Masifnya truk pengangkut batu bara yang melintasi jalan umum di wilayah Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu membuat para warga sekitar muak dan berujung pada aksi blokade jalan agar truk-truk tambang pengangkut batubara dari Provinsi Kalimantan Selatan itu balik arah dan tak jadi melitas. Aksi warga yang sempat viral di media sosial initurut menyita perhatian sejumlah organisasi dan koalisi masyarakat sipil di Kaltim. Mereka melayangkan surat terbuka kepada Pl Gubernur Kaltim dan Bupati Paser hingga Kepala Polri.
Surat terbuka ini meminta pihak berwenang menegakkan Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaran Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Koalisi Sipil mendesak para pihak terkait yang disebut dalam surat terbuka tersebut segera menindak tegas para pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Berdasarkan penuturan Bupati Kabupaten Paser, Fahmi mengatakan bahwa langkah konkret yang dilakukan Pemkab Paser saat ini adalah menyampaikan hal ini ke hierarki yang lebih tinggi yakni pemerintah pusat dan provinsi.
Penghadangan yang dilakukan warga terhadap truk batubara yang melintas di jalan raya menandakan gerahnya warga, karena aparat keamanan dan pemerintah daerah tidak bisa menindak tegas. Pemerintah seharusnya bisa segera menyelesaikan permasalahan ini dengan sesegera mungkin, jangan sampai keselamatan warga di jalan umum terancam bahkan sampai menimbulkan korban dan konflik yang berkepanjangan. Inilah akibat yanga akan terjadi ketika sistem demokrasi berutang dengan para pemodal dan UU pun melindungi mereka. Kesejahteraan dan keamanan warga bukan lagi menjadi hal yang di prioritaskan.
Dalam Islam sumber daya alam hakikatnya adalah milik umum, bukan milik individua tau segelintir orang, maka sudah tentu pengelolaan nya akan di atur oleh pemerintah. Tata kelola SDAE terutama batubara dalam Islam yanng dikelola oleh negara sehingga meminimalisir konflik dan kerusakan lingkungan. Islam menindak tegas Hauling batubara illegal, sebab hal yang menjadi prioritas dalam pemerintahan islam adalah bagaimana meriayah kepentingan Masyarakat dengan sebaik mungkin. Protes warga akan didengar dan segera ditindaklanjuti oleh penguasa, agar menciptakan kondisi yang tetap kondusif di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu hadirnya kembali kepemimpinan islam adalah perkara urgensi di tengah rusaknya sistem kehidupan yang sekuler-kapitalis saat ini.
No comments:
Post a Comment