Oleh : Rosyidah
Meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi merupakan cita-cita hampir seluruh pemuda/pemudi Indonesia, orang tua akan berjuang demi masa depan anaknya, terlihat senyum bangga ketika anaknya mengenakan toga tanda telah berhasil menamatkan jenjang pendidikannya.
Namun cita-cita tersebut tak semuanya berjalan mulus, sangat banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tingg. Berdasarkan data dari Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK Prof Dr R Agus Sartono, MBA mengatakan bahwa setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar lulus SMA, MA dan SMK. Namun tak semua pelajar lulusan setingkat SMA tersebut bisa meneruskan ke bangku kuliah. Dari data Kemenko PMK hanya sebanyak 1,8 juta lulusan SMA bisa meneruskan kuliah ke perguruam tinggi (detik.com, 29/06/2021). Hal ini diakibatkan biaya pendidikan yang semakin mencekik dan kondisi keluarga yang tidak memungkinkan dari segi finansial, mereka lebih memilih untuk bekerja dan menunda atau bahkan mengubur cita-citanya.
Bukan menjadi rahasia umum lagi jika biaya kuliah di negeri ini tergolong sangat mahal, biaya UKT dan SPI bisa menembus belasan hingga puluhan juta, belum lagi jika di universitas dan jurusan favorit bisa tembus hingga ratusan juta. Maka slogan orang miskin dilarang sekolah memang benar adanya. Berbagai bantuan pendidikan yang dilayangkan oleh pemerintah berupa beasiswa Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar nyatanya belum mampu untuk menjaring semua masyarakat miskin.
Kenapa pemerintah Indonesia tidak mampu menggratiskan biaya kuliah seperti halnya di suatu negara lain ? Tentu jawabannya adalah karena tidak punya uang ! Hal ini akan terus terjadi selama peran negara hanya sebagai instrumen kepentingan bisnis. Negara akan mengorbankan visi misi mulia pendidikan demi menjadi budak oligarki. Pemimpin yang mengadopsi gagasan kapitalisme akan senantiasa berada di bawah kendali oligarki untuk follow the money. Sistem ekonominya tidak mampu mengelola kekayaan SDA sebagai sumber pemasukan negara dan seharusnya bisa seluasa didistribusikan untuk pembiayaan hajat hidup rakyat, salah satunya bagi pembiayaan pendidikan.
Beasiswa KIP bukan solusi bagi rakyat miskin untuk memberikan jalan agar dapat kuliah, melainkan lahan bisnis bagi para korporat untuk mengendalikan mahalnya biaya pendidikan. Eksisnya gagasan kapitalisme telah berhasil membungkam kekritisan mahasiswa atas kepincangan kesejateraan antara rakyat dan korporat. Pembangunan kesejahteran melalui pendidikan untuk rakyat nyaris mati. Kesejahteraan pendidikan bukan untuk rakyat tapi untuk korporat. Bahkan penjajahan kapitalisme semakin mempersempit peluang untuk mencerdaskan rakyat miskin. Mirisnya hari ini yang terjadi justru adanya penemuan kewajaran atas kezaliman pengelolaan sektor pertambangan oleh perusahaan asing untuk kepentingan para pemilik modal.
Hal ini sangat bertentangan dengan sistem pendidikan Islam. Tujuan pendidikan tinggi dalam Islam, pertama, memusatkan dan memperdalam karakter keislaman pada diri penuntut ilmu perguruan tinggi. Kedua, menemukan tim yang mampu melayani kepentingan vital bangsa dan tim yang mampu menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang (strategis). Ketiga, menyiapkan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk menjadi bagian dari struktur negara dan keperluan negara. Sistem ekonomi Islam, imbuhnya, akan mengelola SDA sebagai salah satu pemasukan negara dalam menghidupi dunia pendidikan. Salah satunya, misalnya pada sektor pertambangan dalam kekhilafahan akan dikelola oleh negara karena berstatus kepemilikan umum. Hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan nyata oleh rakyat, salah satunya sebagai sumber biaya pendidikan yang dimungkinkan sangat terjangkau bahkan gratis.
Sekali lagi bahwa pendidikan adalah kewajiban dan kebutuhan atau tepatnya adalah hak komunal masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, fasilitas pendidikan akan diberikan kepada semua rakyat miskin atau kaya secara gratis dan tentunya berkualitas. Demikian hanya bisa terealisasi hanya dalam pengaturan Islam dan naungan institusi Islam, bukan yang lain. Wallahualam bisshawab.
No comments:
Post a Comment