Nur Fitriana H
Belum usai proyek jalan tol Yogya-Solo, masyarakat Klaten dan Solo harus menghadapi rencana proyek pembangunan Tol Lingkar Timur - Selatan Solo (Tol Lingkar Solo). Proyek ini akan dibangun melintasi wilayah Karanganyar, Sukoharjo, dan Klaten. Bupati Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, rencana pembangunan Tol Lingkar Solo akan berdampak signifikan, terutama untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi di Solo Raya (detikjateng, 3/1/2023). Di sisi lain, bupati wilayah terdampak, yakni Bupati Karanganyar, Bupati Sukoharjo, dan Bupati Klaten menolak rencana pembangunan tol tersebut. Alasannya, proyek tersebut akan melintasi lahan sawah dilindungi (LSD) yang merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, Ketua Kontak Tani Andalan Klaten (KTNA) mengatakan, proyek Jalan Tol Lingkar Solo akan berdampak pada kelestarian sawah di Klaten. "Perlu diketahui bahwa lahan pertanian lestari di Klaten sudah ditetapkan dengan Perda. Sehingga apapun sebutannya tidak bisa diganggu perubahan kepentingan lain. Walaupun tanda petik ini untuk kepentingan negara atau publik," kata Maryanto kepada Kompas.com, 31/1/2023.
Pengamat transportasi teknik sipil Unika, Djoko Setijowarno mengatakan, "Solo punya masalah tetapi penyelesaiannya tidak harus membangun atau memperbesar kapasitas jalan, jadi, pendekatannya itu salah". Djoko menyarankan agar Solo mengoptimalkan moda transportasi Batik Solo Trans (BST) sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak akan menyelesaikan permasalahan kemacetan, berkaca dari pembangunan jalan tol di Jakarta yang juga tidak dapat menyelesaikan kemacetan. (Kompas.com, 6/01/2023)
Apa Penyebab Kemacetan?
Jika kita telaah lebih dalam, setidaknya terdapat 3 hal penyebab kemacetan yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Selain memudahkan aktivitas masyarakat yang sangat dinamis dan mobile, kendaraan pribadi seringkali digunakan demi keinginan individu dan prestis semata, ditambah dorongan pemerintah akan penggunaaan mobil listrik baru-baru ini. Kedua, buruknya pelayanan transportasi publik, seperti tarif yang mahal, armada yang kurang layak, rawan kecelakaan, rute yang terlalu panjang dan rumit, serta ancaman tindakan kriminal. Ketiga, pembangunan yang tidak merata. Pembangunan hanya dilakukan di wilayah produktif, yaitu di kota-kota besar saja sehingga arus urbanisasi dari desa ke kota semakin tak terbendung. Akibatnya, kota-kota besar semakin padat baik dari segi manusia maupun kendaraannya.
Proyek Tol, Solusi Parsial dari Penguasa dan Pemilik Modal
Proyek jalan tol semakin memperlihatkan bahwa hubungan penguasa dengan rakyat tak ubahnya bagaikan penjual dan pembeli, sedangkan infrastruktur negara merupakan bangunan dasar struktur perekonomian yang seharusnya dapat dinikmati secara gratis dan bebas. Pembangunan tol juga merupakan salah satu mega proyek yang sangat menguntungkan bagi penguasa dan para pemilik modal. Harganya tak murah, tak setiap kendaraan dapat melintasinya, sehingga tak setiap orang dapat merasakan fasilitasnya. Mereka tak perlu menimbang dan melihat dampak buruk yang akan ditimbulkan, selama ada profit dan manfaat, maka akan terus dilakukan atas nama pembangunan solusi kemacetan. Itulah pemikiran khas kapitalis yang hanya berorientasi pada profit semata. Tak heran bila jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pembangunan jalan tol jelas bukan solusi fundamental atasi kemacetan, telah banyak contoh nyata di berbagai kota besar, kemacetan tetap terjadi bahkan semakin memburuk seiring berjalannya waktu.
Solusi Islam Mengurai Kemacetan
Islam memandang bahwa infrastruktur merupakan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat secara bebas. Hal ini selaras dengan fungsi pemerintah dalam islam yaitu sebagai pelayan rakyat. Pemerintah akan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat secara maksimal dengan cara yang benar sesuai aturan Islam. Kemacetan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara fundamental, dengan pendekatan yang tepat, solusi akan mudah didapat dan memunculkan kemaslahatan umat. Islam mempunyai prinsip-prinsip tertentu dalam membangun suatu infrastruktur, yaitu :
1. Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab negara yang menyangkut hajat hidup warga negara dan berkaitan dengan perencanaan suatu wilayah. Islam merencanakan dan mengelola pembangunan secara matang sejak sebelum, selama, dan setelah pembangunan. Pembangunan tidak akan dialihkan kepada swasta, investor, ataupun dengan hutang yang hanya akan melemahkan negara dan menurunkan marwah negara di hadapan negara lain. Infrastruktur dibangun menggunakan dana baitul mal, yang dikuasai dan dikelola oleh negara. Sebagai contoh ketika khalifah Umar Bin Khattab membangun jalan, sungai, perbaikan jembatan, dan menggali sungai yang telah terkubur, beliau menggunakan dana baitul mal dan orientasi pembangunannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan kemuliaan islam semata.
2. Negara membangun infrastruktur dengan teknologi yang mutakhir sesuai perkembangan jaman. Sebagai contoh ketika kereta api ditemukan di Jerman, khalifah segera memutuskan membangun kereta api untuk memudahkan ibadah haji.
3. Pembangunan suatu infrastruktur menyatu dengan perencanaan pembangunan suatu wilayah. Setiap wilayah dirancang untuk jumlah penduduk tertentu lalu direncaknakan dan dianggarkan sejumlah dana, dibangun fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, seperti masjid, sekolah, pasar, lokasi industri, tempat singgah bagi musafir, lokasi pengelolaan sampah, dll. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk tak perlu keluar wilayah untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh ketika kota Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian wilayahnya direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dan dibangun berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan.
Kembali pada Aturan Islam
Islam merupakan agama sempurna dan papripurna. Berbagai problematika yang terjadi merupakan ulah tangan manusia yang tak mau mengikuti aturan-Nya. Alhasil, kebijakan parsial yang digunakan, kebijakan berorientasi profit yang terus dilakukan. Idealnya, negara adalah pelayan rakyat, tetapi kini justru menjadi mitra dagang rakyat. Dalam islam, negara betanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rakyat yang orientasinya adalah menyejahterakan rakyat dan menjaga kemuliaan islam, bukan karena profit semata seperti yang dilakukan para penguasa. Pembangunan jalan tol terbukti hanya berorientasi pada profit semata, juga merupakan solusi parsial jangka pendek yang hanya akan menimbulkan problematika baru, seperti penggusuran lahan sawah dilindungi (LDS), mematikan kegiatan ekonomi warga, menimbulkan kesenjangan sosial, dll. Sudah saatnya penguasa sadar, yang dibutuhkan rayat adalah solusi dan konsep penyelesaian masalah secara fundamental nan solutif guna menyejahterakan rakyat dan menjaga kemuliaan negara. Hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika peraturan islam yang diterapkan.
Post a Comment