejak penghujung tahun 2024 lalu, gaduh soal kenaikan PPN menjadi 12% terus mencuat. Hingga akhirnya pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kenaikan PPN hanya akan berlaku pada barang-barang tertentu, khususnya barang mewah. Narasi ini didukung oleh berbagai media yang turut memperkuat dengan mengatakan bahwa kebijakan ini tidak akan menyentuh kebutuhan pokok rakyat.
Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Ketidakjelasan informasi sejak awal tentang kategori barang yang dikenakan PPN menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Banyak pedagang, baik skala besar maupun kecil, memilih langkah aman dengan menaikkan harga seluruh barang dagangannya.
Fenomena ini tidak hanya menciptakan inflasi kecil-kecilan, tetapi juga memicu keresahan di masyarakat. Ketika harga barang sudah terlanjur naik, hampir mustahil dilakukan koreksi, meskipun kemudian pemerintah memberikan klarifikasi bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah.
Harga barang yang terlanjur naik ini tentu saja berdampak besar pada ekonomi rumah tangga. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan alat tulis anak sekolah ikut terdampak, mempersempit ruang gerak ekonomi keluarga kecil. Alih-alih meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini justru menekan daya beli masyarakat.Namun, seperti yang sering terjadi biasanya, pemerintah mencoba meredam kegelisahan rakyat dengan mengumumkan program-program bantuan sosial. Itu pun dilakukan pasca kritikan sosial yang tajam. Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) hingga subsidi tertentu disebut sebagai langkah untuk meringankan beban hidup rakyat. Namun, apakah bantuan ini benar-benar efektif?
Nilai bantuan yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat akibat kenaikan harga barang. Selain itu, bantuan ini lebih sering bersifat sementara, tanpa menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan penderitaan rakyat.
Pemerintah yang terus mendorong kebijakan tidak pro-rakyat ini sering kali menggunakan strategi narasi populis otoriter. Citra penguasa yang berpihak kepada rakyat terus dipoles, padahal kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Itulah wajah asli penguasa dalam sistem Kapitalisme.
Lain halnya dengan Islam, penguasa memiliki tugas sebagai raa’in, pemelihara dan pelindung rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda “Imam (pemimpin) itu adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).
Konsep raa’in ini menuntut pemimpin untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya sesuai syariat Islam, bukan berdasarkan aturan kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Allah pun dengan tegas melarang praktik yang bisa merugikan rakyat, termasuk kebijakan yang memberatkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 188 yang artinya “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” Selain itu, penguasa yang zalim akan mendapatkan ancaman dari Allah. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang menimbulkan penderitaan rakyat.
Islam memiliki mekanisme yang jelas untuk mengelola keuangan negara tanpa membebani rakyat. Pajak hanya diberlakukan dalam kondisi darurat, misalnya untuk menutup defisit anggaran baitulmal. Adapun sumber utama pemasukan negara meliputi zakat, kharja, fai’ dan ghanimah serta pengelolaan kekayaan alam yang menjadi kepemilikan umum.
Islam menolak sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Solusi yang ditawarkan Islam adalah penerapan sistem ekonomi berbasis syariah, di mana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.
Pemimpin dalam Islam wajib menegakkan hukum Allah. Mereka tidak boleh menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan syariat, apalagi yang menyengsarakan rakyat. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khattab selalu memastikan rakyatnya mendapatkan hak mereka sebelum dirinya menikmati makanan. Kepemimpinan semacam ini menunjukkan bagaimana Islam memandang penguasa sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang mencari keuntungan pribadi.
Kebijakan pajak yang diberlakukan pemerintah saat ini menunjukkan bagaimana sistem kapitalis terus menekan rakyat kecil. Narasi populis yang dibangun tidak mampu menutupi dampak buruk kebijakan tersebut.
Islam menawarkan solusi yang lebih baik melalui penerapan sistem syariat yang adil dan mensejahterakan. Hanya dengan kembali kepada aturan Allah, penderitaan rakyat dapat diakhiri.
Wallohu a’lam bish-shawab.
No comments:
Post a Comment