Oleh: Siti Aminah, S. Pd (Muslimah Pegiat Literasi)
Kesejahteraan memang sesuatu hal yang diinginkan oleh semua manusia tak terkecuali para pencari nafkah atau para laki-laki. Belum lagi para gen z hari ini yang senantiasa mencari kerja tapi terkendala minimnya lapangan pekerjaan. Ini menjadi dilema di kalangan para pencari kerja. Akhirnya banyak ditemukan laki-laki khususnya para gen z pengangguran.
Sebagaimana yang dilansir oleh ANTARA, Anggota DPR RI Habib Idrus Salim Al Jufri meminta pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran agar menjadikan penciptaan lapangan kerja menjadi program prioritas pemerintahan periode 2024–2029. Menurut Habib dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, penciptaan lapangan kerja bernilai penting, mengingat maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai deflasi lima bulan beruntun (9/10)2024).
Kelangkaan lapangan kerja menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin kesempatan kerja para kepala keluarga/ laki-laki, yang merupakan salah satu mekanisme terwujudnya kesejahteraan rakyat. Jadi meskipun teriak-teriak sejahtera namun faktanya tidak tersedia lapangan kerja, sama saja omong kosong semua.
Padahal seseorang butuh menghidupi keluarganya. Ditambah lagi mahalnya kebutuhan hidup saat ini. Apa-apa serba pajak, mulai dari kesehatan, pendidikan, rumah, kendaraan, dan yang paling kecil saja dipajaki. Jadi menginginkan sejahtera dalam kondisi seperti hari ini rasanya mustahil terjadi.
Hal ini buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan pengelolaan SDAE (sumber daya alam dan energi) diberikan kepada asing dan swasta. Juga lahirnya berbagai regulasi yang justru menyulitkan rakyat untuk mendapatkan pekerjaan akibat terjadinya deindustrialisasi.
Seandainya SDAE dikelola oleh negara dan hasilnya diperuntukkan untuk rakyat, kesejahteraan itu akan terwujud. Bagaimana tidak, negara pasti akan membuka lapangan kerja yang banyak untuk rakyat dan bukan untuk para investor atau swasta. Penghasilan negara juga tidak berasal dari pajak. Namun penghasilannya diambil dari sumber daya alam.
Maka, dengan SDAE yang ada di negeri ini rasanya jika dikelola dengan baik atau tidak diberikan kepada investor atau asing dan aseng pasti rakyatnya akan sejahtera. Tambang emas misalnya, timah, batubara, nikel, dan masih banyak kekayaan alam negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sementara rakyat sangat jauh dari kesejahteraan.
Menginginkan sejahtera dalam sistem yang dikuasai oleh para pemilik modal tentu hanya pepesan kosong. Jadi jika terus berharap pada sistem hari ini untuk mengatur kehidupan manusia atau rakyat tidak akan terwujud sejahtera. Malah kekayaan alam terus dikeruk demi kepentingan para pemilik modal.
Oleh karena itu, kita harus keluar dari lingkungan sistem yang menyengsarakan ini. Karena sebenarnya ada sistem yang bisa memberikan kesejahteraan hakiki. Sistem itu tidak lain adalah Islam. Islam menjalankan sistem ekonomi dan politik Islam, termasuk dalam pengaturan dan pengelolaan SDAE yang merupakan milik umum. Pengelolaan SDAE oleh negara meniscayakan tersedianya lapangan kerja yang memadai dan juga jaminan kesejahteraan untuk rakyat.
Negara haram memberikan SDAE kepada segelintir orang atau kelompok saja dan tentunya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat tanpa memandang mereka kaya atau miskin. Negara juga tidak akan membiarkan rakyatnya luntang-lantung mencari pekerjaan tanpa ada kejelasan. Karena Islam mewajibkan kepada kepala keluarga untuk mencari nafkah dan dengan kewajiban ini harus ditopang dengan penyediaan lapangan kerja dalam negara.
Sistem Islam juga sudah terbukti selama kurang lebih 14 abad lamanya mampu mensejahterakan rakyat. Baik dia posisinya sebagai muslim atau pun non muslim selagi dia hidup di bawah kekuasaan Islam, maka mereka mendapatkan kesejahteraan yang setara tanpa pandang bulu. Wallahu A’lam.
No comments:
Post a Comment