Oleh Neny Nuraeny
Praktisi Pendidikan
Healing biasanya salah satu rutintas yang dilakukan untuk menghilangkan stres. Tidak harus yang mahal bagi orang-orang tertentu, hanya mengujungi jembatan yang mirip di luar negeri saja sudah senang, terkadang kebanyakan orang kenyamanan dan keindahan seakan menjadi prioritas utama. Ternyata di sekitar Bandung ada jembatan yang cukup estetic.
Dilansir dari laman ayobandung.com, 24 September 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang mempunyai predikat termiskin keempat di Jawa Barat. Tercatat ada 239,9 ribu penduduk miskin hingga juli 2024, wilayah yang langsung berbatasan dengan Garut tersebut mempunyai jembatan yang sekilas mirip Sydney Harbour yang ada di Australia. Saat melewat jembatan tersebut akan disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Jembatan yang berwarna kuning itu seakan menjadi ikon wilayah sekitar. Warna kuning melengkung membuat para pengendara berhenti sejenak untuk mengambil gambar. Tinggi jembatan yang mencapai 30 meter dan lebar jalan 10 meter tersebut, telah menelan biaya pembangunan lebih dari Rp80 miliar.
Ironinya, walaupun mempunyai jembatan megah tetapi warga sekitar terkategori masyarakat miskin. Kesenjangan sosial semakin tinggi, lantas apa yang menyebabkan pembangunan jembatan yang bagus, tapi wilayah sekitar itu salah satu kota termiskin? Mengapa kemiskinan masih tinggi? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan?
Jika dibandingkan mana yang harus didahulukan pembiayaan jembatan atau kesejahteraan rakyat. Tentu saja kesejahteraan rakyat bukan? Namun berbeda dengan fakta saat ini, penguasa membuat jembatan dengan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak menutup kemungkinan sumber dana tersebut berasal dari pajak dan utang. Karena dengan membayar pajak di anggap dapat membantu kestabilan negara dalam bidang ekonomi. Jika sumber pendapatan kurang, maka negara akan meminjam kepada pihak swasta. Hal ini membuktikan bahwa para penguasa memberikan karpet merah secara leluasa kepada para pemilik modal. Para korporat memperoleh keuntungan yang besar, sementara rakyat miskin dibebani dengan berbagai pajak.
Watak asli kapitalisme memang membuat rakyatnya miskin. Kemiskinan tersebut bukan hanya kebetulan, melainkan bersifat struktural. Lapangan kerja terbatas, harga sembako menlonjak tinggi, biaya pendidikan dan kesehatan mahal.
Karena Indonesia sendiri mengadopsi sistem kapilatisme sekular. Di mana perekonomian dikuasai oleh pihak kapital (pemilik modal), hal ini menjadikan peredaran uang hanya berputar di kalangan kaya saja, tidak heran jika rakyat miskin makin miskin dan yang kaya semakin kaya. Hal ini pun memicu adanya kesenjangan sosial yang tinggi.
Dalam sistem kapitalis, negara tidak berperan sebagai pengurus rakyat. Melainkan hanya sebagai regulator saja, antara penguasa dan rakyat. Oleh sebab itulah sering muncul kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan para pemilik modal. Maka wajar jika pemerintah lebih mendahulukan jembatan yang megah, ketimbang memenuhi kebutuhan rakyat.
Berbeda dengan Islam, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Di mana Islam akan mengatasi kemiskinan bukan hanya bualan belaka, melainkan terealisasi dengan baik melalui politik ekonomi Islam. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam akan dijamin terpenuhinya seluruh kebutuhun primer rakyatnya. Bahkan sampai membantu mencukupi kebutuhan sekunder dan tersier. Negara memprioritaskan kebutuhan rakyat itu didukung oleh penerapan pengelolaan sumber daya alam secara sahih (benar), bukan hanya bertumpu pada hutang dan pajak. Melainkan dari pemasukan yang tetap yaitu diantaranya dari fai, jizyah, kharaj, ganimah, khumus rikaz, dan harta ghulul pejabat maupun aparat.
Penerapan konsep ekonomi sesuai syariat terkait kepemilikan sumber daya alam, seperti laut, sumber air, barang tambang, minyak bumi, batu bara merupakan milik umum. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram. Abu Sa’id berkata. ‘yang di maksud air adalah yang mengalir.’”(HR. Ibunu Majah). Rakyat boleh mengambil sesuai keperluannya, tidak ada yang memprivatisasinya dan negara wajib mengelola kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat secara merata.
Selain itu, negara mendorong setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing dengan cara bekerja. Jika tidak mampu, maka yang bertanggung jawab adalah mahramnya. Apabila mahramnya juga tidak mampu, maka negara yang wajib bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari rakyatnya. Biayanya berasal dari kas zakat ataupun dari pemasukan yang lainnya.
Begitulah bagaimana Islam memberikan solusi yang praktis dalam memberantas kemiskinan. Kebebasan kepemilikan sumber daya alam yang di privatisasi itu tidak akan pernah terjadi dalam sistem Islam. Sehingga setiap individu akan mengurusi kehidupannya sendiri dan negara yang bertugas sebagai pengawas serta pengontrol. Masihkah ingin bertahan dengan sistem kapitalis saat ini?
Terwujudnya sistem ekonomi Islam memerlukan penerapan syariat yang tegaknya tiga pilar ekonomi Islam. Pertama, dengan menerapkan kepemilikan yang jelas baik individu, umum dan negara. Kedua, pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam harus sesuai syariat . Ketiga, pemerataan distribusi secara ekonomis maupun nonekonomis kepada seluruh rakyat.
Penekanan konsep dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam bahwa semua kekayaan di dunia sejatinya adalah milik Allah dan Allah yang telah mengatur dan menetapkan kepemilikan itu. Kepemilikan individu akan bermanfaat bagi negara berupa zakat, infak dan sedekah.
Sementara kepemilikan umum negaralah yang wajib mengelola dengan baik sehingga akan berdampak nyata kepada rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Kapitalisme jelas tidak akan mampu mewadahi penerapan konsep ekonomi Islam. Hanya kembali kepada syari’at Allah lah yang mampu mewujudkan terciptanya sistem yang akan menyejahterkan rakyat secara merata.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment