Oleh. Sartinah
(Pegiat Literasi)
Menjadi anggota dewan merupakan impian banyak orang. Daya pikatnya yang begitu besar membuat banyak orang berburu kedudukan di kursi parlemen. Berbagai kalangan pun berupaya menjajal peruntungan lewat pilkada untuk menjadi salah satu penghuninya. Hebatnya lagi, saat sudah menjabat sebagai wakil rakyat, tak sedikit yang turut mengajak sanak keluarganya untuk ikut melanggengkan kekuasaan.
Dinasti Politik Anggota Dewan
Baru-baru ini, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2024—2029 kembali dilakukan. Ada 580 anggota DPR yang resmi dilantik untuk menjadi wakil rakyat selama lima tahun ke depan. Selama menjabat, mereka diharapkan dapat berpihak dan mewakili kepentingan rakyat luas. Tentu saja, DPR tidak boleh tersandera oleh kepentingan elite politik, parpol, kekuasaan eksekutif, dan lain-lain. (tirto.id, 2-10-2024)
Sayangnya, harapan itu tampaknya masih jauh dari realitas. Pasalnya, aroma politik dinasti sangat kental di DPR periode 2024—2029. Hal ini lantaran sejumlah anggota DPR terpilih diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik, pejabat publik, termasuk dengan sesama anggota DPR lainnya.
Berdasarkan temuan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dari 580 anggota DPR yang terpilih, sedikitnya ada 79 yang terindikasi dinasti politik atau memiliki kekerabatan dengan pejabat publik. Dengan fakta tersebut, mungkinkah anggota DPR terpilih benar-benar mampu membela kepentingan rakyat?
Rawan Konflik Kepentingan
DPR adalah lembaga yang menjadi perwakilan rakyat di parlemen dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka dipilih dengan harapan bisa menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Pada saat yang sama, DPR adalah pembuat undang-undang kontroversial, apalagi sebagian anggota dewan yang terpilih adalah orang lama.
Fakta bahwa anggota DPR memiliki hubungan dengan pejabat negara, elite politik, dan sesama anggota dewan, tentu akan menjadi sebuah masalah. Pasalnya, adanya hubungan tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Di satu sisi, anggota DPR adalah wakil rakyat yang harus membela kepentingan rakyat. Namun di sisi lain, adanya hubungan kekerabatan anggota DPR dengan para pejabat lain, elite politik, dan sesama anggota DPR lainnya, menyebabkan mereka berpotensi mengutamakan kepentingan keluarga daripada rakyat.
Apalagi saat ini semua partai politik berada dalam barisan koalisi. Artinya, mereka berada pada satu jalur yang sama. Sudah menjadi rahasia umum pula jika para pejabat dalam lingkaran koalisi tentu akan menjadi pembela kepentingan oligarki. Bukti nyatanya adalah saat mereka melegislasi UU yang lebih membela korporasi. Jika demikian, mungkinkah mereka akan berpihak pada rakyat?
Di sisi lain, kekerabatan yang kental di DPR adalah sebuah masalah. Realitas ini akan mempertaruhkan satu hal urgen, yakni akuntabilitas kinerja parlemen. Terlebih, pemilihan wakil rakyat tidak selalu berdasar pada kapabilitas yang dimiliki. Selama ada dukungan dan dana, maka siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
Buah Sistem Sekuler
Mengajak keluarga untuk duduk dalam lingkaran kekuasaan sudah lazim dalam sistem demokrasi kapitalisme. Sistem rusak ini telah melegalkan siapa pun menjadi pejabat di pemerintahan, meski tak memiliki kemampuan.
Namun, siapa pun tahu bahwa wakil rakyat di DPR tidaklah benar-benar menjadi pembela rakyat, tetapi pembela parpol dan kepentingan kelompoknya. Hal ini terlihat bagaimana tarik-ulur kepentingan mewarnai suara wakil rakyat. Sayangnya, itu bukanlah membela kepentingan rakyat.
Dengan demikian, bergantinya wakil rakyat di periode 2024—2029 tidak akan membawa perubahan signifikan bagi rakyat. Terlebih, mayoritas anggota dewan adalah anggota lama, di mana mereka pula yang kerap membuat UU kontroversial. Demikianlah keberadaan wakil rakyat dalam sistem demokrasi kapitalisme. Mereka ada, tetapi tidak benar-benar menjadi wakil rakyat.
Wakil Rakyat dalam Islam
Sebaik-baik wakil rakyat hanya ada dalam sistem Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah, wakil kaum muslim tergabung dalam Majelis Umat. Lembaga tersebut beranggotakan wakil kaum muslim dalam memberikan pendapat. Mereka bahkan menjadi rujukan bagi khalifah untuk meminta pendapat/nasihat terhadap berbagai persoalan.
Majelis Umat memiliki peran penting dalam menjaga pemerintahan, yakni mengontrol dan mengoreksi (muhasabah) pejabat pemerintah. Meski sama-sama sebagai wakil rakyat, ada perbedaan besar antara Majelis Umat dan parlemen dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, parlemen berfungsi sebagai pengelola anggaran sekaligus melegislasi undang-undang, padahal tugas tersebut tidak selayaknya diemban oleh wakil rakyat.
Sementara itu, dalam sistem pemerintahan Islam, anggaran tidak dikelola oleh wakil rakyat, sebagaimana mereka tidak melegislasi UU. Dalam Islam, anggaran dikelola oleh lembaga yang bernama baitulmal. Sementara itu, penguasa (khalifah) tidak membuat hukum, tetapi mengadopsi hukum-hukum syarak yang berlandaskan akidah Islam.
Majelis Umat boleh diangkat oleh umat untuk melaksanakan tugas kontrol dan muhasabah terhadap pejabat pemerintahan. Karena itu, Majelis Umat tidak dipilih melalui penunjukan, tetapi melalui pemilu karena mereka merupakan wakil masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Tak hanya umat Islam, nonmuslim pun boleh menjadi anggota Majelis Umat dengan syarat ia merupakan warga negara Khilafah. Tugasnya adalah menyampaikan pengaduan tentang kezaliman penguasa terhadap mereka, keburukan penerapan sistem Islam, dan hal-hal yang semisal dengan itu.
Khatimah
Demikianlah gambaran wakil rakyat dalam Islam. Gambaran tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara fungsi wakil rakyat dalam sistem demokrasi dan Islam. Lebih dari itu, motivasi wakil masyarakat dalam Majelis Umat pun jauh berbeda dengan wakil rakyat saat ini. Saatnya kembali pada sistem sahih, yakni Islam agar keberkahan melingkupi negeri ini.
Wallahualam bissawab.[]
No comments:
Post a Comment