Kegagalan Negara Memastikan Keamanan Pangan

Oleh Agus Susanti
Aktivis Dakwah Serdang Bedagai

Kasus gagal ginjal dan cuci darah memang belakang menjadi pembahasan yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, beredar beberapa kasus yang mengenai seorang pemuda yang masih duduk di bangku sekolahan, namun sudah harus mengikuti proses cuci darah secara rutin. Hal ini dikarenakan kerusakan yang sudah akut pada ginjalnya.

Dokter spesialis anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Eka Laksmi Hidayati dalam sebuah live Instagram RSCM Official mengatakan, penyebab yang paling kuat sehingga berakibat gagal ginjal adalah pola hidup/ lifestyle yang tidak sehat. Yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang berakibat diabetes dan berakhir pada penurunan fungsi ginjal. (CNN Indonesia, Jum’at 26/7/2024)

Meskipun pemerintah dan pihak Rumah sakit mengklaim bahwa tidak ada kenaikan kasus gagal ginjal pada anak. Namun yang harus menjadi perhatian adalah faktor yang mengakibatkan rusaknya fungsi ginjal adalah makanan dan minuman instan yang terbukti menyalahi standar gizi, atau batas maksimum dalam penambahan zat yang bisa berdampak buruk bagi yang mengkonsumsinya.

Meskipun pemerintah sudah memberikan aturan berupa batasan yang diijinkan, namun hal tersebut nyatanya tidak berpengaruh bagi industri makanan dan minuman. Terbukti dengan merebaknya makanan dan minuman siap saji yang tinggi pemanis buatan, pewarna makanan hingga pengawet yang digunakan.

Negara harusnya bisa memastikan keamanan pangan bagi rakyatnya. Sebab, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bila rakyat Indonesia sudah banyak yang dirusak kesehatan akibat makanan dan minuman siap saji yang beredar, maka sudah dipastikan produktifitas rakyat juga akan menurun. Apalagi bagi generasi yang kelak akan menjadi penerus bangsa.

Abainya pemerintah dalam hal ini memang suatu kewajaran dalam penerapan Kapitalisme sekulerisme. Yangmana keuntungan materi adalah sebuah keharusan untuk dicapai, tanpa memikirkan dampak negatif jangka panjang pada rakyat.

Hal ini berbeda sekali pada penerapan sistem Islam. Dalam Islam manusia memang ditanamkan agar selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (Thoyib). Maka pemerintah Islam akan benar-benar memastikan produksi makanan serta minuman yang akan beredar di kalangan masyarakat itu halal lagi baik untuk dikonsumsi.

Karena dalam Islam fungsi pemerintahan adalah sebagai pelayan dan bertanggung jawab mengurusi kebutuhan umat, tak terlepas urusan perut. Pemerintah Islam akan memberikan ahli khusus dalam mengawasi bahan-bahan yang akan dijadikan produk makanan dan minuman. Selain itu, pemerintah juga akan terus memberikan edukasi pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan Thoyib.

Membiarkan tubuh mengkonsumsi makanan yang tidak baik sama saja artinya mendzalimi tubuh. Dalam Islam manusia bukan hanya dilarang berbuat dosa pada Allah, melainkan pada sesama manusia dan dirinya sendiri. Tubuh yang terus-menerus diberi asupan buruk, sudah pasti akan berakibat pada kerusakan di tubuh (sakit). Meskipun sakit adalah bagian dari takdir Allah, namun manusia akan tetap dimintai pertanggung jawaban atas apa-apa yang bisa mendatangkan penyakit itu sendiri.

Dalam Islam produksi makanan dan minuman akan dibatasi pada kebutuhan saja, sehingga tidak terjadi produk yang berlebihan di pasar. Selain itu produksi makanan dan minuman adalah untuk memenuhi kebutuhan umat, bukan menjadi jalan untuk sekadar mencari keuntungan dari rakyat, seperti yang terjadi dalam Kapitalisme di negara ini.

Dalam Islam industri licik yang melakukan kecurangan juga akan diberikan sanksi yang sangat tegas, sehingga akan memberikan efek jera dan tidak ada lagi pelaku yang melakukan kecurangan/kejahatan serupa. Demikian Islam sedemikian rupa dalam mengurusi rakyat. Sebab pemimpin Islam sadar betul bahwa kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah swt..
Wallahualam bissawab.