RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KOTA PAYAKUMBUH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) APBD Tahun 2023
Nusantaranews, Payakumbuh - Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna penyampaian pemandamgan umum fraksi terhadap Rancangan Peratuean Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru bicara fraksi Golkar YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan 7 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Dalam mengatasi meningkatnya angka inflasi daerah, Sumatera Barat merupakan inflasi tertinggi no. 2 se-Indonesia Fraksi Partai GOLKAR mendorong agar pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi daerah terutama di sektor-sektor kunci peningkatan perekonomian daerah seperti Peningkatan IKM, UMKM, Koperasi dan pertanian yang menjadi motor penggerak atau uratnadi perekonomian kota maka bersama ini Fraksi Golkar mendorong dan meminta kepada pemerintah kota untuk lebih meningkatkan pembinaan dan perhatian maksimal terhadap kemajuan IKM, UMKM, koperasi dan pertanian tersebut.
2. Peningkatan perekonomian yang tangguh , unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Fraksi Golkar mendorong dalam meningkatkan belanja konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menekan laju Inflasi Daerah salah satu hal yang kami harapkan kepada kepala daerah agar mengembalikan gaji tenaga harian lepas (THL) sesuai dengan upah minimum Provinsi yang sebelumnya diturunkan 600.000 per orang. Dan tunjangan kinerja ASN yang dipotong selama ini lebih kurang 13% agar dapat dikembalikan keposisi semula.
4. Fraksi Golkar dalam upaya meningkatkan sektor dalambidang pertanian mendorong Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan kembali pembuatan pupuk organik kepada masyarakat tani melalui kelompok-kelompok tani yang ada di samping mengatasi kelangkaan pupuk non organik dan mengatasi ketergantungan terhadap pupuk buatan.
5. Fraksi Partai Golkar pada hakikatnya sangat mendukung masyarakat Payakumbuh untuk dapat mengeluarkan zakatnya selaku umat Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam tentang Zakat. Dan terkhusus bagi ASN Pemerintah Kota Payakumbuh ini kita lakukan dalam usaha membantu masyarakat kita yang ekonominya kurang beruntung atau kurang memadai namun demikian sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR yang terdahulu tentang Zakat maka jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR sesuai dengan QS At Taubah Ayat 60 yang Poin pentingnya Bagi orang yang sedang dalam berhutang tidak wajib mengeluarkan Zakat dan lebih cenderung dia adalah orang yang berhak menerima Zakat dari Aspirasi yang berkembang di tengah ASN Kota Payakumbuh sesuai dengan edaran Walikota sebelumnya pada umumnya banyak yang menyampaikan keluhannya karena mereka merasa belum wajib membayar Zakat sesuai dengan kondisinya masingmasing, berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Partai GOLKAR meminta agar meninjau ulang kembali kebijakan tersebut yang paling penting tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama Islam karena menyangkut kehidupan Dunia dan Akhirat dan Fraksi Partai GOLKAR meminta agar menghormati kebebasan Masyarakat dalam beribadah dan mengutamakan keikhlasan karena hakikat beribadah itu adalah keikhalasan.
6. Pemberian dana hibah terhadap organisasi-organisasi, ormas, orsos untuk lebih selektif lagi karena menurut hemat fraksi golkar masih banyak yang lebih prioritas dan harus dipenuhi.
7. Fraksi partai golkar memintak pemerintah daerah agar Meninjau kembali sektor- sektor PAD yang masih bisa di tingkatkan dan bisa kita maksimalkan.
8. Fraksi Partai GOLKAR mendorong dan mendukung agar Pemerintah Kota mengalokasikan kembali anggaran dana Kelurahan dalam upaya kita bersama untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pada APBD Tahun 2023.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan 6 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, yang telah menyusun Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan sepenuh hati, serta menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Kota Payakumbuh tahun 2023 tepat waktu. Kita berharap kiranya, proses pembahasan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh.
