Tagar #Pituin2024

By : Sri Mulyani

Pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang, namun riuh-riuh pesta demokrasi tersebut telah mulai terasa pada saat ini di kabupaten Bandung. Salah satu yang menjadi ramai adalah gerakan mendorong putra daerah di kabupaten Bandung berjaya di pemilu. Munculnya gerakan ini seiring dengan hadirnya tagar #2024pituin. Tgar tersebut muncul dikalangan para pemuda hingga masyarakat kabupaten Bandung. Bupati menjelaskan dalam praktik pemilu selain putra daerah ada faktor lain yang sangat mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menentukan calon yang akan dipilihnya. Pemilu sebagai hajatnya rakyat sudah dirasakan ghirah dan gaungnya dari sekarang hingga diharapkan tingkat partisipasi masyarakat nanti di tahun 2024 akan lebih meningkat. (www.detik.com)

Riuhnya diskusi atau kumpulan menjelang pemilu membicarakan pemimpin daerah hampir selalu menghiasi setiap pemilu. Biasanya berpusat pada argumen bahwa yang terbaik bagi sebuah daerah adalah memiliki pemimpin yang berasal dari daerah itu karena memiliki tanggung jawab moral.

Riuhnya tagar pituin 2024 semakin meramaikan isu-isu menjelang pemilu, sehingga pemerintah fokus terhadap hal tersebut dan dapat dipastikan pemerintah lagi dan lagi lalai dalam menyelesaikan problematika yang lebih urgent dari pada pemilu, persoalan perekonomian yang tak kunjung ada solusi, degradasi moral anak bangsa, korupsi yang merajalela,serta masih banyak persoalan lain yang semakin berat dirasakan rakyat.

Pemilu dalam demokrasi nyaris tanpa makna, yang dominan justru apa yang dimaui pemimpinnya. Demokrasi hanya menjadi slogan yang hadir justru wajah oligarki yang otoriter. Membaca pengalaman berdemokrasi di Indonesia dari rezim ke rezim mempertunjukan kegagalan dan kegagalan. 

Berdemokrasi hanya berhasil pada tatanan wacana, dalam praktiknya demokrasi gagal. Pemilu yang semestinya merupakan perwujudan demokrasi telah berubah menjadi ajang persaingan para oligarki. Rakyatpun akan gigit jari ketika teriakannya tak didengar lagi.

Bahkan negara menghadirkan "hantu" untuk menangkapi mereka yang berusaha mengkritisi. Hantu radikal, hantu intoleran, hantu negara Islam, anti-pancasila, anti-NKRI terus diproduksi.

Seakan-akan "hantu" itu yang membuat negara gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Faktanya 77 tahun negara ini menyatakan merdeka, negara belum mampu membawa bangsa ini pada tujuan negara yang dicanangkan sejak awal kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Hasil pembangunan belum mampu membuktikan membuktikan adanya manfaat hakiki untuk rakyat.

Masihkah kita terus mempertahankan demokrasi ini? Sistem yang gagal ini, yang telah nyata memberikan banyak kesengsaraan  bagi rakyat, padahal ada sistem lain yang sangat jauh lebih baik, lebih sempurna solusi semua permasalahan kehidupan, aturan yang paripurna, yang apabila diterapkan secara kaffah dalam kehidupan, Maha Pencipta berjanji akan menjadi  rahmatan Lil Alamin, itulah sistem Islam..

Wallahu alam bishawab