Oleh: Narita Putri
(Aktivis Muslimah)
Tak ada beras yang akan ditanak. Bagaimana tidak, Indonesia saat ini tengah berada di posisi terancam krisis iklim dan penurunan produksi beras. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Ismari mengatakan, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara pada 2023. Dan akan semakin rendah di tahun 2024 ini.
Negeri gemah ripah loh jinawi sepertinya hanya ungkapan saja bagi negara agraris ini. Dengan populasi yang bekerja di sektor pertanian yang besar. Tapi ironisnya kita masih impor beras dan petani masih berada di garis kemiskinan dengan jumlah cukup besar.
BPS mencatat impor beras naik tujuh kali lipat dari 429 ribu ton pada tahun 2022 menjadi 3 juta ton pada tahun 2024. Bahkan diperkiran mencapai 6 juta ton akibat krisis iklim. Sungguh angka mencengangkan, mengalahkan Filipina yang rata-rata impor beras 4 juta ton per tahun. Jika itu terjadi, maka Indonesia akan menjadi negara importir beras terbesar di dunia.
Negeri berlimpah SDA, seharusnya ketahanan pangan dalam kondisi baik. Minim angka kemiskinan ataupun kelaparan. Namun yang terjadi kran impor kian besar. Kebergantungan kita kepada negara lain kian besar. Mengapa semua itu bisa terjadi?
Mencintai produk dalam negeri salah satu upaya pemerintah agar perputaran ekonomi negeri semakin stabil. Kenyataannya, produk impor semakin membanjiri mulai sembako, tekstil, pupuk, dan sebagainya. Hal tersebut membuat para pengusaha menjerit. Usahanya merugi, akhirnya memecat karyawan. Tak balik modal, akhirnya usaha tutup. Lumbung mata pencaharian saja tutup, bagaiaman mereka bisa bertahan hanya untuk sekedar makan.
Akar Masalah
Penerapan sistem ekonomi kapitalis adalah akar masalahnya. Kebijakan kontraproduktif dengan terciptanya kedaulatan pangan adalah konversi lahan pertanian. Pembangunan kereta cepat, proyek strategis nasional berupa jalan tol. Lahan yang seharusnya untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dalam negeri, sudah tiada lagi.
Sistem ekonomi bercorak neolib membuat kebijakan pemerintah bukannya memastikan semua kebutuhan rakyat terpenuhi. Melainkan, pemerintah sibuk memfasilitasi pemilik modal. Buktinya, wacana pajak impor digratiskan selalu digaungkan. Sedangkan, PPN yang dikenakan ke masyarakat akan ditambahkan. Sungguh, berbanding terbalik. Ramah ke pengusaha demi pertumbuhan ekonomi. Namun semakin memeras rakyat yang seharusnya menjadi fokus perhatian.
Ditambah, dikte asing dalam sistem ekonomi semakin membelenggu pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah mengikuti apa yang diputuskan. Inilah bukti sistem ekonomi kapitalis tidak mampu mengayomi rakyat. Yang ada akan kian lumpuh dan hancur.
Semua itu berbeda dalam sistem ekonomi Islam. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Negara wajib memenuhi kebutuhan setiap rakyat mulai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Sistem ekonomi Islam menjadikan kebijakan ekonomi sebagai tumpuan. Artinya, peran negara sangat penting dalam pengelolaan arus barang dan jasa.
Pengelolaan lahan pun sangat diperhitungkan. Jika dalam waktu lebih dari 3 tahun lahan tidak digarap maka dikembalikan kepada individu yang sanggup mengelolanya. Ditambah keran impor akan terhenti pada barang yang bisa produksi sendiri demi kesejahteraan petani.
Oleh sebab itu, ketahanan pangan sebuah negara akan terjamin ketika sistem ekonomi dan politiknya berlandaskan pada Islam. Penerapan sistem Islam secara kaffah dengan konsepnya yang paripurna akan membawa negeri kaya SDA ini menjadi negeri gemah ripah loh jinawi demi kemaslahatan umat. Wallahu’alam bish shawab.
No comments:
Post a Comment