Oleh Irma Faryanti
Pegiat Literasi
Pada awal Juli lalu, terjadi sebuah demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa Bangladesh. Aksi tersebut kemudian berujung pada kerusuhan dan menewaskan ratusan orang. Bahkan sempat melumpuhkan banyak sektor di Dhaka dan berbagai kota lainnya, karena pendemo sempat memblokir rel kereta api dan jalan utama, fasilitas publik juga stasiun televisi BTV.
Para mahasiswa membakar gedung lembaga penyiaran negara juga puluhan kendaraan yang terparkir di luar. Banyak yang terjebak di dalam gedung ketika api kian membesar dan menyebar. Aksi pembakaran terjadi satu hari setelah perdana menteri Bangladesh, Sheikh Hasina muncul di hadapan publik untuk meredakan bentrokan. Sempat terjadi bentrok dengan polisi anti huru hara, bahkan pihak kepolisian sempat menembakkan peluru karet ke arah para demonstran. (tirto.id, Jumat 19 juli 2024)
Kerusuhan tersebut terjadi sebagai wujud protes terhadap kebijakan pemerintah Bangladesh yang menetapkan pembatasan kuota seleksi pegawai negeri sipil. Mereka menolak pemberlakuan aturan itu dan menuntut penerapan skema seleksi berbasis prestasi. Padahal, sistem ini telah berlaku sejak tahun 1972 dan telah mengalami beberapa kali perubahan.
Para demonstran meminta pemerintah menghapus kuota karena dinilai diskriminatif. Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah menurunkan kuota pekerjaan publik dari 56% menjadi 7 persen. Hal ini memicu kemarahan dan ketidakpuasan pada para mahasiswa yang sedang berjuang di tengah tingginya jumlah pengangguran di negara tersebut yaitu sekitar 32 juta orang yang tidak bekerja. Walaupun di beberapa sektor swasta peluang itu masih ada, namun pekerjaan di pemerintahan lebih diminati karena dianggap lebih stabil dan menguntungkan.
Pada awalnya aksi yang dilakukan berlangsung damai, namun pada akhirnya menjadi tidak kondusif saat mahasiswa dari partai berkuasa liga Awami menyerang pengunjuk rasa, yang mengakibatkan ratusan orang terluka termasuk dari aparat kepolisian. Bahkan dikabarkan 2 orang jurnalis pun tewas pada kejadian itu. Menyadari meningkatnya jumlah korban tewas, pemerintah Bangladesh pun memberlakukan jam malam, pemadaman internet dan patroli militer.
Demikianlah fakta tindakan korup dan refresif yang dilakukan di bawah pemerintahan liga Awami di Bangladesh sejak berkuasa di tahun 2009. Pemilihan umum yang dilaksanakan dengan curang, korupsi merajalela, penganiayaan pemimpin politik dan agama marak terjadi, mengeluarkan kebijakan rasis terhadap pengungsi Rohingya, keruntuhan ekonomi, dan lain sebagainya, adalah gambaran betapa represifnya rezim ini.
Rakyat Bangladesh sendiri sudah merasa tidak nyaman akan penguasaan rezim tiran itu. Di tengah keterpurukan ekonomi dan maraknya korupsi, PM Hasina masih sempat menemui Menlu Australia, Penny Wong, untuk memperdalam hubungan ekonomi. Hal ini memperkuat bukti bahwa para pemimpin Barat senantiasa menjadi pendukung para penguasa diktator agar dapat mudah mendapatkan akses masuk untuk menancapkan pengaruhnya. Sungguh sebuah realita nyata kepemimpinan sistem kapitalis, yang senantiasa tunduk patuh kepada para pemilik modal, dan mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri.
Untuk itu diperlukan sebuah kekuatan yang akan menyolusikan permasalahan rakyat secara mengakar. Sebuah sistem yang akan memberikan wewenang bagi rakyat untuk memilih dan mengangkat penguasa yang takut akan penciptanya. Sosok yang peduli akan urusan umat dan akan menerapkan syariat secara keseluruhan. Mereka tidak akan mendahulukan kepentingan asing dan pemilik modal dan mengabaikan kewajiban pengayomannya.
Penguasa dalam Islam akan menyadari betul tanggung jawabnya terhadap umat. Menerapkan aturan Allah Swt. dalam berbagai aspek kehidupan. Memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, mengelola sumber daya alamnya secara benar untuk dikembalikan hasilnya kepada mereka. Hal ini wajib dilaksanakan oleh seorang pemimpin sebagaimana seruan dalam QS an Nisa ayat 135:
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).”
Apa yang terjadi di Bangladesh menjadi gambaran pahitnya hidup dalam naungan sistem yang tidak Islami. Untuk itu harus ada naungan yang akan mengangkat semua penderitaan yang dialami umat saat ini, melalui tegaknya syariat Allah dalam sebuah kesatuan kepemimpinan.
Wallahu alam Bissawab
No comments:
Post a Comment