Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0%, Mungkinkah?

Oleh : Ummu Fahri

Aktivis Muslimah

Kemiskinan masih saja menjadi masalah yang center untuk ditangani, karena faktanya berbagai macam upaya  digalakkan oleh pemerintah namun hingga sekarang kemiskinan masih hal yang rumit untuk terurai. Terlebih Indonesia adalah negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, bahkan  dikenal dengan sebutan " Gemah Ripah Loh Jinawi" karena apa saja ada di bumi Indonesia. Bahkan negara asing sampai menyebutnya sebagai negeri serpihan surga.

Namun, di balik berlimpahnya kekayaan alam tak menjamin masyarakat yang hidup didalamnya mendapatkan keberkahan dari kekayaan alam yang dimiliki. Setiap tahun angka kemiskinan terus mengalami peningkatan, ditambah angka anak-anak stunting kian hari makin bertambah, begitu juga tingkat pengangguran yang terus bertambah. Bahkan BPS ( Badan Pusat Statistik) pada Maret 2021 terdapat 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa warga Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.

Dalam percepatan target menurunkan kemiskinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih optimistis bahwa rencana pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat tercapai pada tahun 2024. Jokowi menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai.

“Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, ini sebenarnya sudah direncanakan pemerintah pada periode kedua ini agar pada 2024 ini sudah pada posisi 0 persen, kemiskinan ekstrem,” katanya kepada wartawan Bisnis.com, Selasa (6/6/2023).

Berbagai macam kebijakan telah  digalakkan oleh pemerintah diantaranya menurunkan beban pengeluaran masyarakat, dengan cara pemberian bantuan Banding, PKH,PIP, BPNT, pemasangan listrik gratis, memberikan subsidi elpiji atau pemberian JKN bagi keluarga yang mempunyai kriteria tidak mampu dan meningkatkan kapasitas pemberdayaan SDM dengan memberikan pelatihan, program vokasi, memudahkan akses permodalan dengan memudahkan UMKM, serta meningkatkan akses insfratruktur baik dalam kesehatan, pendidikan dan sanitasi air minum yang bersih.

Kemiskinan di negeri muslim bukanlah suatu yang dianggap kebetulan melainkan kemiskinan struktural akibat diterapkan sistem ekonomi kapitalis yang semuanya bertumpu kepada segolongan orang yang memiliki modal. Sehingga negara yang dikatakan sebagai pelayan umat yang mengurus rakyat tidak dapat ditemukan dalam sistem yang rusak.Tata kelola negara tidak mampu bahkan gagal dalam tujuan awalnya yaitu mewujudkan menyejahterakan.

Walaupun pemerintah telah banyak mengucurkan dana dalam mengentaskan kemiskinan tetap saja penyelesaiannya tidak menyentuh kepada pokok permasalahan, yaitu sistem yang rusak. Sehingga tetap saja mengalami kegagalan terus menerus, karena yang diperlukan bukan hanya sekadar bantuan sosial yang sifatnya sementara melainkan segala aspek kehidupan masyarakat harus di jamin hak-haknya. Baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan perlindungan dalam akidah Islam.

Hanya pada sistem Islam lah satu-satunya solusi dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem, bukan hanya di Indonesia melainkan di negeri- negeri muslim lainnya yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Negara akan senantiasa menerapkan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan hukum Islam, baik dalam aspek kepemilikan dan aspek pendistribusian. Semua akan berlandaskan sesuai syari'at Islam.Begitu juga dengan seorang pemimpin dalam sistem yang selalu memperhatikan segala aspek kepemimpinan karena setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Karena jabatan akan di tanya dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. ketika tidak bisa melaksanakan dengan seharusnya maka itu bisa menjadi mala petaka di akherat kelak. Nabi shalallahu’alaihi wasallam bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin (negara/daerah) adalah pemimpin (bagi warga/rakyatnya) dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari)

Wallahu a'lam bishowwab