Penulis : Siti Khaerunnisa
Proyek yang direncanakan DPR tentang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan mendapat kritikan dari banyak pihak. Hal ini karena pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR tersebut direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 48,7 Miliyar.
Publik kemudian mengkritik anggaran yang dikeluarkan itu sangat besar hanya untuk pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan di Kalibata. Merespon kritikan tersebut, Sekjen DPR Indra Iskandar menerangkan bahwa gorden, vitrase, dan blind yang digunakan saat ini di rumah dinas Kalibata dan Ulujumi, Jakarta Selatan adalah hasil dari pengadaan yang dilakukan pada 2010, dan sekarang kondisinya sudah lapuk dan rusak sehingga perlu diganti. (kompas.com, 29/03/2022).
Selain kritikan dari publik tadi, kritikan juga dilontarkan oleh ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso. Ia mengatakan alokasi anggaran puluhan miliyar hanya untuk mengganti gorden di rumah dinas anggota dewan, bukan keputusan yang tepat. Terutama dalam kondisi masyarakat yang belum stabil akibat pandemi Covid-19. (cnnindonesia.com, 13/05/2022).
Walaupun banyak pihak yang mengkritik dan menanyakan urgensi dari pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan ditengah situasi masyarakat yang masih belum stabil, rencana tersebut belum juga dibatalkan. Bahkan proses tender yang dilakukan sejak 8 Maret 2022, yang diikuti oleh 49 perusahaan terus berjalan. Kemudian hanya tersisa 3 perusahaan yang melakukan penawaran, yaitu PT. Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37.794.795.705.00; PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42.149.350.236.00; dan PT. Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43.577.559.594. (sindonews.com, 10/05/2022).
Tender tersebut kemudian dimenangkan oleh PT. Bertiga Mitra Solusi, karena 2 perusahaan lainnya yaitu PT. Panderman Jaya lantaran tidak melampirkan status valid keterangan wajib pajak. Sedangkan PT Sultan Sukses Mandiri tidak bisa melampirkan nilai pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% nilai HPS atau pagu anggaran. (suara.com, 10/05/2022).
Dimenangkannya PT Bertiga Mitra Solusi menimbulkan kecurigaan akan adanya korupsi, pasalnya yang memenangkan tender justru perusahaan yang menawarkan harga yang tinggi. Padahal lazimnya dalam proses tender pihak yang melakukan tender akan mencari barang dengan kualitas yang terbaik dengan harga ekonomis. Kita tau bahwa bahan gorden itu mudah untuk ditemukan bahkan dengan kualitas yang baik, sehingga perusahaan akan mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam hal kualitas barang. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan lagi yaitu harga yang ekonomis. Tetapi dalam proses tender tersebut justru perusahaan yang menawarkan harga tertinggi yang dimenangkan.
Kejanggalan semakin muncul saat beberapa media mendatangi kantor PT. Bertiga Mitra Solusi yang bergerak dalam penyedia dan kontraktor interior, integrator sistem dalam teknologi dan informatika. Suasana kantor pemenang tender tersebut terlihat sepi dan tidak ada plang didepannya. Selain itu juga, situs perusahaan tersebut pun setelah diusut ternyata baru dibuat 2 bulan lalu, padahal perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 2014.
Namun hal ini bukanlah proyek satu-satunya yang memperlihatkan hilangnya nurani para pejabat. Dapat kita lihat proyek baju dinas, mobil dinas, dan fasilitas wah lainnya yang dialokasikan APBN untuk kenyamanan hidup para pejabat. Jika nantinya terbukti bahwa proyek itu ada tindak korupsi, maka hal tersebut tidak mengherankan lagi bagi masyarakat. Karena banyak sekali kita temukan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dikorupsi oleh pejabat. Tidak aneh juga jika nantinya perusahaan pemenang tender tersebut adalah perusahaan sengaja dibentuk untuk memuluskan tindakan korupsi pejabat.
Buah dari sistem demokrasi saat ini melahirkan pejabat yang tidak mempunyai hati nurani yang hanya memikirkan kepentingan diri, keluarga, dan partainya serta mengabaikan tugasnya untuk memperhatikan kepentingan masyarakat yang menjadi amanahnya. Walaupun nantinya ada pejabat yang masih mempunyai hati nurani itupun jumlahnya sedikit, mereka pun akan coba disingkirkan.
Sungguh, proyek pengadaan gorden DPR ini adalah proyek yang mubazir. Karena mengeluarkan biaya yang besar untuk hal yang kecil, padahal biaya APBN diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat digunakan untuk pribadinya saja.
Oleh karena itu, sia-sia saja memberantas korupsi dan mencari pejabat memiliki hati nurani pada sistem hari ini. Karena dari awal sistem yang digunakan adalah sistem buatan manusia yang mempunyai banyak kekurangan. Itulah sebabnya, harus ada sistem yang sempurna tanpa cacat, yang lahir dari pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang mengetahui kebutuhan makhluk ciptaannya sehingga nantinya rakyat yang hidup dalam sistem ini sejahtera dan berkeadilan. Sistem Islamlah yang mampu mewujudkan semua itu.
Sistem Islam memiliki seperangkat aturan mulai dari akidah Islam sebagai landasan bernegara, hingga penerapan hukum yang paripurna. Seperti sistem peradilan dan sanksi yang akan menjerakan koruptor, sistem pemilihan yang hanya akan meloloskan individu yang mumpuni dan amanah.
Sistem ekonomi Islam yang tidak membolehkan kepemilikan publik dikuasai swasta sehingga kebutuhan umat terpenuhi dengan tuntas. Sistem pendidikan Islam yang melahirkan individu bertakwa yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi dalam diri para pejabatnya dan masih banyak lagi. Semua aturan ini hanya akan bisa diterapkan dalam sistem Khilafah Islamiyah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits …
Wallahualam.
Post a Comment