Kenaikan Harga Pangan, Akar Masalah dan Silusinya

Oleh: Malan Bunda Hafidz

(Pemerhati Kebijakan Publik)

Jelang pemilu 2024 harga pangan Kembali mengalami kenaikan untuk beberapa komoditi seperti beras, cabe merah kriting, cabe rawit merah, daging ayam, telur ayam hingga minyak goreng. Hingga bulan Ramadhan harga sejumlah kebutuhan tersebut masih mengalami kenaikan. secara rata-rata nasional, lonjakan harga terjadi pada komoditas beras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai, daging sapi, telur ayam, hingga minyak goreng. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (11/3/2024) pukul 09.39 WIB, harga beras premium naik 1,09% menjadi Rp16.630 per kg dan harga beras medium naik 0,77% menjadi Rp14.430 per kg. 

Dilansir dari harian bisnis, harga beras hari ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Adapun HET beras premium, yakni Rp13.900-Rp14.800 per kg dan harga beras medium sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kg. Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik 2,38% menjadi Rp40.683 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah naik 1,85% menjadi Rp34.660 per kg. 

Kenaikan harga pangan sejatinya bukanlah hal yang baru terjadi di negeri ini, melainkan sebuah rutinitas yang kerap terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan, untuk tahun 2024 ini harga kebutuhan pokok khususnya beras sudah mengalami kenaikan sebanyak enam kali. Dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah berupa pemberian bantuan pangan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), pemeberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 200 ribu perbulan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan penerapan strategi diversifikasi pangan memiliki potensi untuk menciptakan kestabilan pada pasokan pangan dan mengurangi risiko inflasi yang dapat muncul seiring dengan kenaikan harga beras (harian berita ANTARA).

Akan tetapi, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan kenaikan hingga kelangkaan kebutuhan pangan masyarakat. Menurut  Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, bantuan pangan dan bantuan sosial bukanlah jalan utama untuk menciptakan kestabilan harga dan inflasi. Pemerintah juga harus mengendalikan inflasi melalui ketersediaan suplai pangan yang memadai sekaligus memastikan kelancaran distribusinya.

Selain itu, diperlukan terobosan dan kebijakan baru yang menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemiskinan struktural (harian berita ANTARA)

Penyebab Kenaikan Harga Pangan

Pakar ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai bahwa ada banyak faktor alias multifaktor berkaitan dengan sembako mahal atau beras mahal diantaranya, tanah pertanian yang terus berkurang, masalah sumber daya air, ketersediaan modal, sumber daya manusia, teknologi, penimbunan, dan mekanisme pembentukan harga. 

Berdasarkan data dari BPS dan Dokumen Statistik Indonesia 2010—2021, populasi Indonesia itu 234,2 juta jiwa tahun 2010. Tahun 2021 mencapai 272,7 juta jiwa, jadi bertambah 38,5 juta jiwa. Tetapi luas panen justru minus 2,3 juta hektar sehingga produksi turun 9,9 juta ton. Konsumsi beras Indonesia, 30 juta ton per tahun, sedangkan produksinya hanya 28 juta ton akibat dari luas lahan pertanian yang terus menyusut. Berkaitan dengan sumber daya air, meski pemerintah telah membangun infrastruktur seperti waduk, tetapi tidak signifikan dalam menyelesaikan masalah sumber daya air, baik berupa kekeringan atau kebanijran.

Terkait ketersediaan modal, sering kali pertanian dianggap lapangan usaha yang berisiko tinggi sehingga perbankan sangat enggan memberikan kucuran dana kredit di sektor pertanian.

Dalam hal  sumber daya manusia, petani kita banyak yang berasal generasi tua karena generasi mudanya tidak tertarik terjun ke dunia pertanian karena tidak menjamin kesejahteraan, termasuk faktor teknologi yang sedikit banyak mempengaruhi kuantitas produksi padi kita.

Karena penyebabnya multifaktor, maka tidak cukup hanya bicara impor saat defisit beras karena impor sifatnya jangka pendek, tetapi harus melihat faktor-faktor yang sudah disebut di atas sebagai langkah jangka panjang.

Termasuk yang tidak bisa kita hindari adalah persoalan mekanisme pembentukan harga. Harga beras medium dan premium saat ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Mekanisme pembentukan harga ini tidak tepat karena tidak memberikan kesejahteraan petani.

