Oleh : Susi susanti, S.M
Berbagai rencana telah dirancang oleh pihak pemerintah, tanpa harus berpikir panjang resiko apa yang didapat ketika keinginan mereka mampu direalisasikan dalam kehidupan bernegara. Rupanya kesejahteraan rakyat hanya lah sebuah pencitraan yang mereka gembor-gemborkan di depan khayalak umum ketika mereka menginginkan suara rakyat.
Akhir-akhir ini ada rencana baru yang ingin direalisasikan oleh pihak pemerintah, dimana mereka menginginkan adanya penambahan propinsi baru di daerah Papua. Dimana kita ketahui bahwasanya daerah tersebut mengalami konflik yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan memakan banyak korban terutama kepada anggota militer.
Ada tiga rancangan undang-udang daerah otonomi baru (DPB) di Papua, yakni RUU tentang provinsi Papua Selatan, RUU tentang provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang provinsi Pegunungan Tengah telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2021-2022.
Aktivitas pembela hak asasi manusia (HAM) Papua, Theo Hesegem, menilai pemekaran provinsi Papua sangat berpotensi menambah daftar panjang kasus pelanggaran HAM dibumi cendrawasih. Sejumlah pelanggaran HAM di Papua sebelumnya pun belum diusung tuntas.
“Kalau terjadi pemekaran provinsi di Papua akan menjadi lahan konflik besar dan saya berpikir nanti pelanggaran HAM akan bertambah, akan berkonflik, dan itu ruang yang dibuka oleh pemerintah pusat,” tutur Theo saat dihubungi republika, Rabu (13/4/2022).
Menurutnya, pemerintah pusat berkewajiban menjaga situasi di Papua aman dan kondusif. Sementara, tutur beliau, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) masih bergerak aktif. Beliau mengatakan, mereka bisa saja mencuri senjata milik TNI/Polri. Pasalnya, ketika dibuka daerah otonomi baru, maka akan bertambah pula kantor komando militer dan polisi didaerah tersebut.
Selain itu beliau menyebutkan, sampai saat ini OPM telah memiliki senjata canggih. Karena itu, meskipun pasukan TNI/POLRI telah dikerahkan ke Papua, keamanan belum tentu terjamin. Bahkan masyarakat sipil yang menjadi korban, baik masyarakat asli Papua maupun non Papua. Anggota TNI pun gugur dalam gencatan senjata itu.
Dia juga mendorong pemerintah mengajak mereka duduk bersama dan melakukan kesepakatan. Jika kesepakatan belum dicapai, maka akan sulit menjalankan roda pemerintahan, baik di daerah eksis maupun di daerah otonomi baru di Papua. Dan apabila demikian tentu rakyat yang akan rugi dan sengsara karena tidak mendapatkan pelayanan publik. Di samping itu juga, negara pun ikut rugi. Dan hal itu pun tidak akan membuat rakyat Papua terjamin dengan kesejahteraan sebagaiamana yang mereka harapkan.
Tugas pokok pemerintah ialah memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan tepat kepada rakyat. Pemerintah juga akan berjuang untuk memampukan rakyat agar cepat berkembang menyesuaikan perkembangan jaman serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur, untuk menunjang percepatan kesejahteraan rakyat.
Sehubungan dengan hal itu, negara sangat membutuhkan pemimpin yang kuat dan pandai sehingga mampu mengatur tata kelolah negara dengan tepat. Serta mampu menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang suku, agama dan perbedaan lainnya. Namun fakta saat ini pemerintah lalai dan negara telah diambang cerai-berai. Katakanlah tujuan yang dirancang oleh OPM, mereka mengingikan berpisah diri dari negara Republik Indonesia.
Bebagai macam persoalan baru yang diciptakan pemerintah demi meraih jabatan yang mereka dambakan. Tentu adanya rencana ini merupakan strategi ampuh untuk memperoleh suara kekuasaan pada saat digelarnya pemiluhan nanti.
Sudah banyak beban yang rakyat pikul namun pemimpin seolah menutup mata. Gugurnya para TNI dalam mengaja perdamaian negara tidak lantas membuat pemimpin lebih gesit lagi dalam menangani masalah. Para militer meninggalkan keluarganya, istri dan anak-anaknya demi menjalankan tugas yang mereka emban walau tugas itu resikonya berat.
Dalam rezim demokrasi, tak heran jika politikus mampu melakukan apa saja demi kepentingan mereka masing-masing. Padahal rakyat telah memberikan kepada mereka kepercayaan untuk mengurusi urusan umat. Lantas mengapa dengan mudahnya mereka berusaha mementingkan kepentingan mereka sendiri?, tidakkah mereka takut dengan azab Allah?.
Dalam negara Islam menjaga nyawa dan persatuan umat ialah tujuan utama dalam menjalankan roda kepemerintahan. Negara Islam telah mampu menorehkan sejarah bahwa dengan sistem keperintahannya berabad-abad lamanya mampu mendamaikan negara. Dan telah banyak melakukan penaklukan wilayah tanpa harus mengorbankan kesejahteraan umat. Dan sejarah itu tidak bisa kita pungkiri.
Islam akan memberikan ketegasan pada seorang pemimpin. bahwa setiap jabatan yang ada dalam diri pemimpin akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan allah SWT. Ketika tidak bisa melaksanakan sebagaimana seharusnya maka itu bisa menjadi mala petaka di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda,
“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimitai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin adalah pemimpin (bagi rakyatnya) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR.Bukhari).
Seorang pemimpin juga tentu akan memikul amanah yang sangat berat dipundaknya, dan itu tidak boleh disia-siakan olehnya. Apabila amanah itu diingkari maka dia telah menghianati apa yang sudah menjadi kepercayaan rakyat untuk mengemban amanah tersebut. Sebagaimana yang Allah ta’ala berfirman,
"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menghianati Allah dan rasul, dan (juga) janganlah kalian menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27).
Wallahualam Bishawab.
Post a Comment