Oleh Dedeh
Aktivis Muslimah
Jakarta CBNC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto, menggelar rapat terbatas dengan beberapa mentri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindoyana, terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis di Istana Negara, Jumat (17/12025). Dadan mengatakan Presiden ingin membuat program ini lintas sektor, sehingga ia mendukung kerjasama Lintas Kementrian dan Lembaga. Dadan mengatakan banyak laporan dari anak-anak yang mengadu kepada orangtuanya, bahwa belum mendapatkan makanan yang bergizi. Sementara banyak sekolahan lain yang sudah mendapatkan makanan bergizi.
Seperti yang kita ketahui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan mampu mengatasi angka stunting di Indonesia, justru malah menjadi permasalahan serius bagi rakyat, kebijakan ini di iringi banyak masalah, mulai dari pendanaan, makanan pun yang diberikan tidak berkualitas.
Hal ini terbukti 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo Jawa Tengah, mengalami gejala mual dan muntah yang usai menyantap makanan bergizi gratis, pada hari kamis (16/1/2025), tapi demikian mereka telah mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan puskesmas terdekat serta kondisinya sudah membaik. Liputan6.com, Jakarta
Tak hanya itu saja, pembiayaan untuk program makan gratis ini ternyata tidak cukup, lebih parahnya lagi akan mengambil dari dana zakat, yang diungkapkan oleh ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, jelas menuai kritis dari masyarakat, tak berselang berapa lama Sultan B Najamuddin kembali mengungkapkan, yakni memanfaatkan uang koruptor sebagai pendanaan program MBG.
Jelas sekali, bahwa program ini tampak seperti alat politik untuk meraih suara rakyat. Kebijakan yang direncanakan belum matang ini justru menjadi beban masyarakat, ketika program ini tidak berjalan dengan efektif dan pada dasarnya kebijakan ini tidak menyentuh kepada akar masalah, banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan tingginya angka stunting. Terbukti bahwa negara tidak piawai mengurus rakyat. Pemimpin dalam sistem kapitalis, hanya sebagai regulator kebijakan bukan sebagai pengurus rakyat.
Berbeda halnya dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk pemenuhan gizi. Dengan sumber daya alam yang sangat banyak, negara sanggup menyediakan program pemenuhan gizi, selain itu juga menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat, negara juga akan melibatkan para pakar kesehatan nutrisi, agar kebijakan yang di ambil ilmu pengetahuan berbasis dari akidah Islam.
Solusi Islam inilah yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hingga ke akarnya. Islam sebagai agama paripurna, yang berasal dari Allah, yang mengatur dalam semua aspek kehidupan, harus di jadikan pedoman kehidupan dengan cara menerapan islam secara kaffah, agar mewujudkan generasi cerdas, beriman dan bertakwa.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment