Oleh: Tresna Mustikasari, S.Si (Muslimah Penggiat Literasi)
Beberapa tahun ke belakang, isu stunting menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia. Stunting dan ketahanan pangan memang merupakan isu global yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan pada generasi mendatang. Stunting—kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan fisik dan intelektual anak terganggu—telah menjadi ancaman besar bagi masa depan suatu bangsa.
Kebijakan Makan Siang dan Susu Gratis: Peluang Usaha Korporasi
Sebagai upaya mengentaskan masalah stunting di Indonesia, muncul wacana program-program makan siang gratis, susu gratis, hingga “susu ikan gratis”. Namun, rencana Prabowo Subianto mengganti susu sapi dengan susu ikan dalam program makan siang gratis tersebut cukup menuai pro kontra, bahkan sampai menuai perhatian media asing.
The Straits Times dan The Sydney Morning Herald misalnya, mempertanyakan manfaat susu ikan, terutama terkait kandungan gula yang tinggi dan kurangnya penelitian ilmiah mendukungnya. Selain itu, kritik muncul terkait potensi biaya besar program ini yang bisa mencapai 44 miliar dolar AS per tahun, mengingat dampaknya pada PDB Indonesia. Ada juga opsi mengganti susu sapi dengan telur dalam program ini. (cnnindonesia.com, 13/09/2024)
Sekilas, kebijakan ini seolah-seolah lahir untuk kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya, kebijakan ini lebih banyak membuka peluang bagi korporasi besar dalam sektor makanan dan minuman untuk mengeruk keuntungan besar. Program ini membutuhkan pasokan makanan dan susu dalam jumlah masif, yang seringkali hanya bisa disuplai oleh korporasi besar yang punya akses ke kontrak pemerintah.
Bukan sekali dua kali program-program yang dimaksudkan untuk rakyat, namun nyatanya untuk kepentingan korporasi. Pada tahun 2020, program Kartu Prakerja menjadi sorotan publik dan menuai banyak kritik. Program ini seharusnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 melalui pelatihan online dan insentif. Namun, muncul kontroversi terkait keterlibatan beberapa perusahaan teknologi pendidikan besar seperti Ruangguru dan Tokopedia, yang mendapat kontrak untuk menyediakan layanan pelatihan. (Tempo.co, 24/04/2020)
Tidak hanya di Indonesia, di negeri kapitalis lainnya pun demikian. Misalnya di Brasil, program Bolsa Família, yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin, semula dimaksudkan untuk rakyat. Namun, perusahaan besar yang terlibat dalam penyediaan layanan logistik dan sistem keuangan mendapat keuntungan besar melalui kontrak pemerintah. Alih-alih langsung membantu rakyat, sebagian anggaran justru mengalir ke perusahaan-perusahaan yang mengelola distribusi dana, seperti bank dan penyedia layanan teknologi. (brazilian.report, 27/10/2023)
Watak Rezim Sekuler dan Lepas Tangan Negara
Kebijakan makan siang dan susu gratis dalam rezim sekuler demokrasi menunjukkan watak khas pemerintahan sekuler neo-liberal: di satu sisi pemerintah tampak proaktif, namun di sisi lain mereka melepaskan tanggung jawab langsung dalam mengurus rakyat. Pemerintah lebih memilih untuk menyerahkan urusan penting seperti ketahanan pangan kepada korporasi besar melalui kontrak dan proyek-proyek besar.
Contoh klasik dari watak lepas tangan ini bisa dilihat di Amerika Serikat dan Inggris, di mana pemerintah mereka lebih memilih melibatkan sektor swasta dalam mengatasi masalah kemiskinan dan gizi buruk. Negara-negara Eropa lainnya juga menerapkan kebijakan serupa di mana subsidi pangan dan program kesehatan diserahkan kepada korporasi swasta, sementara pemerintah hanya menjadi regulator yang lepas dari tanggung jawab langsung.
Kepemimpinan Islam dan Perhatian Khusus terhadap Kualitas Generasi
Berbeda dengan rezim sekuler yang bersifat kapitalistik dan berlepas tangan dalam pengurusan rakyat secara langsung, kepemimpinan Islam memiliki perhatian khusus dan serius terhadap kualitas generasi. Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, termasuk memastikan generasi masa depan memiliki kekuatan fisik dan mental yang prima. Pemenuhan hak-hak dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, menjadi fokus utama kebijakan negara Islam.
Contoh nyata bisa dilihat pada masa Khilafah Abbasiyah di mana negara mendirikan lembaga pendidikan dan kesehatan yang didanai langsung oleh Baitulmal. Selain itu, distribusi pangan juga dilakukan dengan adil tanpa memihak kepentingan korporasi atau golongan tertentu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, jaminan pangan dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bahkan ketika terjadi krisis pangan.
Selain itu, Islam menekankan pentingnya kekuatan fisik dan kepribadian dalam mendukung keberlangsungan peradaban. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits: “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan.” (HR. Muslim). Kekuatan fisik dan mental yang sehat adalah syarat utama untuk membangun peradaban yang kuat.
Selain itu, Al-Quran juga menegaskan pentingnya memberikan makanan yang baik kepada keluarga dan anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin: “Hendaklah manusia memperhatikan makanannya.” (QS. Abasa: 24). Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan harus dilakukan dengan cara yang halal dan berkualitas, bukan dengan sekadar mengejar keuntungan ekonomi.
Baitulmal sebagai Solusi Kesejahteraan dalam Negara Islam
Dalam sistem pemerintahan Islam, salah satu instrumen utama untuk menyejahterakan rakyat adalah Baitulmal. Baitulmal adalah lembaga yang mengelola keuangan negara berdasarkan syariat Islam, di mana pendapatan dari zakat, jizyah, dan kharaj dikelola untuk kepentingan umat. Negara Islam menggunakan dana Baitulmal untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Pada masa kekhilafahan, Baitulmal menjadi pilar utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, dan mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dengan cara yang adil dan merata. Berbeda dengan sistem kapitalistik yang hanya menguntungkan segelintir orang, Baitulmal menjamin agar tidak ada rakyat yang kelaparan atau tidak terpenuhi kebutuhannya.
Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk bersegera berjuang dan berdakwah sehingga peraturan islam kaffah bisa segera diterapkan. Sehingga dengan terealisasinya syariat islam yang sempurna itu, maka lembaga Baitulmal yang kokoh, independen dan mengutamakan kesejahteraan rakyat bisa segera terwujud dan mengentaskan permasalahan di tengah-tengah umat dan generasi.
Wallahu a’lam bishawab.
No comments:
Post a Comment