Oleh Khansa Mustaniratun Nisa
Mentor Kajian Remaja
Bulan Zulhijah adalah bulan di mana haji dilaksanakan oleh kaum muslim bagi yang menunaikannya. Tercatat, 229.000 jemaah dari Indonesia yang berangkat untuk berhaji. Tak heran Indonesia menempati peringkat teratas dengan kuota haji terbanyak tahun 2023. Dengan status terbanyak ini, bila didapati ada masalah dan kendala tentu hal yang wajar. Namun, yang patut disoroti adalah bagaimana cepat tanggapnya pemerintah dalam menangani kendala tersebut.
Jemaah haji reguler asal Indonesia mengeluhkan jatah makan yang terlambat didistribusikan, menu makanan yang “seadanya" serta sempat terlantar selama tujuh jam tanpa makan dan minum akibat keterlambatan bis penjemputan. Keluhan para jemaah haji itu muncul ketika mereka melakukan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). (bbc.com, 1/7/2023)
Kementerian Agama tentu tidak tinggal diam ketika mendapatkan keluhan ini. Kemenag menyatakan telah melayangkan protes keras terhadap Mashariq (Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co) yang merupakan perusahaan penyedia layanan konsumsi, akomodasi dan transportasi bagi jemaah asal Asia Tenggara, termasuk masalah makanan jemaah haji dari Indonesia yang tidak terdistribusi dengan baik.
Sementara Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menduga, situasi ini mungkin terjadi karena penyelenggaraan haji tahun ini untuk pertama kalinya kembali diselenggarakan dengan kuota penuh sejak pandemi Covid. Selanjutnya hal itu pun pengaruh dari penurunan biaya haji yang mulanya Rp69,2 juta menjadi Rp49,8 juta dari total biaya penyelenggaraan Rp90,2 juta. Turunnya biaya tersebut mengakibatkan berkurangnya fasilitas diberikan. Seperti makan yang biasanya tiga kali sehari menjadi dua kali sehari. Living cost yang biasanya 1.500 real menjadi 750 real. Namun, dengan anggaran yang sama, nyatanya tetap mendapatkan tiga kali jatah makan per hari. (bbc.com, 1/7/23)
Di kesempatan lain, Mustolih Siradj menyampaikan masalah pelayanan ini akibat dari aturan pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Penyelenggaraan haji yang semula ditangani government to government, menjadi business to business.
Sementara menurut Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki Rais mengungkapkan pelayanan untuk jemaah Indonesia sangat kacau dan berantakan, lantaran berkaitan dengan hacker yang menyerang Bank Syariah Indonesia. Ini mengakibatkan data jemaah berantakan mulai dari pendaftaran hingga biaya yang telah disetorkan. Semua ini otomatis berefek pula pada kloter keberangkatan, sampai ke tahap pelaksanaan haji di Tanah Suci. (mentrotvnews.com, 30/6/23)
Buruk muka cermin dibelah. Agaknya begitu yang bisa kita simpulkan dari sikap dan pernyataan di atas. Alih-alih mengevaluasi dan cepat tanggap menghadapi keluhan, malah terkesan saling ‘lempar bola’ atas kasus ini. Sebetulnya, semua memang tak akan lepas dari sistem yang berlaku saat ini. Sudah diketahui bahkan dirasakan bersama, pemerintah kurang dalam mengurusi hajat rakyatnya. Terlebih kapitalisme telah mengkondisikan apapun menjadi bisnis, bahkan kepentingan rakyatnya pun dijadikan bisnis, salah satunya ranah haji. Apalagi dengan melihat potensi banyaknya kaum muslim di Indonesia, masalah wakaf, zakat, infaq sedekah mungkin menjadi target bisnis pula bila melihat dari kasus haji ini.
Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Islam. Islam begitu menghormati jemaah haji dan memberikan segala upaya terbaik dalam mengurus segala kebutuhannya karena mereka adalah tamu Allah Swt. Sebagaimana kita ketahui, kakek Rasulullah saw. adalah pemegang kunci Kabah dan beliau juga memberikan minuman dan pelayanan kepada jemaah haji. Juga banyak kita temui bagaimana Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya menjamu dan memuliakan tamu Allah Swt. ini, bahkan hingga memudahkan bagi siapa pun yang akan berhaji.
Dalam kitab “Fadhilah Sedekah” karya Maulana Muhammad Zakarriya al Kandahlawi, mengisahkan bahwa setiap tahun Harun ar-Rasyid (Khalifah Abasiyah) menunaikan ibadah haji dan selalu membawa 100 ulama beserta anak-anak mereka bersamanya. Pernah pula beliau mengirim 300 rakyatnya untuk pergi haji. Biaya dan semua pembelanjaan, barang perbekalan, pakaian dan lain-lain ditanggung oleh khalifah.
Fakta ini hanya sepenggal bukti tentang sejahteranya jemaah haji pada masa kekhalifahan Islam, bahkan jauh sebelum Rasulullah saw. lahir. Bila ditelusuri maka akan banyak kita dapati kisah-kisah lainnya. Maka dari itu untuk saat ini, hendaknya pengelolaan dana haji harus dijaga agar sesuai peruntukannya dan aman dari tindak penyalahgunaan. Sistem Islamlah satu-satunya yang mampu mencetak pemangku kebijakan yang amanah dan takut akan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:
"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (TQS. Al- Mudatsir [74]: 38)
Wallahu a’lam bish shawab
No comments:
Post a Comment