Oleh: Siti zaitun
Sangat miris sekali, rakyat dibombardir dengan berbagai kebijakan yang sangat merugikan. Kebijakan yang dikeluarkan penguasa, sungguh melukai hati rakyat. Salah satu kebijakan yang menyakitkan adalah kenaikan BBM.
Baru-baru ini, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak ( BBM) sebesar Rp 502,4 triliun masih belum tepat sasaran, dimana sebagian besar dinikmati orang kaya. Sri Mulyani menyampaikan dalam Konferensi Pers Tindakan Lanjut kebijakan Subsidi BBM, digedung Kementrian Keuangan bahwa dengan ratusan triliun subsidi yang diberikan, yang mengonsumsi BBM, entah pertalite, solar, atau bahkan pertamax merupakan kelompok yang justru paling mampu. Jum'at ( 26/08/2022).
Kemudian Sri Mulyani pun merincikan, untuk solar konsumsinya yakni sebagai untuk rumah tangga dan sebagainya untuk dunia usaha. 89% dari 15% hingga 17 juta kilo liter dinikmati oleh dunia usaha, dan 11% dinikmati oleh rumah tangga. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangganya, 95% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, 5% dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu.
Wartaekonomi.co.id. Hal ini tidak jauh beda untuk jenis pertalite, dimana total subsidi pertalite Rp 93,5 triliun, 86% dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14 % dinikmati rumah tangga, ternyata 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 20% dinikmati rumah tangga miskin. ( 26/09/2022).
MenKeu, Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan alasan kenapa harga BBM harus naik. Selain APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun, juga tingginya harga minyak mentah dipasar global. Luhut menilai harga BBM di Indonesia masih murah dibandingkan dengan negara lain di dunia. Sehingga dampaknya pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi. ( Kompas. com, 21/8/2022).
Bahan bakar Minyak, salah satu energi vital yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga dunia usaha. Maju dan mundurnya suatu perekonomian negara sangat berkaitan erat dengan segala kebijakan penguasa dalam mengelola sumber energi tersebut. Oleh karena itu jika pemerintah menaikan harga BBM, maka efek domino tidak dapat dihindarkan lagi.
Misalnya, meroketnya harga kebutuhan bahan pokok dan tarif transportasi naik. Pada sektor industri mengakibatkan bengkaknya produksi. Berdampak harga barang dan bahan naik. Pada gilirannya, inflasi pun akan meningkat ( daya beli masyarakat turun). Akibatnya, angka kemiskinan meningkat tajam dan PHK -pun tak bisa dihindari akibat dari penurunan produksi.
Karena tingginya angka kemiskinan sehingga berdampak pada maraknya kriminalitas, dan keamanan pun tidak bisa dirasakan lagi. Kemudian muncul gejolak sosial seperti demo penolakan kenaikan BBM di sejumlah daerah. Hal ini disebabkan pemerintah dipandang tidak mampu bahkan gagal mengurus urusan rakyatnya. Sehingga kenaikan BBM sangat berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang terdampak akibat kenaikan BBM. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini dapat meredam dan mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari kenaikan BBM, sekaligus untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah memberikan bantuan sosial seolah bentuk kepedulian mereka kepada masyarakat. Namun, solusi dengan cara memberikan bantuan sosial bukanlah yang diharapkan masyarakat, sebab bantuan demi bantuan yang salurkan tidak dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Sebab uang yang diberikan nominalnya sangat kecil. Sementara kebutuhan untuk biaya hidup jauh lebih mahal, kemudian bantuan sosial selalu tidak tepat sasaran.
Semenjak disahkan UU Migas (UU 22/2001) maka swasta baik lokal maupun asing diberikan peluang untuk mengelola sumber daya alam , migas dari hulu sampai hilir. Hal ini dapat dilihat dari munculnya SPBU- SPBU asing yang bukan milik pertamina. Dari sini jelas bahwa liberalisasi migas di Indonesia semakin masif dilakukan tanpa memikirkan dampak yang akan diterima bagi keberlangsungan kehidupan rakyat.
