By : Novia Roziah
(Komunitas Muslimah Rindu Jannah)
Dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat(26/8/2022) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa masih ada sekitar Rp 195 triliun dana subsidi yang berpotensi belum tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh orang kaya.
Sri Mulyani juga merincikan konsumsi solar sebagian untuk rumah tangga dan sebagian lagi untuk dunia usaha. Untuk pertalite, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kondisinya hampir sama. Total subsidi pertalite yang sebesar Rp 93,5 triliun, 86 persennya dinikmati rumah tangga, sedangkan sisanya 14 persen dinikmati dunia usaha. Saat didetaili untuk yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga mampu. Sisanya dinikmati rumah tangga tidak mampu.
Melihat fakta yang seperti ini, pemerintah menganggap perlu ada langkah yang tepat untuk tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar distribusi subsidi kepada masyarakat tepat sasaran. wartaekonomi.co.id (26/8/2022)
Subsidi Hak Rakyat
Sebenarnya subsidi adalah hak rakyat yang sudah seharusnya wajib dipenuhi oleh negara. Namun dalam sistem kapitalisme saat ini, subsidi dianggap sebagai beban negara.
Friedrich Hayek dan Milton Friedman sebagai penggagas utama kapitalisme aliran neoliberal memiliki pandangan bahwa intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi rakyat adalah ancaman yang paling serius bagi mekanisme pasar.
Jika dikembalikan dalam konsep ini, maka subsidi itu dianggap sebagai intervensi negara, di sisi lain pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar.
Maka, mau tidak mau negara harus menggunakan prinsip untung rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. mmcnews.com(02/7/2022)
Diskriminasi
Pengamat ekonomi Zikra Asril menyampaikan adanya kebijakan BBM nonsubsidi dan subsidi, adalah bentuk pengotakkan dan diskriminasi terhadap rakyat.
“Seharusnya, tidak perlu ada pengotakkan masyarakat nonsubsidi untuk menengah ke atas dan masyarakat subsidi untuk menengah ke bawah. Seakan-akan rakyat sudah didiskriminasi oleh sistem kapitalisme,” jelasnya.
Zikra membandingkan, di dalam sistem kapitalisme demokrasi, negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sedangkan dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai pelayan rakyat. “Sebagai pelayan, negara bertanggung jawab atas segala kebutuhan rakyat sehingga tidak ada istilahnya yang namanya rakyat itu adalah beban negara,” jelasnya gamblang.
Zikra menerangkan lagi, negara sebagai pelayan akan berusaha memenuhi segala kebutuhan rakyat. “Negara menganggap rakyat harus dilayani sehingga di dalam Islam tidak ada diskriminasi,” ujarnya.
Kalau sekarang, Zikra melanjutkan, ada sebutan ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah. “Kalau di dalam Islam itu tidak ada. Seluruh rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari negara,” pungkasnya. Mnews.net(26/8/2022)
Sistem Islam adalah Sistem yang Adil
Satu-satunya cara agar rakyat mendapatkan BBM murah tanpa diskriminasi adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Sistem Islam yang disebut dengan Khilafah. Dengan konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, terwujudlah kesejahteraan rakyat. Tidak ada celah bagi liberalisasi migas di sektor hulu maupun hilir.
Harga BBM dunia tidak dijadikan acuan harga jual BBM kepada rakyat. Rakyat hanya membayar sebesar biaya produksinya saja. Ketika kebutuhan BBM rakyat tercukupi dengan harga yang terjangkau, kegiatan ekonomi rakyat dan dunia usaha berjalan baik, sehingga kesejahteraan akan terwujud.
Inilah pengaturan migas yang adil dalam sistem Khilafah. Jadi, sudah saatnya umat meninggalkan sistem yang zalim menuju sistem yang adil.
Rasulullah saw. bersabda,
اتَّقوا الظُّلمَ . فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ
“Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578).
Wallahua'lam bishshowab.
No comments:
Post a Comment