BPJS Kesehatan: Membuat Sehat Atau Sakit ?

Oleh: Cia Ummu Shalihah 

(Pemerhati Sosial)

Pemerintah berencana menghapus layanan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS) jaminan kesehatan nasional (JKN). Artinya, semua kelas bakal sama dan iuran BPJS Kesehatan pun sama. 

Di sisi lain, berbagai penyesuaian pun telah dilakukan untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Termasuk salah satunya BPJS hanya akan memberlakukan tarif tunggal. 

Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati menjelaskan bahwa regulasinya masih disiapkan dan ditargetkan selesai akhir Juni ini. Mengenai perhitungan tarif untuk rumah sakit dan besaran iuran untuk masyarakat, juga masih dalam tahap pembahasan. 

"Pembiayaan masih dalam proses," kata Iene, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (7/6/2022). 

Penerapan BPJS Kelas Standar yang akan diterapkan pada 18 rumah sakit vertikal tersebut, kata Iene sudah berdasarkan penilaian dari DJSN dan Kementerian Kesehatan. 

"Yang diterapkan di bulan Juli 50% rumah sakit vertikal itu kita lihat berdasarkan geografi dan kesiapan-kesiapan rumah sakit tersebut," ujarnya lagi. 

Kendati demikian, Iene belum bisa merinci rumah sakit mana saja yang akan menerapkan BPJS Kelas Standar tersebut. Pasalnya sampai saat ini pihaknya bersama otoritas terkait seperti Kementerian Kesehatan, asosiasi rumah sakit, dan lainnya masih terus melakukan assessment atau penilaian. 

Kapitalisme Membuat Rakyat Semakin Menjerit 

Lagi-lagi BPJS menjadi persoalan ditengah masyarakat, rencana penghapusan kelas akan membuat luka hati karena tarifnya membuat beberapa kalangan tidak sanggup untuk membayarnya. Untuk makan sehari-hari saja susah apalagi dengan adanya  kenaikan iuran BPJS, rakyat makin susah dan bertambah bebannya. 

Hidup di sistem kapitalis sekuler memaksa rakyat harus bersusah payah mengurusi sendiri setiap problem yang datang menghimpit. Setelah berbagai macam pajak terus menghantui bak vampir, subsidi yang perlahan mulai dihapuskan, kebutuhan pokok melambung tinggi, hingga tarif dasar listrik yang terus naik, kini kesehatan pun tak bisa diperoleh dengan murah. 

Apalagi ditambah fakta orang-orang yang telah menggunakan BPJS juga tak semuanya mendapatkan pelayanan dengan baik, ada juga yang mengabaikan dan lebih mengutamakan pasien yang menggunakan lewat jalur umum ketimbang pasien yang menggunakan BPJS. Jika menggunakan jalur umum, tentu saja bukan nominal yang sedikit. 

Inilah akibat kita hidup pada habitat sistem kapitalis sekuler. Ketidakperdulian dan empati melahirkan para pejabat negara yang berakhlaq buruk dan tidak punya empati atas penderitaan rakyat dan lepas tanggung jawab terhadap mereka. 

Mahalnya biaya kesehatan adalah dampak riayah negara yang buruk, sehingga penguasa gagal memberikan layanan kesehatan murah bahkan gratis terhadap rakyatnya. Namun, hal ini lumrah terjadi di negeri yang masih menerapkan sistem Kapitalisme-Liberal. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator tanpa turun langsung meriayah seluruh urusan rakyat. 

Jaminan Kesehatan Dalam Islam 

Negara Islam menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa melihat status ekonomi, sosial, agama, maupun yang lainnya. Semua dilayani dengan layanan kesehatan terbaik level dunia. Saking bagusnya rumah sakit era Daulah hingga menjadi favorit para pelancong asing yang ingin mencicipi sedikit kemewahan tanpa biaya, karena seluruh rumah sakit di Daulah Islam bebas biaya alias gratis. Layanan kesehatannya bukan sekadar tanpa kelas, tapi juga gratis dan berkualitas. Dalam kapitalisme, gratis dan berkualitas itu bagaikan air dan minyak yang tak mungkin menyatu. Di alam kapitalisme, ada cuan pasien disayang, tak ada cuan pasien “ditendang” alias "Orang miskin dilarang sakit." 

Sungguh, rakyat yang berobat ke rumah sakit Daulah tidak akan ditanya status kepesertaan BPJS Kesehatannya. Semua langsung dilayani berdasarkan level kedaruratan. Ketika pasien meninggalkan rumah sakit tak perlu merogoh kocek untuk menebus obat. Karena obat sudah digratiskan oleh negara. 

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bidang kehidupan termasuk kesehatan. Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dimana mekanisme pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini. 

Dalilnya sabda Rasul SAW: 

"Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al –Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)" 

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun (dalam kedudukan beliau sebagai kepala Negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay.  Saat Nabi SAW. Mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. 

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh Negara.   Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara. 

Sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara sebagai pelaksananya. 

Wallahu a'lam