Judol Jerat Wakil Rakyat

Oleh Erni Apriani
Aktivis Muslimah

 

Semakin hari, judi online semakin marak. Pelakunya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah menyasar sampai anak-anak. Bukan hanya orang miskin berpendidikan rendah tetapi juga sudah menyasar wakil rakyat.

PR JABAR mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terlibat judi online atau judol. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana pada rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Diduga jumlah uang dan transaksi judol di lingkungan para wakil rakyat tersebut, sangat fantastih, yaitu mencapai lebih dari 25 miliar. (media online jabar.pikiran-rakyat)

Fakta diatas menunjukan bahwa para wakil rakyat yang menyandang gelar petinggi negara, berperilaku ironis. Para wakil rakyat yang harusnya menjadi contoh teladan bagi rakyatnya. Justru mereka sendiri terjerumus sebagai pelaku judi online, bukan sebagai pemberantas dari jurang kemaksiatan tersebut. Realitas ini menunjukan pejabat tinggi tidak menjamin memiliki akhlak baik sebagai contoh teladan. Hal ini karena sistem kapitalis yang mengarahkan kepada pencapaian materi sebanyak-banyaknya, sehingga orang mementingkan duniawi saja. Selain itu juga sistem yang dianut negara saat ini demokrasi sekuleris yang memisahkan agama dari kehidupan, menjadikan manusia jauh dari ketakwaan kepada Allah Swt. Kemudian hal ini juga mencerminkan integritas yang lemah, rusaknya amanah dan kredibilitas yang rendah dalam diri seorang wakil rakyat.

Lagi dan lagi ini berakar dari masalah sistem yang rusak, sistem kapitalisme yang sedang mengatur kehidupan ini menjadikan penguasa melegalisasikan kepentingan para oligarki. Sistem kapitalisme yang bobrok ini juga menjadikan para pejabat yang memiliki kekuasaan menjadi begitu tamak. Di sisi lain ini menggambarkan bagaimana busuknya kinerja para wakil rakyat, bukan sebagai wakil rakyat yang menyejahterakan dan meriayah rakyat namun bekerja untuk kepentingan pribadi dan para oligarki saja.

Berbeda dengan pemerintahan Islam yang menjadikan standar hidup itu adalah halal dan haram. Negara akan mengawasi setiap hal dan sistem sanksi yang akan memberikan efek jera. Islam memandang bahwa peraturan dilaksanakan oleh setiap individu mukmin dengan dorongan takwa kepada Allah yang tumbuh dalam jiwa. Sementara teknis dari pelaksanaannya yaitu dilaksanakan oleh negara dengan adil, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh umat. Karena itu Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan yang baik dan buruk, sebagaimana firman-Nya: “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)” (TQS. Al-Balad 90:10)
Allah Swt telah memberi petunjuk, lalu manusia itu sendiri yang akan memutuskan jalan hidupnya untuk memilih jalan kesesatan atau kebenaran.

Oleh karena itu satu-satunya untuk memberantas judi online sampe ke akarnya adalah dengan penerapan sistem Islam di seluruh aspek kehidupan termasuk sanksi hukum dalam naungan khilafah. Negara dengan penerapan syariat Islam secara kaffah akan menjamin kesejahteraan setiap individu, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya kasus judi online. Kemudian hukuman bagi kasus kejahatan judol pada negara Islam akan memberikan efek jera. Maka saatnya umat bangkit dari sistem keji demokrasi. Agar segala permasalahan dapat terpecahkan dengan tuntas.

Wallahu’alam bissawab