2. Dengan adanya peyesuaian dana Transfer ke Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk bekerja lebih keras, bersungguh-sungguh dan memegang komitmen yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, sehingga azas manfaat dari APBD akan semakin efektif, efisien dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan masyarakat Kota Payakumbuh yang tengah berusaha untuk menjauh dari dampak inflasi dan pengaruh ekonomi global, selaras dan kongruen dengan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk lebih memperioritaskan peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah memburuknya ekonomi global dan pengaruh inflasi.
4. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemko Payakumbuh, untuk kembali mengkaji potensi PAD dengan langkah Uji Petik secara berkala, untuk menutupi beberapa devisit anggaran. Kami yakin dan percaya bahwa, potensi PAD Payakumbuh masih bisa ditingkatkan minimal 5% lagi. Mohon penjelasan.
5. Kami sepakat kiranya kita sama-sama mematuhi dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
6. Terakhir kami meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk meng-kaji ulang Anggaran Dana Hibah Tahun 2023 yang direncanakan untuk Organisasi-Organisasi di Kota Payakumbuh, mungkin saja Jumlah Penerima dan Besaran Anggaran yang akan diterima perlu kita rasionalkan dalam pembahasan nantiknya. Mohon Tanggapan & Penjelasan.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan kritik dan saran dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru bicara Fraksi AKN Mesrawati menyampaikan 5 poin penting kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Untuk meningkatkan IPM, kami lebih sepakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan personil yang dapat meningkatkan kuaitas Indeks Pembangunan Manusia tersebut, yaitu dunia Pendidikan. Untuk itu kami mengusulkan kiranya kita dapat meningkatkan Kualitas para pendidik dengan memperbanyak Pelatihan Guru, Worshop dan Bimtek serta memperhatikan Tunjangan mereka, seperti tunjangan PNS, tunjangan kepala sekolah, tunjangan guru honor, termasuk mengembalikan nilai gaji para THL.
2. Termasuk juga perlu diperhatikan kesejahteraan para guru TPQ dan kader-kader pembangunan kita dikelurahan. Sebab kami berpandangan, sehebat apapun seorang guru, dan para pendidik lainnya, bila kesejahteraannya tidak mencukupi, maka mustahil IPM yang diharapkan akan tercapai. Oleh karena situasi daerah kita saat ini sudah semakin membaik, maka kami menyarankan agar dapat dimaksimalkan pendapatan daerah kita dari sektor PAD. Berikanlah terobosan-terobosan yang menarik, agar wajib pajak berkenan menunaikan kewajibannya.
3. Kami memantau di tengah masyarakat, masih ada bantuan untuk penerima manfaat untuk rakyat miskin dalam bentuk PKH, BLT, dll yang masih belum tepat sasaran. Untuk itu kami berharap Dinas Sosial benar-benar selektif menetapkan penerima manfaat bantuan sosial tersebut, bila perlu langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey. Dan kami mengusulkan agar dibuatkan tanda berupa plang nama yang bertuliskan penerima BLT, PKH, dll, di masing masing-masing rumah penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Kami yakin, dengan cara ini petugas akan mudah mengetahui keluarga penerima manfaat dan pasti akan berdampak kepada si penerima bantuan sosial tersebut.
4. Berkaitan dengan Pemerintah telah memungut zakat gaji PNS 2,5 persen, pada hakikatnya kami setuju untuk diterapkan demi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi kami menyarankan agar hal ini kita tinjau kembali sebelum kita terapkan karena tidak semua PNS dapat memenuhi pungutan ini disebabkan kebutuhan mereka masih perlu perhatian kita bersama.
