Beras Naik, Rakyat Makin Tercekik, Petani Hidupnya Membaik?

Oleh Fina Fadilah Siregar

(Aktivis Muslimah)

 

Pemerintah akan menetapkan secara permanen relaksasi harga eceran tertinggi atau HET beras premium dan medium mulai Juni 2024. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, mengatakan kenaikan HET beras sebetulnya hanya formalitas sebab pada kenyataannya harga beras sudah lama bergerak di level Rp13.000 per kilogram hingga Rp15.500 per kilogram, baik untuk jenis premium maupun medium.

Titik keseimbangan baru pada harga beras sudah lama berada di level itu dan masyarakat sudah lama membeli beras dengan harga tersebut. Jadi sudah tak ada lagi imbasnya bagi konsumen,” kata Ronny kepada Bisnis, Jumat (24/5/2024).

Menurut Ronny, daya beli konsumen sudah tertekan oleh harga beras yang tinggi sejak beberapa waktu lalu. Dengan demikian, adanya penetapan relaksasi HET beras menjadi permanen tidak akan terlalu berimbas terhadap daya beli masyarakat.

Naiknya HET beras tentu membuat hidup rakyat makin sulit, apalagi di tengah lesunya ekonomi, banyaknya PHK dan tingginya angka kemiskinan. Apalagi beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Tentu keadaan ini menjadi pukulan yang berat bagi rakyat. Rakyat kian tercekik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pokok saja sulit dipenuhi, apalagi kebutuhan tambahan. Dengan demikian, kesejahteraan kian jauh dari harapan.

Naiknya HET beras juga tidak membuat petani makin sejahtera, apalagi saat ini distribusi beras dikuasai oleh para pengusaha. Dengan keadaan ini, jelas kehidupan petani makin terjepit. Kesejahteraan yang diimpikan jauh panggang dari api. Kesejahteraan hanya ilusi yang tak ada ujungnya karena pengusaha telah menguasai segalanya.

HET beras naik, rakyat makin tercekik, kehidupan petanipun jelas tak membaik. Dalam keadaan seperti ini, harusnya negaralah yang bertanggung jawab sepenuhnya karena memenuhi semua kebutuhan rakyat adalah tanggung jawab negara. Apalagi bila sudah menyangkut kebutuhan pokok. Harusnya pemerintah bisa membaca situasi dan menyiapkan langkah-langkah jitu agar harga beras bisa stabil, salah satunya dengan menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang andal demi terpenuhinya kebutuhan beras bagi seluruh rakyat.
Namun dengan berlakunya sistem kapitalisme saat ini, kebijakan ketahanan pangan yang seharusnya dapat berjalan maksimal hanya menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud karena kezhaliman pemerintah yang memberikan akses seluas-luasnya kepada pengusaha untuk menguasai harga dan mengontrol pendistribusian beras. Sementara, pemerintah sendiri mengabaikan rakyatnya dengan menjadikan rakyat sebagai korban atas kenaikan harga beras ini. Alhasil, rakyat tak lagi dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau sebagai kebutuhan pokok.

Sementara itu, dalam sistem Islam sendiri, Islam menjadikan negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, termasuk beras. Negara memiliki langkah-langkah untuk menjaga agar harga beras stabil dan rakyat mudah membelinya dan menjadikan distribusi beras dalam kendali negara bukan perusahaan.
Khilafah akan menjaga ketersediaan stok beras agar permintaan dan penawaran stabil. Diantaranya dengan menjamin produksi pertanian di dalam negeri berjalan maksimal baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian.
Kedua, Kedua, menjaga rantai tata niaga yaitu mencegah dan menghilangkan distorsi pasar. Diantaranya melarang penimbunan, riba, praktik tengkulak, kartel dan sebagainya disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan berefek jera sesuai aturan Islam.

Begitulah indahnya cara Islam dalam mengatur ketersediaan beras serta kestabilan harganya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi atas berbagai problematika kehidupan. Islam dalam bingkai negara Daulah Khalifah Islamiyyah akan mampu membawa kesejahteraan bagi umat karena yang digunakan adalah hukum-gukum Allah semata.

Wallahu a’lam bishshowab.