Oleh : Halimatus sa’diah S.Pd
Sistem pendidikan hari ini kembali menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Kali ini aksi di lakukan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun.
Di lansir dari TRIBUNKALTIM..CO (02/08/24), Orangtua di Samarinda kembali menggelar aksi demo mempertanyakan biaya pendidikan yang mahal, Kamis (19/8/2024).
Kali ini, demo digelar di depan Kantor Wali Kota Samarinda menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SD dan SMP Negeri di Samarinda. Demo orang tua murid di Samarinda yang didominasi emak-emak, Kamis (1/8/2024) ini adalah yang kedua kalinya, sebelumnya aksi pertama dilaksanakan 24 Juli 2024 kemarin. Untuk diketahui, demo orang tua murid di Samarinda ini mengeluhkan mahalnya seragam, biaya pembangunan, dan harga sejumlah buku yang wajib dibeli anak-anak mereka. Kemarin, emak-emak yang mengenakan daster menggelar terpal di depan pintu masuk Kantor Pemerintah Kota Samarinda yang berada di Jalan Kesuma Bangsa, Kecamatan Samarinda Kota. Sejak pukul 10.00 Wita, puluhan ibu-ibu menggelar terpal dan menyuarakan tuntutan mereka.
Inilah salah satu potret problem satuan pendidikan saat ini. Meskipun pemerintah menyatakan keluhan dan tuntutan yang disampaikan akan ditindak lanjuti dengan serius. Bahkan dalam negosiasi awal dikatakan pemerintah telah melakukan rapat ulang untuk membuat tim khusus guna menangani permasalahan tersebut.
Berbicara tentang kualitas pendidikan saat ini memang tidak terlepas dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan para orang tua. Semakin bagus kualitas pendidikan secara otomatis dana yang dikeluarkan pun cukup tinggi. Kondisi perekonomian Indonesia yang kurang stabil disertai dengan kenaikan harga semua bahan pokok adalah buah dari merosotnya nilai rupiah di mata dunia. Sehingga Pemerintah harus melakukan banyak privatisasi pada sektor pendidikan demi meringankan beban utang negara pada APBN. Akhirnya, setiap tahun masyarakat pun harus dihadapkan pada masalah yang itu-itu saja, selalu dipusingkan dengan bagaimana caranya agar anak bisa tetap sekolah, bahkan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi biaya pendidikan dari tahun ke tahun ajaran baru akan selalu menjadi-jadi.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang baik antara kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat agar kualitas pendidikan di negeri ini bisa meningkat tanpa harus mencekik para orang tua dengan tingginya biaya pendidikan.
Mahalnya biaya pendidikan tentu tak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang mengadopsi ideologi penjajah “neoliberalisme”. Pemerintah yang semestinya menjadi penggembala bagi rakyatnya, telah berubah fungsi menjadi pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan materi semata tanpa mau peduli penderitaan rakyatnya. Di tengah kesulitan hidup yang makin berat akibat kemiskinan yang terstruktur, jelas semakin melengkapi kegagalan pemerintah sekuler saat ini.
Semestinya pendidikan adalah tanggung jawab negara, Dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara yang harus disediakan secara gratis. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya yang akan meningkatkan kualitas pendidikan, maka sepenuhnya menjadi kewajiban negara.
Meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya khususnya mereka yang kaya untuk berperan serta dalam pendidikan. Melalui wakaf yang disyariatkan.
Dalam Islam, Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan berasal dari sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara, yaitu : (1) Pos fai` dan kharaj, yang merupakan kepemilikan negara. (2) Pos kepemilikan umum, seperti tambang migas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi maka negara wajib mencukupinya dengan cara berhutang yang pelunasannya diambil dari pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang mampu.
Sebenarnya bisa saja negara ini mewujudkan pendidikan gratis berkualitas dengan potensi sumber-sumber daya alam yang ada seperti kekayaan hasil tambang, hutan, laut dan sebagainya asal saja kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dan benar. Jadi pendidikan mahal bukan disebabkan tidak adanya sumber pembiayaan, melainkan disebabkan kesalahan pemerintah yang tidak amanah dalam mengurusi rakyatnya dengan menjalankan sistem sekuler.
Karena itulah perlu adanya perubahan secara mendasar dan menyeluruh untuk menyelesaikan carut-marut masalah pendidikan saat ini yaitu dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah yang menekankan bahwasanya harus adanya keseimbangan antara kualitas, dan kuantitas. Karena pendidikan adalah salah satu hak bagi masyarakat untuk mendapatkannya, dan negaralah yang harus bertanggung jawab.
Wallahu alam bisshowwab
No comments:
Post a Comment