Harapan Baru Bangsa Indonesia Bukan dari Sistem Semu

Oleh Uqie Nai
Member Menulis Kreatif

Pada 20 Oktober 2024 peristiwa penting terjadi di negeri ini. Presiden Indonesia yang berusia 73 tahun dilantik berikut dengan kabinet yang super ‘gemoy.’ Ada yang mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut, ada pula yang menyambutnya dengan kritik. Banyak yang menaruh harapan besar atas pelantikan ini terutama harapan membawa Indonesia agar lebih maju. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang pesimis.

“Harapan Baru Indonesia Maju” adalah suatu konsep untuk menggambarkan visi besar Indonesia menjadi negara makmur, berdaya saing tinggi, juga sejahtera. Di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia berpeluang mewujudkan harapan ini melalui sejumlah strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor. Salah satunya dengan membentuk kabinet besar agar mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Harapan untuk menjadikan Indonesia maju mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan negeri ini sebagai negara maju, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada inovasi, pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, serta penguatan sektor kreatif dan teknologi, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintahan baru ini akan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan memperkuat infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Sedangkan untuk ekonomi kreatif, digital, manufaktur, dan pariwisata akan menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan tersebut. (Antaranews.com, 20/10/2024)

Harapan Semu dari Sistem Demokrasi-Kapitalisme

Optimisme terhadap pemerintahan dan pemimpin baru adalah hal yang lumrah terjadi, apalagi jika pemerintahan sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan. Meski sebetulnya hasilnya tak akan jauh berbeda selama pangkal masalahnya tetap sama dan tidak berkeinginan untuk mencari solusi lain yang hakiki. Karena pokok persoalan negeri ini bukan semata bergantinya rezim (pemimpin) tapi juga pada landasan asasinya yakni ideologi.

Pemerintahan dengan kabinet baru dari Prabowo-Gibran akan menjalankan sistem lama yang bernama demokrasi-kapitalisme dengan dampak kebijakan yang juga tak jauh berbeda. Rezim Jokowi yang sejak di periode pertama pemerintahannya (2014-2019) digadang-gadang akan membawa harapan baru, nyatanya hanya memberikan harapan semu, bahkan palsu. Kerusakan di berbagai aspek selama periode pertama terus berlanjut di periode kedua pemerintahannya (2019-2024).

Rezim pemerintahan baru pun dipastikan akan bernasib sama karena bakal mewarisi beban yang sangat berat dengan segudang persoalan dari rezim sebelumnya. Ekonomi kian terpuruk, utang luar negeri kian menumpuk, kesejahteraan masyarakat tidak terpenuhi, keamanan tak terwujud, pendidikan mahal, kesehatan mahal, pajak yang mencekik, PHK massal di sejumlah perusahaan, daya beli masyarakat terus menurun, dan penguasaan aset-aset publik oleh swasta (aseng dan asing) makin tak terkendali.

Maka, harapan baru agar membawa Indonesia maju tak akan mungkin terealisasi hanya dengan bergantinya rezim. Sebab, persoalan yang diwarisi rezim sebelumnya tak bisa diatasi hanya dengan sosok individunya atau pada reformasi, keahlian atau program kerjanya yang spektakuler. Namun, butuh aturan atau landasan yang berbeda secara ideologis (revolusi sistem). Dan tentu saja tak bisa mengandalkan pada sistem demokrasi-kapitalisme yang telah nyata menjadi biang keterpurukan negeri ini dan juga negara lain yang menerapkan sistem dan ideologi yang serupa.

Maka perubahan yang tepat untuk Indonesia dan harus diusung masyarakat adalah revolusi sistem bukan reformasi sistem. Revolusi sistem ini adalah penerapan Islam secara kaffah dalam institusi politik yang kompatibel dengan syariat.

Harapan Hakiki Hanya Ada pada Kekuasaan Islam

Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus mendatangkan siksa di akhirat. Bahkan Rasulullah saw. menyebut kekuasaan itu adalah celaan, penyesalan, dan azab dari Allah bagi orang yang tidak bisa adil dalam menjalankan kekuasaannya. Karena kecil sekali kemungkinan orang mampu berbuat adil.

Islam mewajibkan pemangku kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya di atas pondasi agama, yaitu Islam. Agama dan kekuasaan diibaratkan oleh Imam al-Ghazali seperti dua saudara kembar. Dimana agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan sebagai penjaganya. Maka apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur dan apa saja yang tak mempunyai penjaga akan lenyap. (Abu Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al I’tiqad, 1/78)

Dalam aturan Islam, kekuasaan harus berorientasi pada dua hal, yakni: 1) menegakkan Islam; 2) melayani berbagai kepentingan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan (kaffah).

Penguasa dalam sistem Islam akan mengatur berbagai urusan seluruh warga negaranya (muslim maupun non-muslim) dengan syariat Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan berkualitas untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi. Termasuk tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya alam milik rakyat (seperti tambang minyak, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel, dll.). Karena penguasa Islam tidak akan membiarkan sumber daya alam milik rakyat itu dikuasai oleh swasta, apalagi pihak asing.

Penguasa dalam sistem Islam juga akan menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat muslim maupun nonmuslim. Karena saat beban amanah kepemimpinan itu diterima, maka tugas untuk menjalankan maksud-maksud syariat (Maqasid as-Syariat) dan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia ada di pundaknya.

Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin maju dan sejahtera, yang dibutuhkan bukan sekadar rezim atau penguasa baru. Akan tetapi, yang mereka butuhkan sekaligus adalah sistem pemerintahan baru, yakni sistem pemerintahan yang berasaskan akidah Islam. Mengapa? Karena maju dan sejahtera hanya mungkin terwujud jika asas yang menjadi landasan memerintah adalah asas yang sahih. Asas yang bersumber dari akidah Islam kemudian terpancar dari akidah tersebut aturan-aturan syarak.

Pengamalan dan penerapan aturan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. saat mendirikan Negara Islam untuk pertama kalinya di Madinah dan dilanjutkan oleh Khulafaurasyidin dan para khalifah setelahnya.

Wallahu’alam bissawwab.