5. Oleh karena Pemerintah Pusat telah mengumumkan dana transfer untuk tahun 2023, baik untuk DAK, DAU dan DBH, serta telah diterbitkannya PMDN no 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023, maka kami yakin akan banyak perubahan dalam penyusunan RAPBD kita ini, untuk itu kami berharap kiranya itu dapat dipergunakan untuk belanja modal, agar anggaran tersebut betul-betul kelihatan pemanfaatannya.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan beberapa kritik dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2022 telah mampu mengantarkan Kota Payakumbuh untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Sumatera Barat dan ratarata nasional tiap tahunnya. Kota Payakumbuh juga memperoleh rekomendasi tentang Laporan Keuangan melalui BPK RI dengan rekomendasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Dengan berkurangnya pendapatan daerah tentu saja akan berdampak terhadap pengalokasian anggaran diseluruh SKPD. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap semuanya bisa di distribusikan secara proporsional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa di optimalkan dan melebihi target yang direncanakan, hal ini tentu saja didasari dengan mulai membaiknya perkembangan ekonomi di Kota Payakumbuh.
3. Belanja hibah kami menyarankan agar prosesnya sesuai dengan aturan dan penerima hibah dibagi secara proporsional serta bergiliran.
4. Untuk belanja pegawai, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar pemotongan gaji THL yang dilakukan beberapa waktu yang lalu mohon dipertimbangkan kedepannya untuk ditambah kembali.
5. Untuk Belanja Langsung yang menyangkut dengan belanja Infrastruktur sarana dan prasarana kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk tetap memperhatikan dan merespon anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Musrenbang. Dari data yang ada dilapangan yang tersebar di 5 Kecamatan masih terdapat hal-hal yang semestinya mendapatkan prioritas untuk diperhatikan, antara lain :
1. -Ruas Jalan Lingkung dan jalan Kota yang butuh peningkatan dan pemeliharaan.
2. -Areal pertanian yang belum mendapatkan distribusi pengairan secara optimal yang membutuhkan pemeliharaan terhadap irigasi yang rusak berakibat kehilangan debit air.
3. -Drainase lingkungan yang masih banyak butuh pemeliharaan serta peningkatan.
4. -Lampu jalan yang butuh penambahan serta penggantian masih sangat banyak.
5. -Sarana dan prasarana penunjang ditempat-tempat umum seperti Toilet, drainase pasar, dan lain-lain.
6. Penertiban terhadap pelanggaran atas izin cafe yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
7. Sesuai dengan tujuan dan sarana pembangunan yang akan dicapai untuk Tahun 2023 2026 yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang berkwalitas maka kami menyarankan agar lebih fokus meningkatkan dan menciptakan inovasi baru terhadap pendidikan karakter dan budaya untuk anak-anak serta masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana, di antaranya adalah menfasilitasi penerbitan izin beberapa Mesjid yang terkendala beserta kepengurusannya.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni menyampaikan 6 poin penting kepada pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Menanggapi nota penyampaian Walikota terkait target yang akan kita capai melalui APBD tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi 4,36%, tingkat pengangguran terbuka 6,05%, Tingkat kemiskinan 5,52%, Indeks pembangunan manusia 79,96 an indeks gini 0,277 Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terkait kondisi kekinian terhadap 5 item di atas dan juga rata rata secara Provinsi Sumatera Barat.
2. Fraksi Partai demokrat berpandangan APBD 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya dan juga menjadi pondasi untuk kerangka pembanguan tahun berikutnya yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
3. Kegiatan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi kita, dan untuk Kota Payakumbuh Fraksi Partai demokrat melihat KUKM ini harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, tertutama dari porsi APBD 2023 yang tertuang dalam program kegiatan di OPD terkait untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jajaran aparatur pemerintah lebih aktif lagi untuk mendatangi dan mendata KUKM, membantu proses perizinan dan sertifikasi usaha, permodalan, pembinaan usaha, serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event pameran atau eksibisi dengan harapan barang dan jasa produk lokal diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, yang dalam skala lebih luas lagi diharapkan bisa meredam inflasi akibat kenaikan BBM dan ancaman resesi global.
4. Fraksi Partai Demokrat mendorong APBD tahun 2023 harus dapat mengakomodir pembelanjaan terhadap produk-produk UMKM lokal secara optimal, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini juga dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan KUKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan.
