Pegiat Literasi
Kemajuan suatu daerah tergantung kepada pemimpin dan sistem yang diterapkannya. Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), merasa bangga dengan kepemimpinan Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Sebab di usianya yang ke-383 Kabupaten Bandung menjadi daerah termaju dan percontohan di Jawa Barat. Tentu tidak mudah, diperlukan perjuangan luar biasa untuk mencapai kemajuan tersebut terlebih di masa sulit pasca Covid. Namun Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung Dadang Supriatna, dengan keinginan yang kuat dan didorong ketulusan yang ingin menyejahterakan masyarakatnya, mampu menunjukan kepemimpinannya dan mengayomi rakyatnya di masa-masa sulit. Ia bersama dengan aparatnya bisa menunjukan kekompakan untuk melaksanakan program-programnya.
Di antara program tersebut adalah adanya insentif buat para guru ngaji, ketua RT/RW, Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan lain-lain. Melalui program tersebut, Kang DS mampu meningkatkan APBD dari awalnya RP4,6 triliun pada 2021, menjadi Rp7,4 triliun pada tahun 2023, juga berhasil menaikan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp900 miliar menjadi Rp1,3 triliun. Bahkan ia mmpu menggerakan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Selain itu pinjaman bergulir tanpa agunan dan bunga dinilai berhasil mengurangi angka pengangguran. Dan masih banyak lagi keberhasilan yang diungkapkan Cucun, tentang keberhasilan kepemimpinan Kang DS di Kabupaten Bandung. (Ayobandung.com, 24 April 2024)
Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah tertulis dengan jelas bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk mengurus urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib itu soal pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat dan ketertiban sosial. Sedangkan urusan pilihan adalah mempercantik taman dan monumen-monumen penghias lainnya. Jadi keberhasilan seorang pemimpin dilihat dari bisa tidaknya mewujudkan urusan yang wajib bukan yang pilihan. Menyejahterakan rakyat adalah tugas dan tanggung jawab pemimpin sebagai pelayan rakyat.
Jika meningkatnya APBD nyatanya tidak lantas bisa mengentaskan kemiskinan. Pun demikian halnya dengan banyaknya program yang dibuat bila tak berpijak pada asas yang sahih dan bertujuan menyejahterakan rakyat hanya akan menjadi program parsial yang menguntungkan segelintir orang/kelompok saja. Sebab masih banyak rakyat yang masih berada di garis kemiskinan yang dibebani dengan berbagai pungutan pajak dan beban utang negara yang ditanggung rakyat hingga berimbas pada mahalnya biaya kebutuhan pokok.
Adanya pinjaman bergulir sejatinya tidak akan mampu menjadi solusi pengangguran secara mendasar, karena belum tentu juga semua usaha yang dijalankan rakyat berhasil. Sementara mereka tetap harus mengembalikan pinjaman tersebut walaupun tanpa bunga. Akhirnya pengangguran yang tidak ada solusi menjadikan tindak kejahatan semakin marak dan mengerikan. Kenakalan remaja, pergaulan bebas, pembunuhan dan banyak lagi tindakan-tindakan tidak berakhlak yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa terus berulang.
Di sisi lain, masih banyak PR besar yang harus diselesaikan penguasa di negeri ini, seperti sistem pendidikan yang berbiaya mahal, sehingga membuat banyak anak putus sekolah karena tidak mampu membayarnya. Ditambah sarana dan prasarana pendidikannya pun tak sedikit yang jauh dari kata layak, masih banyak gedung sekolah yang reyot tapi tetap digunakan untuk belajar. Belum lagi masalah sampah yang hari ini tak kunjung dapat terselesaikan. Maka layakkah suatu wilayah dikatakan maju dan berhasil sedangkan di sana-sini masih banyak masalah yang belum terurai? Terlaksananya suatu program pemerintah dengan tolok ukur ekonomi kapitalis tak lantas daerahnya disebut maju apalagi dijadikan percontohan untuk daerah lain.
Namun inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme, keberhasilan seorang pemimpin diukur dari pencapaian secara materi saja. Standar kemajuan suatu negara ataupun wilayah hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari kesejahteraan rakyatnya. Kemajuan menurut kapitalis diukur dari banyaknya pembangunan infrastruktur, banyaknya bangunan yang megah, jalan-jalan beraspal, serta gaya hidup hedonis konsumtif.
Berbeda dengan standar kemajuan dalam Islam. Dalam Islam sebuah negara yang dikatakan maju adalah yang sanggup memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyatnya orang per orang, muslim maupun non-muslim. Baik kebutuhan pokok individual berupa sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan kolektif berupa pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan, individunya berakhlak mulia, ilmu pengetahuan berkembang pesat serta kerukunan umat terjaga.
Untuk mencapai kemajuan tersebut dibutuhkan pemimpin yang paham betul dengan tugas dan kewajibannya. Pemimpin dalam Islam memahami bahwa tanggung jawab atas rakyatnya berlaku di dunia dan di akhirat. Artinya di dunia seorang pemimpin bertanggung jawab atas nasib rakyatnya supaya tetap dalam tauhid dan ketakwaan kepada Allah Swt. Ia juga berkewajiban memelihara agar urusan sandang, pangan, papan rakyatnya tercukupi. Salah satunya dengan mekanisme membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk rakyat, agar setiap laki-laki yang telah baligh dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Demikian juga kebutuhan kolektif lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan sebagainya harus disediakan negara secara cuma-cuma. Mereka bisa mengadu ke negara juga kepada pemimpin tertinggi Islam (khalifah), apabila kebutuhannya tersebut diabaikan oleh pemimpin di suatu daerah. Adapun dana untuk semua kebutuhan rakyat tersebut diperoleh negara yang menerapkan Islam dari kas Baitulmal yang sumber pemasukannya berasal dari seluruh harta milik umum (SDA), fa'i, ghanimah, kharaj, jizyah.
Pemimpin Islam juga paham bahwa mengurus urusan rakyat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis: “Tidaklah seorang manusia yang diamanahi Allah Swt. untuk mengurusi rakyatnya, lalu mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan masuk surga.” (HR. Bukhari)
Salah satu contoh keberhasilan seoarang pemimpin yaitu ketika masa Kekhilafahan Umar bin Abdul Azis. Di antaranya menerapkan aturan terkait dengan pelaksanaan timbangan dan takaran, memberantas model kerja paksa, memberdayakan lahan pertanian, membangun irigasi, sumur dan jalan raya serta memprioritaskan fakir miskin. Maka tak heran di masa pemerintahannya yang hanya 2,8 tahun semua rakyatnya hidup berkecukupan dan tak satupun ada mustahik zakat. Kemakmuran umat pada saat itu tidak hanya terjadi di ibukota tetapi merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam.
Dengan demikian, kemajuan dan keberhasilan suatau daerah dalam Islam dilihat dari kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya sampai kepelosok negeri. Dan semua itu akan terwujud kembali ketika syariat Islam tegak beserta institusinya di muka bumi.
Wallahu a’lam bishawwab.
No comments:
Post a Comment