Persaingan antara SPBU milik Pertamina yang masih menyediakan BBM yang masih menyediakan BBM bersubsidi dengan pihak swasta asing tentu bukanlah iklim yang kondusif bagi para investor. Karena keuntungan yang mereka dapatkan sedikit. Masyarakat akan memilih BBM bersubsidi karena harganya terjangkau dan lebih murah dibandingkan dengan membeli BBM di SPBU asing dengan harga mahal.
Jika kondisi seperti ini terus berlangsung ada kemungkinan para investor di sektor hilir akan hengkang dan ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, liberalisme migas harus totalitas.
Berbagai masalah yang dihadapi oleh umat saat ini adalah dampak dari diterapkan sistem kufur yang berasal dari pemikiran manusia. Akibat dari sistem sekularisme pemisahan agama dari kehidupan, kapitalisme yang telah mencengkram Indonesia disegala lini kehidupan. Sistem ini tidak dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Sebaliknya sistem ini melahirkan pemimpin yang berkarakter tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Lihatlah bagaimana cara mereka mengatur urusan masyarakat, tidak sesuai dengan hukum Allah. Bagaimana mereka mengatur dan mengurusi sumber daya alam khususnya terkait BBM.
Berbagai alasan seolah menjadikan pembenaran bahwa mereka tak punya pilihan selain menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal ketika mereka mengelola sumber daya alam ini dengan keterikatan hukum sya'ra maka kekayaan alam Indonesia tidak akan bisa dikuasi oleh pihak asing maupun aseng. Ketika kekayaan alam Indonesia tidak dikuasai oleh para kapital maka BBM dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga murah maupun gratis. Namun sayangnya penguasa saat ini lebih memilih sistem sekularisme sebagai landasan berpikir, dan sebagai landasan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ketika sistem ini terus dipertahankan, maka akan menyebabkan kesengsaraan.
Solusi Islam.
Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Aturan yang terpancar dari akidah islam yang bisa mengatasi berbagai problem yang dihadapi manusia. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam naungan Negara Islam, maka ditempatkan pada porsinya yaitu kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dikembalikan kepada masyarakat.
Dalam pandangan Islam, kekayaan milik umum seperti minyak sawit, bahan bakar minyak, listrik, dan gas serta sumber energi lainnya merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh negara dan digunakan Sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Rasulullah SAW telah mencontohkan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis.
Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wassalam bersabda, " Manusia berserikat ( punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api" ( HR. Abu Dawud).
Anas radhiyallahu'anhu juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu tersebut dengan menambahkan, "... dan harganya haram". Artinya, dilarang untuk di perjual belikan.
Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain semuanya telah ditetapkan oleh syariat sebagai milik umum.
Pengelolaannya wajib dilakukan secara langsung oleh Khalifah sebagai kepala negara yang berfungi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW " Sesungguhnya al- imam (Khalifah) itu perisai, dimana ( orang-orang berlindung di belakang nya" ( HR. Al-fatihah Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud).
Selain itu, ketersediaan energi menjadi salah satu jaminan Negara Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam sistem ekonomi Islam, Negara Islam akan menempuh dua kebijakan guna memenuhi kebutuhan domestik rakyatnya yaitu Negara Islam akan mendistribusikan minyak, gas, serta energi lainya dengan harga murah kepada rakyat dan Negara mengambil keuntungan dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam hal lainnya, termasuk pendidikan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lainnya.
Maka dengan alasan apa pun pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta apalagi asing yang berorientasi pada untung- rugi. Sehingga dapat dipastikan harga BBM murah bahkan gratis dan mudah diakses oleh selut rakyat. Karena BBM berasal dari Sumber Daya Alam ( SDA) migas yang merupakan harta milik umum, maka harta ini tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat. Harta ini membutuhkan upaya dan biaya untuk pengelolaannya. Karena itu, negaralah yang mengambil alih tanggung jawab eksploitasinya hingga kilang minyak untuk mewakili kaum muslimin.
Kemudian hasilnya disimpan di Baitulmal kaum muslim. Negara juga akan mengatur distribusi BBM murah bahkan gratis hanya dapat dirasakan ketika aturan Islam digunakan dalam mengelolanya. Hal ini hanya dapat terwujud dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, maka teruslah berjuang agar hukum Allah segera diterapkan dalam bingkai Daula Islam.
Wallahu'alam bishswab.
No comments:
Post a Comment