5. Terkait dengan Perwako Retribusi Pelayanan kesehatan yang sudah cukup lama yakni sejak tahun 2015, Fraksi Partai Demokrat berpandangan perlu kita lakukan evaluasi atau bila perlu diganti, karena:
1. -Menyesuaikan kepada Perda Pajak dan Retribusi yang baru. Jenis dan tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian.
2. -Agar dapat menampung seluruh jenis pelayanan, karena kenyataannya saat ini terdapat beberapa dokter khususnya dokter spesialis yang jenis pelayanannya tidak ada dalam Perwako tersebut. Hal ini tentu akan berakibat kurang baik dari segini administrasi maupun hukum.
6. Fraksi Partai Demokrat mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi kenaikan BBM, agar Kota Payakumbuh tetap kondusif dan masyarakat bisa tetap produktif. Mudah-mudahan suasana yang aman dan damai membuat kita pulih lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. (*)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Aprizal menyampaikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2023, RAPBD tahun 2023 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional.
2. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sepakat dengan tema Pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPD / Rencana Pembangunan Daerah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial budata serta reformasi struktur untuk pertumbuhan berkelanjutan karena tema ini sangat menyentuh lansung pada masyarakat kita dan berdampak pada SDM baik masyarakat maupun pemerintahan di Kota Payakumbuh. Kita yakin dan percaya, DPRD khususnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sepakat bersamaPemko untuk mewujudkan demi kesejahteraan masyarakat Payakumbuh dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap program dan kegiatan syarat akan tema tersebut. Mohon menjadi perhatian!
3. Karena dengan adanya penurunan pada pendapatan daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berharap alokasi anggaran untuk masing – masing SKPD akan dapat digunakan secara tepat, efisien dan berhasil guna demi Kota Payakumbuh.
Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh, yaitu :
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu adanya kerjasama lintas sektor / lintas OPD, beberapa diantaranya Dinas Sosial, Dinas Nakerin, DP3A P2KB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkim, Disduk dan Capil agar punya data yang sama atau minimalnya data sinkron dari hulu ke hilir, ketika status masyarakat sudah meningkat dan rasanya tidak perlu dibantu lagi dapat segera kita keluarkan hingga meningkatlah taraf hidup / status ekonomi masyarakat tersebut. Namun sebelum itu, program dan kegiatan beberapa OPD tersebut perlu disinkronkan contohnya bantuan ke individu / kelompok masyarakat jangan sampai tumpang tindih begitupun dengan pembinaannya.
Dinas Pertanian
Jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 18,9 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%. Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi secara makro di Kota Payakumbuh terutama untuk :
-Pemasaran produk pertanian dengan aktifkan TA ( Terminal Agrobisnis ) dan STA ( Sub Terminal Agrobisnis ).
-Permodalan dibidang pertanian dengan mengaktifkan KopTan ( Koperasi Pertanian ) dan L-KMA ( Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ).
-Meningkatkan produktivitas petani untuk budidaya pertanian dengan cara memberikan bantuan dan subsidi secara langsung kepada petani.
Dinas Kesehatan
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh melihat kalaun penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 154,9 milyar, apakah sudah berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan? Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang. Mohon Penjelasan!
Terkait pengangkatan PPPK, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk mengakomodir tenaga kesehatan dan profesi lainnya yang tidak bisa diangkat melalui aturan pusat, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemko untuk segera membuat payung hukum maik melalui Perda atau minimal melalui Perkasa / Perwako karena di Permendagri 79 th 2018 tentang BLUD masih membuka ruang, BLUD bisa angkat pejabat pengelola dan pegawai baik ASN maupun PPPK. Mohon diPertimbangkan!
Dinas Sosial
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya bantuan BLT BBM yang sekarang ini lagi berjalan sesuai pemberitahuan dari Kemensos RI karena dengan adanya kenaikan BBM yang berpengaruh besar pada masyarakat umum namun masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak juga mendapatkannya sedangkan yang kita ketahui kalau bantuan tersebut berhak didapatkan oleh masyarakat yang masuk kedalam data DTKS seperti himbauan Kemensos RI. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini? Karena masih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah. Mohon Penjelasan!
