Oleh Sartinah
Pemerhati Masalah Publik
Aroma bagi-bagi 'jatah' kursi komisaris kian menyengat. Apalagi setelah diangkatnya Abdee Negara atau Abdee Slanks sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Penunjukan tersebut turut memantik komentar dari berbagai kalangan. Ada yang optimis, tetapi tak sedikit yang menghujani kritik karena menganggap penunjukan tersebut hanyalah jabatan 'balas jasa'.
Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menilai, penunjukan Abdee Negara atau Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Indonesia sudah tepat dan sudah sesuai rekam jejak profesionalitas Abdee. (detik.com, 30/5/2021)
Sayangnya, kritikan dari sejumlah tokoh juga turut mewarnai penunjukan Abdee Slank. Salah satunya dari Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, yang menyebut jika penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang yang tidak sesuai. Menurutnya lagi, jika Telkom dirugikan, maka negara juga yang akan dirugikan. (detik.com, 30/5/2021)
Bahkan, pengamat kebijakan publik UniversitasTrisakti Trubus Rahadiansyah, mengkritik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir. Trubus menilai, Menteri BUMN Erick Thohir kurang berpikir komprehensif dan tidak memahami situasi batin masyarakat ketika mengangkat musisi Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia. (kompas, 29/5/2021)
Dugaan publik terkait adanya bagi-bagi kursi di lingkaran perusahaan pelat merah, bukan tanpa alasan. Diketahui, sejumlah nama pendukung pencalonan Presiden Jokowi kerap mendapat 'jatah' di perusahaan BUMN tersebut. Obral kursi komisaris pun dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang kerap bongkar pasang posisi komisaris. Erick Thohir diketahui sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
Beberapa nama lainnya yang juga mendapat 'jatah' komisaris adalah Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV). Kemudian ada Said Aqil Siradj yang diangkat menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Di bawah kepemimpinannya, PBNU tak segan menunjukkan dukungannya terhadap Jokowi. Masih ada sederet nama lainnya yang juga didaulat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.
Sejatinya, BUMN merupakan lembaga profesional yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Bukan justru menjadi ajang bancakan para politisi. Sebab, di sana ada kepentingan rakyat yang dipertaruhkan. Apa jadinya jika posisi komisaris diisi oleh mereka yang tidak sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Tapi justru membela kepentingan pribadi, kelompok, bahkan demi melanggengkan kekuasaan? Bila demikan, maka sudah pasti rakyatlah yang gigit jari, karena harapan kesejahteraan hanya sekadar ilusi.
Namun demikianlah percaturan politik demokrasi. Di sana selalu berlaku pepatah 'No free lunch'. Selalu ada konsekuensi untuk pendukung para pemegang tahta. Fakta tersebut pun semakin telanjang dipertontonkan elit politik negeri ini. Sebagaimana bagi-bagi jatah komisaris yang dilakukan rezim penguasa hari ini. Jabatan tak lagi diberikan karena kompetensi, tetapi lebih kepada balas jasa.
Inilah fakta rusak sistem demokrasi dengan menjalankan politik oligarki. Filosofi demokrasi 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' nyatanya hanyalah retorika belaka. Demokrasi hanya mengakomodir kepentingan elit, tanpa peduli nasib dan kritik rakyat. Merebaknya politik balas jasa juga mengindikasikan adanya pemerintahan korup yang sangat merugikan rakyat. Fakta buruk politik oligarki akan tetap ada selama sistem ini masih dipuja oleh para pemburu kekuasaan.
Politik oligarki yang lahir dari sistem demokrasi-kapitalisme jelas bertolak belakang dengan Islam dalam memaknai jabatan. Dalam Islam, pemimpin adalah pengayom dan pengatur urusan rakyat. Sebab di bawah kepengurusannya, pemenuhan kebutuhan rakyat terjaga. Di bawah kepemimpinannya pula, kesejahteraan rakyat terwujud. Karena itu, pemimpin harus mampu menanggung beratnya amanah di pundaknya. Di samping itu tentu harus memiliki keahlian.
Rasulullah saw. bahkan pernah mengingatkan agar tidak mengangkat pejabat yang tidak layak, sementara ada yang lebih layak atau lebih mengutamakan orang yang disukai dan orang dekat. (HR. Ahmad dan Al-Hakim)
Hal ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. menanggapi permintaan Abu Dzar r.a. ketika ia meminta diberi jabatan. Rasulullah saw. dengan tegas menolak permintaan tersebut karena menganggap Abu Dzar adalah orang yang lemah dalam memikul jabatan. Padahal, Abu Dzar adalah sahabat dari generasi awal yang masuk Islam.
Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Bukan hanya bagi manusia, bahkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan keunggulan ideologinya, Islam mampu melahirkan para pemimpin yang memiliki kualitas iman sebagai kriteria utama. Kemudian ilmu dan pengetahuan menjadi kriteria selanjutnya. Dengan kriteria tersebut pula, Rasulullah saw. mengangkat Bilal bin Rabah, Muadz bin Jabal, dan Abu Musa Al Asari menduduki jabatan gubernur.
Demikianlah, pemimpin dengan karakter terbaik hanya lahir dari sistem terbaik, yakni Islam. Dengan bekal takwanya, para pemimpin menyadari betul bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Dengan paradigma seperti ini, niscaya tidak ada jabatan yang akan menjadi bahan bancakan, terlebih kepada yang tidak memiliki kapabilitas.
Karena itu, jika masih ada pemimpin yang diberi amanah, tetapi tidak memikirkan kemaslahatan umat dan hanya menganggap jabatan sebagai sumber penghasilan semata, maka patutlah merenungkan sebuah hadis: “Sesungguhnya Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang jabatannya, apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya. (HR. Ibnu Hibban)
Wallahu a'lam bishshawab
No comments:
Post a Comment