Menurut Ustadzah Iffah Ainur Rohmah, ada sisi lain yang jarang dibahas terkait kenaikan harga pangan, yakni spekulasi keuangan oleh spekulan global. Kita harusnya mempertanyakan, apakah melambungnya harga pangan hanya disebabkan oleh kurangnya suplai? Ternyata tidak. Ada spekulasi keuangan dengan derivatif berbasis pangan yang merupakan satu faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan global.  Karena pangan merupakan salah satu jenis komoditas yang masuk dalam bursa komoditas.  

Ada sisi lain penyebab harga-harga pangan makin melonjak, padahal boleh jadi masalah-masalah, seperti inflasi, El Nino, dan perang, sudah terselesaikan.

Sebagai contoh pasokan beras dunia yang menipis, ternyata faktanya tidak demikian. Berdasarkan data FAO tahun 2023, Pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, pasokan pangan produksi Cina dan Amerika makin melimpah dan FAO memprediksi bahwa pasokan berkecukupan dari Cina dan Amerika ini akan terus terjadi sepanjang waktu. Namun, bursa komoditas pangan yang bekerja sebagaimana Bursa Efek, bisa memengaruhi dan membuat harga pangan global melonjak. 

Setiap ada ekspor ataupun impor bahan-bahan pangan tadi, sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor atau impor. Ada spekulan-spekulan yang mengelola risiko untuk mendapatkan keuntungan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka tidak lagi memperdulikan harga pangan yang melonjak mahal itu akan menyengsarakan sekian ratus juta orang, bahkan membuat ratusan juta orang mengalami kelaparan akut.

Inilah watak bawaan dalam pemberlakuan sistem ekonomi kapitalistik sebagaimana yang berjalan hari ini di seluruh dunia, termasuk di negeri kita.

Sistem Islam Solusi bagi Permasalahan Kenaikan Pangan

Berbeda dengan sistem kapitalis, Islam memiliki tata Kelola tersendiri dalam mengatasi masalah pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pemberlakukan syariat secara global, yakni Khilafah, bisa memulai dengan memberlakukan sistem ekonomi Islam dan menjalankan politik ekonomi Islam dengan memastikan semua pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, bisa dipenuhi secara mandiri. 

Dalam ekonomi syariah, tanah pertanian itu tidak boleh diabaikan selama tiga tahun. Kalau ada tanah  yang diabaikan maka akan diambil alih oleh negara dan akan diserahkan kepada orang yang mampu untuk mengelola tanah tersebut.

Saat petani membutuhkan modal, negara akan menyediakannya sehingga petani akan mudah mengakses modal nonribawi karena dalam ekonomi syariat tidak ada kesempatan bagi pemilik modal untuk mencari keuntungan, kecuali masuk dalam bisnis riil.

Jadi, bicara kedaulatan pangan, tidak hanya menyangkut persoalan pertanian, tetapi juga menyangkut sistem keuangan. Sistem ekonomi syariah, akan membenahi semua faktor yang menyebabkan harga pangan mahal. Mulai dari larangan penimbunan barang, mekanisme pembentukan harga, permodalan, sumber daya manusia, dan seterusnya. 

Adapun tugas negara adalah melayani dan melindungi segenap rakyat dengan cara intervensi langsung maupun tidak langsung.

Negara akan mengintervensi dalam tiga hal, yakni tidak boleh ada beban masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebab, jika tiga hal ini bermasalah akan menyebabkan vicious circle (lingkaran setan-terj.). Lebih lanjut, orang kalau sudah tidak ada pendidikan, biasanya sulit masuk dalam dunia kerja. Ketika sulit masuk dunia kerja,  akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya.

Fakta tersebut bagaikan lingkaran setan yang tidak akan pernah selesai.  Oleh karena itu, ekonomi syariah akan melakukan intervensi berjenjang terhadap tiga hal tadi. 

Itulah gambaran singkat bagaimana ekonomi syariah menyelesaikan mahalnya harga pangan. Ketika sudah bisa dilakukan secara mandiri melalui politik pertanian yang dimilikinya, maka negara juga harus memastikan tidak ada aktivitas perdagangan ataupun aktivitas ekonomi yang berbasis sektor ekonomi nonriil di dalam negeri.

Ketika sistem ekonomi Islam telah diberlakukan pada level global, maka secara otomatis praktik-praktik ekonomi spekulatif sebagaimana hari ini yang menguntungkan segelintir perusahaan multinasional ataupun segelintir pemain-pemain perdagangan spekulatif, tentu akan tersingkir dengan sendirinya. 

Wallahu ‘alam bishawab.