Oleh Yunita M
(Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Balut-Sulteng)
Lagi-lagi kasus korupsi terjadi. Kali ini dugaan korupsi dilayangkan pada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Leonardus O. Magai selaku Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua, mendesak agar pemerintah secepatnya bertindak memberantas kasus korupsi yang terjadi di bumi Cenderawasih.
Menurutnya, kasus korupsi hanyalah satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Papua dan harus segera diberantas. Beliau menegaskan diperlukannya peran negara untuk membuktikan Gubernur Papua, Lukas Enembe telah melakukan korupsi beserta para penjabat elite di Papua yang terlibat. (idntimes.com, 25/09/2022).
Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia rasanya sudah tak bisa terhitung saking banyaknya. Kasusnya melibatkan para pemimpin sederet elit penjabat dari pusat sampai daerah dan mirisnya hal ini terjadi berulang-ulang. Makin kesini, seorang pemimpin makin lupa jati diri mereka sebagai pelayanan dan pengurus rakyat. Malah sebaliknya, mereka berubah menjadi pemalak dan pencuri berdasi yang merampok hak rakyatnya.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yakni sebanyak 409 kasus. (dataindonesia.id, 22/08/2022)
Hal ini jelas bukan angka yang sedikit. Tak bisa dimungkiri, kelak akan ada kasus-kasus baru yang kembali terjadi, jika tak ada kesadaran penuh untuk melakukan perbaikan yang sesungguhnya dalam mengelolah tata kepemimpinan dan negara dengan semestinya.
Korupsi yang Tersistematis
Korupsi di zaman sekarang bagi penguasa rasanya bukan lagi sebuah kejahatan. Sehingga begitu mudahnya dilakukan, bahkan mereka lakukan secara sadar. Serasa kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menjadi pelayan bagi rakyatnya. Namun, malah sebaliknya menjadi pemimpin-pemimpin yang mencuri hak-hak rakyat.
Korupsi tidak terjadi dengan sendirinya. Ia terjadi karena ada niat ataupun kesempatan. Ditambah lagi situasi maupun lingkungan, membuka jalan para pemimpin untuk melakukan aksi korupsi. Tak sulit bagi mereka untuk melakukan hal hina semacam itu.
Para pemimpin yang sedari awal lemah dari segi keimanan dan kesadaran kepada Allah, maka wajar jika bisa dengan mudahnya mengambilnya hak orang lain atau korupsi. Begitupun dengan sanksi dan hukuman yang diberlakukan di negeri ini. Sangat jauh dari kata tegas dan berefek jera bagi para pelaku kejahatan semacam ini. Apalagi bagi mereka yang punya uang dan kekuasaan, hukum cenderung tak bisa menyentuh mereka.
Hal ini terjadi dalam sistem kehidupan yang menaungi negeri ini. Yakni sistem kehidupan sekuler dan serba materialisme. Sistem ini telah menghasilkan para pemimpin yang berkuasa hanya karena asas manfaat, keuntungan dan materi. kepemimpinan dalam sistem sekuler meniadakan agama sebagai pengatur urusan manusia. Baik dari segi pemimpinnya dan tata kelola negara tak menjadikan syariat sebagai tolak ukur.
Pemimpin dibutakan dengan kepentingan pribadi mereka, menjadikan kekuasaan sebagai alat meraup keuntungan. Sementara rakyat dizalimi terus-menerus dengan mengabaikan hak-hak mereka. Begitulah realitas kepemimpinan dalam sistem sekuler yang tak akan pernah bisa menjadi sumber kesejahteraan manusia.
Islam Memberantas Korupsi
Korupsi dalam Islam tidak dikategorikan sebagai pencurian, melainkan termasuk dalam tindakan khianat yang hukumannya telah diatur dalam syariat Islam. Maka, bagi pemimpin yang korupsi akan diberlakukan hukuman sebagaimana syariat mengaturnya tanpa ada pengecualian atau tawar menawar hukum.
Korupsi dalam Islam adalah bentuk penghianatan yang dalam syariat tidak diberlakukan hukum hudud atau potong tangan bagi pelakunya sebagaimana berlaku bagi pencuri. Dalam sebuah hadis telah disebutkan,
"Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi mereka yang melakukan penghianatan termasuk dalam hal ini para koruptor, orang yang merampas harta orang lain dan menjambret." (HR. Abu Dawud)
Maka, para pelaku korupsi akan diberikan hukum sesuai dengan syariat. Bagi para koruptor, akan diberlakukan hukum ta'zir, yang paling ringan bisa berupa nasihat atau teguran dari hakim. Penyitaan harta atau aset, hukum cambuk, dipublikasikan kejahatan yang telah dilakukan para koruptor, dan yang paling berat hingga hukuman mati. Semua itu diberlakukan atas pertimbangan hakim dari level kejahatan yang telah dilakukan.
Namun, langkah awal mencegah terjadinya kasus korupsi akan terlebih dahulu dilakukan. Dalam Islam, tidak akan semudah itu para pemimpin untuk melakukan korupsi. Sebab dalam Islam, pemimpin yang dipilih hanya mereka yang layak dari segi keimanan, pemahaman juga kesadaran dalam menerapkan syariat dalam kepemimpinannya. Dalam artian, seorang pemimpin dalam Islam tahu dan sadar tanggung jawab sebagai periayaah dan pelayan bagi rakyatnya. Sehingga tak ada sedikitpun niat untuk mengambil hak-hak rakyatnya.
Secara sistematis, negara yang menerapkan Islam kafah akan membentuk kehidupan yang bebas dari kejahatan ataupun korupsi dan sejenisnya. Pemimpin negara atau Khalifah akan memastikan pemimpin di bawahnya bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan untuk kemaslahatan rakyat sesuai tuntunan syarak.
Khalifah atau pemimpin dalam Islam akan memberlakukan hukum tegas sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk para pemimpin di bawahnya jika terbukti korupsi. Hukuman yang diberikan tidak main-main. Dalam Islam, hukuman itu bersifat zawajir dan jawabir yakni sebagai pencegah terjadi kembali kejahatan serupa dan penebus dosa bagi para pelaku.
Islam menempatkan pemimpin sebagai periayaah atau pengurus rakyatnya, yang akan bertanggungjawab kelak dihadapan Allah Swt. atas kepemimpinannya selama di dunia. Oleh karena itu, saat ini pilihan terbaik hanyalah dengan menerapkan Islam kafah sebagai solusi memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment