Kutai Kartanegara(Kukar)_ Sebagai upaya untuk terus mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Kaltim sekaligus juga dalam rangka Evaluasi Pengendalian Inflasi, Edi Darmansyah selaku Bupati Kukar menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pertanian untuk mewujudkan upayanya tersebut. Acara tersebut diselenggarakan pekan tadi di Aula Kantor Bappeda Kukar Lt. 1, Tenggarong. Acara tersebut dipandu oleh Sekda Kukar Sunggono dan Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vaness Vilna selaku Moderator. Dalam acara tersebut, beberapa paparan disampaikan oleh Kepala Badan dan Dinas mengenai pengembangan kawasan pertanian.
Dalam kesempatan ini, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan sebagai evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh badan atau dinas, khususnya Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan serta Kelautan di 5 kawasan pertanian yang sudah ditentukan, ungkapnya dalam arahan tersebut.
5 kawasan yang dimaksud antara lain adalah Kecamatan Marangkayu, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, dan Muara Kaman. Edi menyatakan bahwa, menurutnya 5 kawasan tersebut eksisting pertaniannya sudah aktif, sehingga kegiatannya hanya melengkapi sarana dan prasarana infrastrukturnya sedangkan di luar kawasan juga dikerjakan.
Selain itu, kawasan tersebut memiliki konsep membangun ekosistem sehingga tidak terintegrasi oleh kawasan pertanian terpadu dari hulu dan hilirnya. Dan sejauh ini, sudah banyak progres yang dilakukan seperti infrastruktur tani, jalan usaha tani dan saluran irigasi juga peralatan sudah terealisasikan tetapi belum selesai.
“Ini merupakan salah satu hal dilakukannya percepatan Rakor dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pertanian, karena nantinya di RKPD 2024 dipastikan ada kelanjutan program berkaitan penuntasan infrastruktur, sarana prasarana di kawasan pertanian,” ujarnya.
Harapannya, dengan adanya Optimalisasi Kinerja Pemkab dengan Penguatan Desain Pembangunan Kawasan yang dapat dipahami oleh seluruh OPD dan Stakeholders serta Penguatan Data-Data Pencapaian Pembangunan secara Presisi, sehingga dapat melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Pembangunan Pertanian secara Periodik.
Mekanisme yang dijalankan untuk mewujudkan lumbung pangan, nyatanya masih ada sejumlah kecacatan. Didapati ada beberapa desa yang lahannya telah dikuasai oleh pertambangan (khususnya di Tenggarong Seberang), sehingga memicu penetapan kawasan pertaniana yang tidak tepat sasaran. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana berupaya untuk mewujudkan lumbung pangan sedangkan minat masyarakat terhadap pertanian saja masih kurang? Selain itu juga ditambah lagi dengan adanya lahan yang beralih fungsi menjadi pertambangan.
Hal tersebut merupakan cerminan dari hasil tata kelola berdasarkan sistem kapitalisme (meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem tatanan kehidupan yang diterapkan akan berpengaruh pada sikap masyarakatnya. Dalam sistem ini, masyarakat akan bersikap konsumtif, menilai segalanya dengan materi.
Jika ada cara cepat untuk mendapatkan materi, maka tanpa berpikir dua kali dia akan langsung memilih cara tersebut. Jika pertambangan merupakan mengolah SDA dengan profit yang secara lebih cepat dan langsung didapati hasilnya. Meskipun, sifatnya terbatas, dia akan tetap lebih memilih pertambangan dibandingkan pertanian yang butuh waktu lama untuk digarap kemudian dinikmati hasilnya.
Akan dijumpai keadaan yang berbeda, jika dalam penerapan dengan sistem Islam. Islam akan mewujudkan ketahanan pangan dengan fokus pada sektor pertanian. Apalagi dalam pertanian terdapat mekanisme pertanian secara terpadu, yang memungkinkan teknologi yang digunakan bersahabat dengan lingkungan karena berupaya mengurangi penggunaan kimia. Meskipun butuh waktu yang lama untuk melihat hasilnya, namun sifatnya tidak terbatas, dan menjanjikan profit dalam jangka waktu panjang. Dan di sisi lain, pertanian juga merupakan sebagai sektor yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Selain itu, kebijakan yang digunakan merupakan kebijakan yang berpihak kepada petani bukan kepada impor, terlebih lagi oligarki. Karena pada dasarnya, pertanian dijadikan sebagai sumber utama pendapatan bagi masyarakat agar tercipta kesejahteraan yang diharapkan. Kesejahteraan tersebut dapat diraih, karena dalam pengelolaan SDAE harus berdasarkan dengan syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT sebagai sang pencipta yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluk ciptaan-Nya.
Allah SWT juga lah yang menyediakan aturan untuk manusia, agar nantinya kebaikan tersebut juga berbalik pada hamba yang menaati aturan-Nya. Oleh karenanya, yuk kembali pada syariat Islam secara Kaffah. Agar tidak ada lagi pihak yang mendzolimi dan terzdolimi.
[Wallahu a’lam bisshowab]
No comments:
Post a Comment