Oleh: Rengga Lutfiyanti
Pegiat Literasi
Masyarakat kembali dibuat mengelus dada dengan adanya kenaikan harga BBM dan gas nonsubsidi. Pada Minggu (10/07/2022), PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga tiga jenis BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 16.200 per liter, sedangkan Dexlite naik dari Rp 12.950 per liter menjadi Rp 15.000 per liter. Sementara, Pertamina Dex naik dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp 16.500 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (cnbcindonesia.com, 11/07/2022)
Selain tiga jenis BBM nonsubsidi, PT Pertamina juga menaikkan harga LPG nonsubsidi seperti Bright Gas. PT Pertamina beralasan kenaikan harga tersebut mengacu pada harga minyak saat ini. Mereka juga menilai bahwa kenaikan harga saat ini sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Penyesuaian harga ini dilakukan dengan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia
(tirto.id, 10/07/2022)
Adanya kenaikan harga tersebut dikhawatirkan ikut mendorong laju inflasi yang tengah meroket sebulan ini. Karena pada April 2022, Pertamina juga sudah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp 9.000 per liter, menjadi Rp 12.500-13.000 per liter. Sehingga inflasi pada bulan tersebut menyentuh 0,95% (month to month/mtm). Rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan persoalan baru yakni banyaknya konsumen yang beralih kepada BBM lebih murah. Banyaknya konsumen yang beralih bisa justru akan membebani APBN. (cnbcindonesia.com, 11/07/2022)
Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan gas LPG nonsubsidi tentu akan menambah beban hidup masyarakat. Rakyat semakin terhimpit oleh kebutuhan hidup. Sebab, tidak hanya BBM dan gas nonsubsidi yang melonjak naik, tetapi harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Belum lagi biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan tarif listrik yang juga kian mahal, membuat beban hidup masyarakat semakin berat. Sehingga bukan tidak mungkin, jika angka kemiskinan akan semakin meningkat.
Segala bentuk kezaliman dan keburukan yang terjadi saat ini, sebenarnya tidak lain adalah akibat dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalisme. Sistem ini telah menjadikan penguasa tidak lebih dari sekadar makelar yang sibuk mendagangkan hajat hidup publik kepada para pemilik modal. Sistem ini juga melahirkan penguasa yang zalim. Karena menghilangkan fungsi utamanya sebagai pelayan umat.
Ditambah lagi dengan adanya kebijakan liberasi migas dalam sistem ekonomi kapitalis. Kebijakan tersebut memberi jalan bagi pihak asing untuk campur tangan bahkan menguasai serta turut menentukan nasib negeri ini yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan sistem Islam.
Dalam sistem Islam, posisi pemimpin atau penguasa adalah sebagai pengurus hajat hidup rakyat. Artinya, penguasa bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat yang dipimpinnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari penghisaban. Oleh karena itu, penguasa dalam sistem Islam akan memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem Islam, BBM termasuk dalam kategori minyak bumi yang manusia diperintahkan berserikat di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Minyak bumi termasuk dalam harta umat (kepemilikan umum), maka hasil pengelolaannya harus dapat dinikmati oleh rakyat. Sistem Islam memposisikan BBM sebagai harta kepemilikan umum, sehingga negara wajib mengelolanya menjadi produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Mulai dari proses produksi hingga distribusi. Oleh karena itu, pengelolaan wajib dilakukan secara langsung oleh pemimpin (khalifah) sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah saw., "Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu perisai, di mana orang-orang berlindung dibelakangnya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)
Negara juga akan menjamin kebutuhan BBM rakyat dan menjadikannya sumber kekuatan negara untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Ada dua kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara. Pertama, negara akan mendistribusikan minyak dan gas kepada rakyat dengan harga yang murah. Kedua, negara mengambil keuntungan dari pengelolaan energi tersebut untuk kebutuhan rakyat yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Termasuk juga terpenuhinya sandang, pangan, dan papan untuk rakyat.
Dengan demikian, negara dapat mengelola sumber daya alam terutama minyak bumi secara mandiri dan tidak terintervensi oleh negara manapun. Negara akan mewujudkan swasembada energi dan hasil dari pengelolaan energi akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Bahkan bukan hanya mewujudkan kemandirian energi, tetapi juga menjadikan energi tersebut sebagai kekuatan diplomasi.
Begitulah sistem Islam dalam memenuhi hajat hidup rakyatnya. Kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyat adalah prioritasnya. Sebab penguasa atau pemimpin memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi rakyatnya. Bukan layaknya pedagang dan pembeli yang hanya mencari keuntungan semata. Sungguh hanya Islamlah yang mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Wallahu alam bissawab.
Post a Comment