Penulis: Waryati
(Pemerhati Kebijakan)
Dalam sebuah masyarakat tentunya ada orang yang ditokohkan atau dituakan oleh masyarakat setempat. Terkait bagaimana orang tersebut bisa mendapat kepercayaan dan dinobatkan sebagai tokoh atau dipilih menjadi RT/RW, sudah pasti dari segi karakteristik maupun dalam kehidupan kesehariannya memiliki keteladanan yang baik.
Baru-baru ini Bupati Sumedang H Dony Munir melakukan pembinaan kepada para Ketua RT/RW di lingkungan kelurahan se-Kecamatan Sumedang Selatan. Menurut beliau, RT/RW adalah "basis utama pada pembangunan, juga harus mampu mengajak masyarakat supaya betul-betul berpartisipasi aktif dalam pembangunan" dikutif dari Radar Sumedang.id.
Untuk melaksanakan program pembangunan pemerintah, diperlukan pengurus yang memiliki kredibilitas tinggi, baik tokoh atau setingkat RT/RW. Pasalnya, yang paling tahu kondisi di lapangan ya RT/RW nya. Baik- buruknya, maju-mundurnya sebuah lingkungan yang paling tahu tentunya pengurus setempat, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik, penyampaian dan pelaksana program pembangunan pemerintah.
Menjadi RT/RW adalah amanah. Dengan demikian, dalam mengemban amanah tersebut harus benar-benar lahir dari hati dan penuh tanggung jawab. Mereka harus mampu memahami, melayani dan menanggulangi permasalahan di masyarakat. Tak sekadar menempel nama dan mendapatkan insentif tiap bulan tanpa kerja nyata. Ketua RT/RW hendaknya bisa memotivasi masyarakat supaya bisa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan pembangunan pemerintah.
Selain itu, RT/RW juga harus mampu dan berani mengritisi kebijakan pemerintah kalau dirasa kebijakan tersebut tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejatinya, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apa pun kekeliruan yang dilakukan, tetap merupakan kesalahan dan wajib diperbaiki dan disampaikan pada pihak yang membuat kebijakan supaya kesalahan tidak berkelanjutan.
Pada dasarnya, untuk menjalankan program pembangunan pemerintah bukanlah hal sulit, asalkan pihak berwenang dapat merealisasikan setiap kebijakan dengan prinsip jurdil ( jujur dan adil ). Anggaran yang ada harus diserap sesuai kebutuhan yang telah dicanangkan. Tenaga masyarakat dihargai, kebutuhan hidupnya dicukupi, juga setiap penyelewengan anggaran ditindak tegas.
Untuk memajukan pembangunan di lingkungan masing-masing, perlu adanya pemimpin berani, jujur dan amanah. Krisis keteladanan menjadi salah satu faktor terhambatnya pembangunan di desa-desa. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja benar dan jujur. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Anggaran pembangunan dikelola dengan melihat dan memantau kerja dan bukti pembangunan di lapangan. Seorang pemimpin tidak hanya mematuhi arahan kebijakan dari atas, namun juga teliti dalam melaksanakan setiap kebijakan.
Sebuah masyarakat akan baik, jika memiliki keteladanan dan pemibinaan dari pemimpinnya. Pemimpin cerdas senantiasa dapat membaca kondisi masyarakatnya sehingga potensi dari masyarakat dapat dikembangkan dengan sempurna. Perubahan harus dilakukan di berbagai level, tetapi baiknya diawali dari keteladanan seorang pemimpin baru kamudian semua pihak yang berada di bawah kepemimpinannya. Sebuah kebijakan baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Asal lahir dari sistem yang baik, dibuat oleh manusia baik dan selalu bersandar pada aturan pemilik semesta.
Wallahua'alam.
No comments:
Post a Comment