Oleh: Diah Fitri.P
Muslimah Pemerhati Umat
Perhelatan acara Hari Anak Nasional yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 23 Juli 2024. Merupakan seremonial tahunan yang ke 40. HAN Kali ini diselenggarakan di Papua agar kemeriahan perayaan HAN dapat dirasakan oleh anak-anak di daerah terpencil dan terluar.
Tema Hari Anak Nasional 2024 Melansir dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), yakni “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Adapun tema tahun ini dibagi menjadi 6 sub tema yang terdiri dari: Anak Cerdas, Berinternet Sehat Suara Anak Membangun Bangsa Pancasila di Hati Anak Indonesia Dare to Lead and Speak Up.
Momen HAN tersebut tidak ubahnya seremonial belaka. Semua itu lebih tampak sebagai formalitas wacana yang sangat jauh dari realitas problematik anak di Indonesia. Perayaan semegah dan semenarik apapun tidak memiliki manfaat yang signifikan atas penyelesaian masalah yang sebenarnya.
Berbagai kasus anak seperti judi online di kalangan siswa usia sekolah dasar (SD) sampai pada tingkat kecanduan. Efek domino dari kecanduan anak menjadi agresif ketika kalah judi.
Dirilis dari laman Tempo (22 Juni 24) pemerintah mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia sebanyak 80 ribu adalah usia di bawah 10 tahun, dan 440 ribu dari usia antara 10-20 tahun.
Masih dalam lingkaran yang sama di lingkup pendidikan, sistem Zonasi bagi penerimaan siswa baru (PPDB) telah nyata-nyata merampas hak-hak anak memperoleh pendidikan yang layak.
Ketika ditengah-tengah masyarakat kita dapati berbagai fakta kerusakan sosial dan pelanggaran hukum maka sudah dapat dipastikan bahwa ada masalah sistemik yang berlaku. Tidak berjalannya peran keluarga, peran lembaga sekolah dan negara merupakan akar permasalahan anak hari ini.
*Disfungsi Keluarga.*
Keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil yang berfungsi menyiapkan benih-benih generasi berkualitas unggul mengalami disfungsi peran karena gempuran sekulerisme, gaya hidup hedonis yang materialistis dan tekanan ekonomi yang berat. Membuat hubungan antara peran Ibu, Ayah dan Anak menjadi terganggu dan rusak.
Berangkat dari minimnya pemahaman akidah orang tua menjadi permisif terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar, anak menjadi sulit diatur.
Persoalan ekonomi dimana para suami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak , menuntut seorang Ibu harus terjun ke sektor publik. Hal tersebut membuat anak-anak berpindah pengasuhan dari ibu kepada kerabat, televisi, handphone dan sebagainya.
Di sisi lain program-program pemerintah justru lebih fokus kepada pemberdayaan perempuan yang mendorong wanita lebih memilih aktivitas diluar rumah ketimbang berjibaku dengan urusan domestik yang dianggap monoton. Ditambah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja laki-laki/para suami semakin terbatas karena negara justru membuka celah para tenaga kerja asing.
*Mandulnya Lembaga Pendidikan*
Lembaga pendidikan dewasa ini tidak dapat melahirkan generasi unggul. Komersialisasi dan kapitalisasi menjadi penyebab pendidikan beralih fungsi dari pencerdasan menjadi pembodohan generasi.
Sistem Zonasi, tidak hanya mendiskriminasi dan mendikotomi sekolah negeri dengan swasta. Lebih dari itu, hanya siswa yang rumahnya dekat sekolah sajalah yang seolah-olah “berhak” mengenyam pendidikan, itu pun masih bisa ditarik ulur jika berkaitan dg siapa yg punya uang urusan jarak pun bisa dibayar.
Belum lagi kurikulum yang bernafas liberalisme dengan ‘merdeka belajar’ tidak lagi memiliki patokan baku untuk menentukan visi dan misi pendidikan yang terarah. Padahal ada kondisi-kondisi yang mengharuskan adanya kurikulum baku bagi pendidikan. Seperti pendidikan akidah. Hal ini selanjutnya ditunjang oleh aspek-aspek teknis berwujud pembelajaran praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bukan malah memberikan sepenuhnya pada minta siswa. Ini namanya membodohkan generasi bukan mencerdaskan.
* Negara Mengemban Sistem yang Merusak*
Hal yang tidak kalah penting adalah gencarnya sekulerisme yang dipropagandakan oleh pemerintah semakin membuat mayoritas keluarga muslim jauh dari suasana keimanan yaitu Islam. Hal tersebut semakin mendorong anggota keluarga terseret oleh berbagai penyimpangan hukum-hukum agama.
Belum lagi sistem kapitalisme yang diemban negara hanya memikirkan kemanfaatan sebagai tolak ukurnya. Jika dianggap menguntungkan maka akan diambil sekalipun melanggar hukum agama dan sebaliknya jika merugikan akan ditinggalkan sekalipun itu jadi tuntunan agama. Oleh karena itu, lagi-lagi permasalahan anak ini memang sistemis.
Pendidikan telah menjadi komoditas untuk mengisi kantong-kantong bisnis besar dan tujuannya didefinisikan secara dangkal di sepanjang garis liberal kapitalis guna menghasilkan para pekerja untuk negara atau sekedar untuk prestise individu.
*Generasi Islam.*
Islam memandang penting keberadaan anak karena mereka adalah generasi unggul penerus peradaban. Menjadi kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak di dalam berbagai aspek.
Negara dalam sistem Islam tidak akan menjadi corong pemikiran Barat yang sekuler. Ia harus menjadikan akidah Islam sebagai landasan untuk menjadi sistem kehidupan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan rakyatnya.
Negara mengoptimalkan fungsi keluarga berjalan secara ideal dengan melakukan pendidikan pranikah bagi para calon pengantin, memahamkan konsep nasab dan keluarga sakinah, menegaskan posisi qawamah (kepemimpinan) kaum laki-laki bagi para calon ayah dan pencari nafkah, meluruskan fungsi dan naluri keibuan sebagai bekal pengasuhan sehingga mampu menjadi sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya, memastikan pelaksanaan pendidikan keluarga berbasis akidah Islam, serta menempatkan keluarga sebagai inkubator para pengemban dakwah.
Dalam sistem Islam kurikulum pendidikan haruslah berbasis akidah Islam yang bertarget besar untuk menghasilkan generasi berkepribadian Islam, pengisi peradaban, dan siap terjun ke masyarakat untuk mengemban dakwah. Pendidikan dalam sistem Islam bukan ladang komersialisasi sebagaimana dalam sistem kapitalisme, sebaliknya justru gratis dan berkualitas.
Dalam sistem Islam negara menjamin kesejahteraan ekonomi tiap individu rakyat, baik anak-anak maupun dewasa, dengan standar kecukupan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) secara individu per individu.
Dalam sistem Islam negara justru mendorong para pria dan para suami untuk bekerja serta menyediakan lapangan pekerjaan yang beragam dan banyak. Perekonomian dihidupkan, sehingga rakyat bisa melakukan aktivitas jual beli tanpa khawatir ada upaya penipuan dan mafia komoditas. Negara juga menyediakan fasilitas publik secara gratis dan memadai, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Persoalan anak butuh tindakan nyata dari pemerintah bukan ceremoni dan janji-janji yang seringkali tidak ditepati.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment