Oleh : Sartinah
(Pegiat Literasi)
Habis pilpres terbitlah pilkada. Ya, setelah rakyat negeri ini disibukkan dengan hiruk pikuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kini pemilihan kepada daerah tinggal menunggu hitungan bulan, yakni pada 27 November mendatang. Partai-partai politik pun saling berkoalisi dan menyiapkan “calon pengantin” untuk maju sebagai calon kepala daerah.
Diwartakan oleh pikiranrakyat.com (12/5/2024), salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sorotan dalam pilkada mendatang adalah Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pilkada Jawa Barat menjadi ajang penting bagi partai politik yang akan bertarung di pilkada. Tujuannya adalah untuk menguatkan posisi mereka di panggung politik nasional. Figur-figur populer pun muncul dan menjadi fokus perhatian partai politik untuk dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Nama-nama populer dalam dunia politik seperti Ridwan Kamil, Bima Arya Sugiarto, dan Dedi Mulyadi, kini ramai dibicarakan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Mereka diperebutkan oleh partai politik untuk diusung dalam pilkada. Partai politik pun sibuk berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengusung salah satu calon. Pasalnya, tidak ada satu pun parpol yang mampu mencalonkan sendirian. Setidaknya ada empat parpol teratas yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Mereka adalah Gerindra, PKS, Golkar, dan PDIP.
Ajang Berburu Suara Rakyat
Sudah menjadi rahasia umum menjelang pelaksanaan pilpres maupun pilkada, partai politik sibuk berkoalisi dengan partai lainnya demi bisa mengusung calon kepala daerah. Prinsip koalisi yang ada saat ini adalah harus memiliki kepentingan yang sama. Artinya, partai mana pun bisa berkoalisi dengan partai lainnya selama memiliki kepentingan yang sama. Jika sudah tak memiliki kepentingan bersama maka, koalisi bisa saja berakhir.
Tak hanya saling berebut koalisi, pilkada pun menjadi ajang berebut suara rakyat. Rakyat menjadi sangat dibutuhkan saat kontestasi sudah di depan mata. Para calon pejabat tak segan menebar janji-janji manis demi mendapat simpati rakyat. Berbagai cara pun dilakukan demi membangun citra baik di tengah masyarakat, seperti terjun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi rakyat, memberi bantuan sembako, hingga memberi bantuan langsung tunai. Tak jarang, popularitas pun menjadi senjata untuk menaklukkan hati rakyat.
Sebagian rakyat akhirnya ikut terpesona dengan janji-janji manis para politisi. Berjuta asa kemudian diletakkan di atas pundak para calon pilihannya. Harapannya tak muluk-muluk, jika mereka terpilih dan berkuasa maka nasibnya sebagai rakyat jelata akan berubah menjadi lebih baik. Itulah harapan sebagian besar rakyat di negeri ini setiap menjelang pilkada maupun pilpres.
Sayangnya, banyak rakyat yang tertipu. Rakyat mengira bahwa ajang pilkada adalah untuk kepentingan mereka, membangun daerah mereka, dan demi kesejahteraan mereka. Namun, kontestasi pilkada sejatinya bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan para oligarki. Rakyat hanya diburu suaranya agar para politisi bisa duduk di kursi panas kekuasaan.
Wajah Demokrasi
Demokrasi adalah sistem politik mahal yang membutuhkan anggaran fantastis dalam setiap kontestasi yang dilakukan. Image “mahal” yang melekat pada sistem demokrasi membuat parpol dan para politisi yang terlibat di dalamnya melakukan segala cara demi meraih kemenangan. Kemenangan tersebut adalah ketika kekuasaan berhasil digenggam.
Karena itu, ada beberapa hal yang terus menjadi perhatian para calon pejabat jika ingin memenangkan kontestasi. Hal-hal mendasar untuk meraih kemenangan tersebut tidak pernah berubah dan menjadi wajah asli demokrasi. Pertama, membangun citra yang baik demi menarik minat masyarakat. Pencitraan adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar memilihnya. Kedua, memiliki modal fantastis. Kampanye menjadi salah satu tahap dalam kontestasi yang membutuhkan anggaran besar. Dengan modal besar, maka kampanye bisa dilakukan dengan masif dan lancar. Jika para calon tak memiliki modal yang memadai maka ia akan menggaet para pemilik modal untuk memuluskan tujuannya.
Ketiga, mengumpulkan kantong-kantong massa yang akan menjadi basis dukungan saat kontestasi tiba. Biasanya ini dilakukan oleh tim sukses dan para relawan demi menyukseskan calon yang diusung. Keempat, memiliki elektabilitas tinggi. Elektabilitas menjadi salah satu modal agar para calon lebih banyak peluang untuk dipilih oleh masyarakat.
Inilah wajah asli demokrasi yang terus dipertontonkan, utamanya saat kontestasi tiba. Seorang pemimpin dan pejabat dipilih bukan karena kualitas dan kapabilitasnya, tetapi karena disukai rakyat dan memperoleh dukungan banyak pihak, baik partai politik hingga pemilik modal. Mirisnya lagi, saat mereka terpilih sebagai pejabat, bukannya rakyat yang dibela tetapi para pemilik modal. Terbukti dari undang-undang yang dihasilkan justru banyak menguntungkan para pemilik modal.
Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam
Islam adalah agama sekaligus ideologi yang berlandaskan akidah Islam. Dari akidah tersebut dipancarkan berbagai aturan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Syariat Islam diturunkan untuk mengatur berbagai urusan termasuk kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perkara besar yang tidak bisa diemban oleh semua orang.
Kepemimpinan berkaitan dengan kekuasaan dan amanah. Sedangkan amanah akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Karena itu, seorang pemimpin tidak dipilih hanya karena disukai rakyat saja. Seorang pemimpin juga tidak bisa mengandalkan janji-janji manisnya kepada rakyat. Kriteria pemimpin maupun kepala daerah yang layak dipilih yakni harus berdasarkan kelayakan, kapabilitas, dan keamanahannya.
Satu hal yang sangat berbeda dengan sistem demokrasi adalah tentang mekanisme pemilihan, baik penguasa maupun kepala daerah. Pemilihan pemimpin maupun kepala daerah dalam Islam dilakukan dengan sederhana, cepat, dan efisien. Apalagi kepala daerah (wali dan amil) dipilih oleh khalifah. Rasulullah saw. saat menjadi kepala negara di Madinah juga banyak memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah.
Pemimpin daerah adalah perpanjangan tangan khalifah dalam mengurusi rakyat. Satu hal yang penting diketahui bahwa kepemimpinan daerah itu bukan apakah kepala daerah harus dipilih oleh rakyat atau tidak, tetapi bagaimana pengaturan, pemeliharaan, dan kemaslahatan rakyat bisa diwujudkan. Dengan demikian, kepala daerah adalah perpanjangan tangan khalifah dalam meriayah rakyat, bukan penguasa tunggal di daerah. Satu hal yang pasti, kekuasaan ditegakkan hanya memiliki dua tujuan, yakni menerapkan hukum syariat dan mengurus rakyat.
Wallahu a’lam bishawab
No comments:
Post a Comment