Influencer Kunjungan ke IKN, Pencitraan menutupi Kegagalan

Oleh Agus Susanti
Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi Serdang Bedagai

Presiden Joko Widodo mengundang para influencer untuk datang mengunjungi IKN (Ibu Kota Nusantara) yang berada di Kalimantan. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN.

Sejumlah pengamat politik menilai kehadiran influencer tersebut tidak begitu diperlukan. Adi Prayitno seorang pengamat politik bahkan mengatakan yang harus menjadi prioritas Jokowi adalah bagaimana caranya mendatangkan para investor datang ke IKN.
( Jakarta, TEMPO.co, Minggu, 4/8/2024)

Seperti kita ketahui bersama, saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum rampung terselesaikan, sementara masa jabatan presiden Joko Widodo sudah tinggal menghitung hari. Alih-alih menyelesaikan segala program yang masih belum tuntas, Joko Widodo justru lebih memilih menghadirkan para influencer berkunjung ke IKN. Kunjungan yang didominasi artis papan atas seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan lainnya tentu menghabiskan anggaran negara yang cukup besar.

Sebagaimana mengundang tamu, tentu menjadi kewajiban pemerintah menyediakan tempat tinggal, transportasi, konsumsi dan kebutuhan para influencer selama berada di IKN. Bila kita perhatikan kepentingan dari kunjungan tersebut hanyalah untuk menutupi kegagalan pemerintahan Jokowi yang sudah hampir berakhir. Dengan memanfaatkan teknologi dan follower para selebriti dan YouTubers, Jokowi berharap namanya akan dikenang dengan prestasi yang baik.

Sayangnya dalam kapitalisme Sekulerisme manusia hanya menjadikan uang sebagai tujuan dari kehidupan. Maka apa-apa yang bisa mendatangkan keuntungan/ cuan akan dilakukan meskipun harus dengan bermain lidah. Para influencer mungkin bisa membohongi para followernya dan menganggap Jokowi berhasil memberikan kemajuan pada negeri. Namun jejak digital pasti terekam dengan jelas, fakta berbagai kegagalan program pemerintahan era Jokowi termasuk pembagian IKN.

Para influencer tersebut adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat untuk kebaikan negeri ini, sayangnya sekulerisme telah membutakan mereka dari kebenaran. Meraka lupa bahwa setiap perbuatan selama di dunia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Mereka seharusnya bisa melakukan amar makruf kepada pengusaha untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang ada, bukan sebaliknya tutup mata dan seolah semua baik-baik saja.

Allah swt. berfirman:
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak berbuat baik (makruf) dan mencegah dari berbuat buruk (mungkar). Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(TQs.Ali Imran 104)

Perintah amar makruf nahi mungkar ini memang sulit diterapkan dalam hari ini. Faham sekuler, yakni memisahkan urusan dunia dan akhirat sudah mengakar kuat pada jiwa kaum muslimin di negeri ini. Maka wajar bila ada individu atau kelompok yangasih menjalani dakwah, amar makruf nahi mungkar justru di anggap para manusia yang sok suci.

Hal ini berbeda sekali dengan penerapan sistem Islam. Dalam Islam penanaman akidah adalah hal yang utama. Pemerintah dan rakyat akan saling bersinergi untuk menjaga suasana amar makruf nahi Munkar terus berjalan. Hal ini karena dalam Islam kehidupan dunia adalah tempat sementara untuk manusia mengumpulkan segala amal salih untuk bekal pada kehidupan yang abadi (akhirat).

Begitupula pemerintah Islam tidak akan mencari pujian dan keuntungan dalam setiap pembangunan yang diperlukan oleh kepentingan rakyat. Pemerintah Islam sangat memperhatikan pembangunan yang dibutuhkan umat, segalanya dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Sehingga tidak perlu ada pencitraan yang dilakukan, sebab pemerintah Islam bekerja untuk mengharap ridho Allah swt. bukan pujian dari manusia. Pemerintah Islam akan menggunakan uang negara hanya untuk kepentingan rakyat, bahkan penerangan/lampu yang digunakan saat ada urusan negara dan kunjungan sebagai sesama manusia turut dibedakan. Berbeda sekali dengan sistem pemerintahan hari ini yang justru memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.