Perlu kita fokuskan pada OPD Nakerin dan Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat kiranya memberikan bantuan usaha / permodalan ada masyarakat agar masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan tetap melakukan pembinaan dan tidak dilepaskan begitu saja, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan.
DPM – PTSP
Plafon sebesar 5,1 milyar, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai OPD tersebut sangat urgent posisinya selama ini baik dalam promosi Kota Payakumbuh maupun untuk banyak layanan lainnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat apresiasi, namun kita melihat anggaran sangat minim di DPM-PTSP tersebut, mengingat peran utamanya dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Payakumbuh mencari investor untuk berinvestasi d Kota Payakumbuh. Mempelopori OPD lainnya untuk mempromosikan Kota Payakumbuh kedepan. Kita bersaran untuk dinaikkan anggaran dengan menambah program kegiatan untuk meningkatkan iklim investasi. Mohon Tanggapan!
4. Dan perlunya penataan dan pengarahan untuk mushalla-mushalla yang telah ada TPA/TPSA agar lebih jelas lagi masalah honor guru gajinya demi kesejahteraan guru ngaji dan kelancaran program mengajarnya.
5. Seperti yang kita ketahui kalau plafon dana hibah untuk tahun 2023 ini sangat besar, kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta agar untuk disisir lagi, OPD – OPD apa saja yang menerima dana hibah tersebut dan digunakan untuk apa saja? Mohon Penjelasan! (*)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2023 di kantor DPRD setempat, Senin (10/10).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri Anggota DPRD lainnya serta perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh.
Juru Bicara Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan masukan atau rekomendasi yang didasarkan pada delapan arah pembangunan nasional kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Percepatan penghapusan kemiskinan Esktrim.
Masalah kemiskinan ini merupakan suatu masalah yang harus ditangani dengan serius dan cepat,karena hal ini menyangkut kepada masalah asasi manusia yaitunya keberlangsungan hidup seseorang.Tentu banyak faktor kondisi kemiskinan ini terjadi,oleh karena itu perlu di cari akar permasalahannya serta solusinya agar kemiskinan ini bisa di hilangkan atau setidaknya dikurangi. Beberapa hal yang bisa dilakukan ;
-Mengeluarkan kebijakan pemerintah yang senantiasa pro rakyat. Banyak kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah akan berefek kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu sekiranya setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintah baik di tingkat pusat,provinsi maupun daerah berpihak pada masyarakat terutama masyarakat yang rentan ekonominya. Seperti perlunya kebijakan meninjau ulang kenaikan harga BBM bersubsidi, kebijakan untuk mengamankan harga sembako, kebijakan support produk lokal dan dalam negeri, mebijakan pengamanan ketersediaan kebutuhan pupuk subsidi petani, dll.
-Sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.
-Memberikan alokasi dana dari APBD yang memadai kepada dinas terkait,seperti dinas sosial, dinas koperasi dan UMKM, DP3AP2KB, dll. Agar dinas-dinas terkait ini dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.
Pandemi Covid -19 yang kita rasakan bersama kemarin ini,menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita bersama.Bahwasanya SDM di nakes dan tenaga pendidikan harus senantiasa siap menghadapi tantangan dan perkembangan serta perubahan zaman. Oleh karena itu peningkatan SDM di bidang kesehatan dan bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas kita kedepannya. Agar SDM yang tersedia memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan profesinya.
3. Mendorong pemulihan dunia usaha.
Iklim usaha yang kondusif dan sehat akan mendorong pemulihan dunia usaha. Oleh karena itu pembinaan dan dukungan serta fasilitas yang diberi kan pemerintah merupakan bentuk partisipasi penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Agar tingkat ekonomi masyarakat makin tumbuh di Kota Payakumbuh. (*)
No comments:
Post a Comment